WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Partai Demokrat kini menggantungkan harapan terakhir mereka pada Mahkamah Agung AS. Mereka berupaya menghentikan pemberlakuan putusan pengadilan Virginia yang membatalkan peta daerah pemilihan baru yang sangat menguntungkan bagi partai tersebut.
Demokrat mengajukan banding darurat ini hanya beberapa hari setelah Mahkamah Agung Virginia menjatuhkan putusan mengejutkan. Pengadilan negara bagian tersebut membatalkan amandemen konstitusi yang sebenarnya baru saja pemilih sahkan melalui selisih suara tipis pada bulan lalu.
Kontroversi Prosedur: “Hari Pemilihan” vs “Pemungutan Suara Awal”
Mahkamah Agung Virginia mengeluarkan putusan 4-3 yang menyatakan bahwa proses penempatan amandemen pada surat suara tidak sah. Hakim menyimpulkan bahwa badan legislatif pimpinan Demokrat terlambat memulai proses tersebut, yakni saat pemungutan suara awal (early voting) untuk pemilu musim gugur lalu sudah berjalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun demikian, pengacara Partai Demokrat dan Jaksa Agung Jay Jones memberikan argumen tandingan. Mereka berpendapat bahwa secara hukum, pemilihan belum benar-benar terjadi hingga “Hari Pemilihan” itu sendiri tiba. Demokrat menilai pengadilan telah mengabaikan kehendak rakyat yang telah meratifikasi amandemen tersebut. “Keputusan ini menghasilkan kerusakan yang sangat mendalam dan bersifat segera,” tulis tim hukum Demokrat dalam dokumen bandingnya.
Dampak Strategis: Kehilangan 4 Kursi Kunci
Langkah hukum ini menunjukkan tingkat urgensi yang tinggi bagi kubu Demokrat. Pembatalan peta di Virginia secara otomatis menghilangkan empat kursi “yang dapat dimenangkan” (winnable) bagi Demokrat di DPR AS.
Kondisi ini memperburuk posisi Demokrat dalam perlombaan redistrikting pertengahan dekade yang bermula sejak tahun lalu. Sebagai catatan, Presiden Donald Trump sebelumnya mendesak negara-negara bagian pimpinan Republik untuk menggambar ulang batas wilayah mereka. Pihak Republik mengeklaim telah mendapatkan keuntungan lebih dari selusin kursi melalui proses redistrikting nasional, dan Demokrat merancang peta Virginia semula guna mengimbangi kerugian tersebut.
Tantangan Hukum dan Politisasi Mahkamah Agung
Pakar hukum menilai banding ini sebagai langkah yang berisiko tinggi. Mahkamah Agung AS biasanya menghindari campur tangan terhadap interpretasi pengadilan negara bagian mengenai konstitusi mereka sendiri. Sebagai contoh, pada tahun 2023, SCOTUS menolak permintaan Republik Carolina Utara untuk membatalkan putusan pengadilan negara bagian terkait peta pemilihan.
Meskipun demikian, kasus ini memberikan amunisi politik bagi Demokrat dalam tahun pemilihan 2026. Mereka berencana menggunakan narasi mengenai Mahkamah Agung yang bias. Terutama setelah SCOTUS baru-baru ini mengizinkan Republik di Louisiana melanjutkan redistrikting meski telah menghapus distrik mayoritas kulit hitam, sebuah langkah yang memicu tuduhan gerrymandering rasial yang inkonstitusional.
Menanti Putusan Final di Capitol Hill
Perselisihan di Virginia merupakan respons terhadap penguatan kursi Republik di Texas, Missouri, dan Ohio. Amandemen Virginia semula sempat membuat persaingan redistrikting nasional menjadi imbang sebelum keputusan pengadilan membatalkannya pekan lalu.
Singkatnya, masa depan kendali DPR AS tahun 2026 kini bergantung pada keputusan para hakim agung di Washington. Masyarakat internasional kini memantau apakah sistem checks and balances Amerika Serikat mampu memberikan kepastian hukum di tengah perebutan kekuasaan yang kian sengit antara kedua partai.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
