JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Peta perpolitikan kita sering kali terlihat seperti bagan silsilah keluarga. Kita melihat seorang anak menggantikan ayahnya di kursi bupati. Atau, seorang istri maju menggantikan suaminya yang habis masa jabatan.
Fenomena ini kita kenal sebagai dinasti politik. Praktik ini tumbuh subur dari level daerah hingga panggung nasional. Seolah-olah, kekuasaan adalah warisan nenek moyang yang harus berputar di meja makan keluarga saja.
Regenerasi politik tidak lagi berbasis kualitas individu. Sebaliknya, faktor “darah” dan nama belakang kini memegang kunci utama untuk membuka pintu istana kekuasaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jalan Tol Privilese: Uang dan Birokrasi
Mengapa mereka begitu mudah memenangkan kontestasi? Jawabannya terletak pada akumulasi modal yang tidak setara. Calon dari klan dinasti menikmati “jalan tol” yang mulus.
Pertama, mereka mewarisi jaringan birokrasi yang setia. Orang tua mereka telah menanamkan pengaruh kuat selama menjabat. Akibatnya, mesin politik bekerja otomatis untuk memenangkan sang putra mahkota.
Kedua, popularitas nama belakang menjadi brand instan. Mereka tidak perlu bersusah payah memperkenalkan diri dari nol. Selain itu, dukungan finansial keluarga yang melimpah membuat mereka mampu membiayai kampanye raksasa yang tak terjangkau oleh lawan biasa.
Matinya Meritokrasi dan Korupsi Berjamaah
Dampak negatif dari praktik ini sangat fatal bagi kesehatan demokrasi. Pasalnya, dinasti politik secara sistematis mencekik meritokrasi.
Kader partai yang cerdas, berintegritas, dan berpengalaman sering kali harus gigit jari. Peluang mereka tertutup rapat oleh tembok tebal bernama “darah biru”. Lantas, partai politik gagal melahirkan pemimpin terbaik karena terjebak melayani kepentingan keluarga pemilik modal.
Lebih mengerikan lagi, dinasti politik membuka celah lebar bagi korupsi keluarga (family corruption). Kita sering mendengar berita tragis di mana ayah dan anak tertangkap tangan mencuri uang rakyat bersama-sama. Faktanya, ketiadaan kontrol eksternal membuat penyalahgunaan wewenang semakin merajalela tanpa rasa takut.
Demokrasi atau Monarki Terselubung?
Meskipun demikian, para pendukung dinasti memiliki argumen pembelaan yang klasik. Mereka berdalih bahwa praktik ini sah secara konstitusional.
Menurut mereka, hak politik untuk dipilih melekat pada setiap warga negara, termasuk anak pejabat. “Selama rakyat memilih mereka di kotak suara, maka itu adalah demokrasi,” ujar para pembela.
Namun, argumen ini mengabaikan fakta ketimpangan start awal. Kompetisi tidak bisa kita sebut adil jika satu pelari mulai dari garis start, sedangkan pelari lain (anak pejabat) mulai dari garis finish.
Membatasi Nafsu Berkuasa
Pada akhirnya, kita harus berani menarik garis tegas. Demokrasi membutuhkan sirkulasi elit yang sehat dan segar.
Negara ini bukan milik satu klan tertentu. Oleh karena itu, kita mendesak adanya etika politik yang kuat atau regulasi pembatas. Kita harus mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.
Ingatlah, tanpa pembatasan yang jelas, demokrasi kita hanya akan menjadi “monarki” yang menyamar dengan baju pemilu.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
