BANDUNG, POSNEWS.CO.ID – Maraknya alih fungsi lahan di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bergerak cepat dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dedi menegaskan, banjir tahunan di Bandung kian parah karena perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali. Dan hal tersebut harus segera diantisipasi dan tidak dibiarkan berlarut-larut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Dedi, hampir seluruh wilayah Kota Bandung kini berubah menjadi permukiman dan kompleks perumahan elite. Sawah, rawa, dan danau nyaris hilang.
Bahkan, tanah untuk menguruk lahan baru diambil dari daerah lain, sehingga permukaan wilayah tertentu menurun.
“Ketika hujan tiba, korban banjir adalah warga di daerah permukaan rendah. Kawasan elit justru meninggi,” ujar Dedi usai rapat internal dengan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Dedi menjelaskan, warga terdampak banjir umumnya tinggal di daerah aliran sungai (DAS), termasuk wilayah BBWS Citarum dan PSDA. Oleh karena itu, Pemprov Jawa Barat mulai melakukan relokasi warga dari kawasan rawan banjir.
“Saat ini sudah disiapkan tempat kontrak selama satu tahun. Setelah itu, kami akan membebaskan lahan untuk melebarkan sungai, menambah ruang resapan air, dan membangun embung baru,” tegasnya.
Gubernur menekankan, solusi jangka panjang hanya bisa dicapai melalui penataan ulang kawasan dan pengendalian ketat alih fungsi lahan.
Ia menyoroti kondisi di Ciwidey, terutama lahan milik PTPN, yang banyak pohon tehnya ditebang dan diganti kebun sayur. Beberapa hutan pun dialihfungsikan secara ilegal.
“Kami menghentikan alih fungsi lahan ini dan mengembalikan lahan-lahan itu menjadi perkebunan teh serta tanaman keras yang akan dikelola Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan Jawa Barat.”
Politikus Gerindra ini meyakini, koordinasi dengan KPK akan memastikan proses penataan ulang lahan berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik yang merugikan negara maupun lingkungan.
“Hampir semua alih fungsi lahan itu ilegal menurut saya. Kami sudah mengingatkan PTPN untuk menghentikan KSO pariwisata yang merusak ekosistem perkebunan,” tandasnya. (red)
