JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – DPR RI membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan konflik agraria dan mendorong pemerintah membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria.
Langkah ini muncul setelah DPR menyerap aspirasi petani pada Hari Tani Nasional 2025 di Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (24/9/2025).
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan DPR akan mempercepat kebijakan satu peta dan menata ulang tata ruang wilayah NKRI. “Pemerintah harus percepat kebijakan satu peta dan rapikan tata ruang seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.
Badan Pelaksana Reforma Agraria Segera Dibentuk
Dasco menambahkan DPR meminta pemerintah membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria untuk memperkuat reforma agraria dan menyelesaikan konflik lahan.
Pansus penyelesaian konflik agraria dijadwalkan disahkan pada Paripurna DPR RI, 2 Oktober 2025. Pansus bertugas merumuskan strategi penyelesaian sengketa lahan di seluruh Indonesia.
Audiensi diikuti Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, dan Kepala KSP M Qodari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka membahas koordinasi tata ruang, percepatan reforma agraria, dan perlindungan hak petani. (red)
