WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Mahkamah Agung Amerika Serikat baru saja meruntuhkan pilar utama agenda perdagangan Donald Trump. Dalam keputusan yang jarang terjadi, para hakim membatalkan dasar hukum tarif global yang telah berjalan selama setahun terakhir.
Langkah ini merupakan pukulan telak bagi otoritas eksekutif kepresidenan. Oleh karena itu, Trump kini harus berhadapan dengan batasan hukum yang lebih ketat dari legislatif terkait kebijakan ekonominya.
Mengapa Tarif IEEPA Dinyatakan Ilegal?
Selama tahun pertama masa jabatan keduanya, Trump menggunakan IEEPA tahun 1977 sebagai senjata ekonomi. Ia menyatakan defisit perdagangan sebagai “darurat nasional”. Dengan dalih tersebut, ia memungut tarif luas tanpa hambatan dari Kongres.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun demikian, Mahkamah Agung menolak interpretasi tersebut. Ketua Mahkamah Agung John Roberts menulis bahwa kata “mengatur” dan “impor” dalam undang-undang tidak memberikan kekuasaan tak terbatas bagi presiden. “Kata-kata itu tidak bisa menanggung beban seberat itu,” tegas Roberts. Pengadilan menetapkan bahwa tarif adalah bentuk pajak. Sebagai hasilnya, wewenang memungut pajak adalah hak mutlak Kongres, bukan Presiden.
Manuver Balasan: Pasal 122 UU Perdagangan 1974
Trump tidak tinggal diam setelah menerima kekalahan hukum tersebut. Ia segera beralih menggunakan landasan hukum yang berbeda. Trump menandatangani tarif global baru sebesar 10 persen berdasarkan Pasal 122 UU Perdagangan 1974.
Meskipun begitu, landasan hukum baru ini memiliki batasan yang jauh lebih ketat daripada IEEPA. Pasal 122 hanya mengizinkan tarif berlaku selama maksimal 150 hari. Selain itu, besaran tarif tidak boleh melebihi 15 persen. Jika ingin memperpanjang periode tersebut, Trump wajib mendapatkan persetujuan resmi dari Kongres. Trump secara terbuka menyerang para hakim yang menentangnya dan menyebut putusan tersebut sebagai hambatan bagi pemulihan ekonomi Amerika.
Ancaman “Kekacauan” Finansial dan Refund
Konsekuensi hukum paling nyata bagi administrasi Trump adalah tuntutan pengembalian dana (refund). Pemerintah telah mengumpulkan lebih dari $175 miliar melalui tarif ilegal tersebut. Saat ini, terdapat lebih dari 1.000 tuntutan hukum dari para importir yang menuntut uang mereka kembali.
Gubernur California, Gavin Newsom, melancarkan kritik pedas terhadap kebijakan ini. Ia menyebut tarif tersebut sebagai “perampasan tunai ilegal” yang merugikan keluarga pekerja. “Setiap dolar yang diambil secara tidak sah harus segera dikembalikan beserta bunganya,” tegas Newsom.
Di sisi lain, Hakim Brett Kavanaugh memperingatkan dampak buruk bagi kas negara. Ia menilai proses pengembalian miliaran dolar tersebut akan menjadi sebuah “kekacauan” besar. Trump sendiri memprediksi bahwa sengketa hukum ini akan berlanjut di pengadilan selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, meskipun kebijakan tarif tetap berjalan melalui mekanisme baru, beban hukum masa lalu kini membayangi stabilitas fiskal pemerintahan Trump.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
