Partai Populis Sanseito Janji Hapus Pajak Konsumsi dan Tolak Imigran

Sabtu, 24 Januari 2026 - 14:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Modernisasi vs Tradisi. Kyoto mengkaji rencana pelonggaran batas tinggi bangunan dari 31 meter menjadi 60 meter guna menarik investasi, memicu perdebatan mengenai identitas visual ibu kota kuno Jepang tersebut. Dok: Istimewa.

Ilustrasi, Modernisasi vs Tradisi. Kyoto mengkaji rencana pelonggaran batas tinggi bangunan dari 31 meter menjadi 60 meter guna menarik investasi, memicu perdebatan mengenai identitas visual ibu kota kuno Jepang tersebut. Dok: Istimewa.

TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Menjelang pemilihan umum Majelis Rendah pada 8 Februari, suhu politik Jepang makin memanas. Bahkan, Partai Sanseito, sebuah kekuatan populis yang mencetak kemenangan mengejutkan dalam pemilihan Majelis Tinggi Juli lalu, kini membuka kartu as mereka.

Pada hari Jumat (24/1), pemimpin partai Sohei Kamiya meluncurkan platform kampanye yang berani dan kontroversial di Tokyo. Dengan mengusung slogan nasionalis “Setiap orang adalah Jepang” dan “Saya JEPANG” (I am JAPAN), Sanseito menawarkan perubahan radikal dari status quo.

Secara spesifik, janji utamanya menyasar dompet rakyat. Kamiya berikrar akan menurunkan tingkat beban nasional Jepang secara drastis dari 48% menjadi 35%.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya ingin menciptakan masyarakat bagi orang-orang yang bekerja keras untuk Jepang,” tegas Kamiya. Caranya? Ia berjanji menghapus pajak konsumsi sepenuhnya dan mengurangi premi asuransi sosial.

Baca Juga :  MK Larang Anggota Polri Aktif Duduki Jabatan Sipil, KPK Sedang Analisis Dampaknya

Benteng Lawan “Negara Imigrasi”

Akan tetapi, di balik janji manis ekonomi, Sanseito membawa sikap keras terhadap orang asing. Kamiya secara eksplisit menyatakan tujuannya untuk mencegah Jepang berubah menjadi “negara imigrasi”.

Selanjutnya, partai ini mengusulkan pembentukan lembaga baru bernama “Badan Kebijakan Orang Asing”. Mandatnya jelas: memperketat pembatasan jumlah total orang asing yang masuk dan menindak tegas imigran ilegal.

Uang Tunai untuk Anak dan Pendidikan Patriotik

Sementara itu, untuk mengatasi krisis demografi, Sanseito tidak pelit. Mereka menjanjikan pembayaran bulanan sebesar 100.000 yen (sekitar Rp 10,5 juta) untuk setiap anak berusia antara 0 hingga 15 tahun.

Namun, kebijakan ini datang dengan pandangan sosial konservatif. Oleh karena itu, Kamiya ingin meninjau ulang apa yang ia sebut sebagai “kebijakan pemisahan ibu-anak yang berlebihan”, seperti penitipan anak untuk bayi. Tujuannya adalah merealisasikan masyarakat di mana orang tua bisa fokus membesarkan anak dengan tenang.

Baca Juga :  Oligarki dan Demokrasi: Siapa yang Benar-Benar Memegang Kendali di Balik Layar?

Kemudian, di sektor pendidikan, nasionalisme menjadi menu utama. Kamiya mengusulkan “pendidikan sejarah yang akan membuat orang mencintai Jepang.”

Langkah ini beriringan dengan usulan hukum yang lebih ketat. Mereka ingin menjadikan perusakan bendera nasional sebagai tindak pidana demi melindungi kehormatan dan martabat negara.

Menjegal Dominasi LDP

Secara politik, Sanseito memosisikan diri sebagai antitesis dari Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa. Akibatnya, Kamiya menegaskan partainya akan bekerja keras untuk mencegah LDP memenangkan mayoritas tunggal dan kembali ke “cara-cara lama” mereka.

Kampanye resmi akan bermula pada hari Selasa (27/1). Oleh sebab itu, pengamat memprediksi kehadiran Sanseito dengan platform populernya akan menjadi variabel liar yang bisa menggerus suara partai-partai mapan.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

JD Vance Mempertimbangkan Dialog Langsung Dengan Iran
Pemerintah Indonesia Menawarkan 30 Proyek Karbon
CEO Nvidia Jensen Huang Terjerat Atas Skandal Perselingkuhan
Serangan Kapal Tanker Dan Fasilitas Energi Di Selat Hormuz
Ukraina Mendesak AS Mempercepat Pengiriman Rudal
Pemerintahan Trump Dikecam Terkait Penanganan Epstein
Partai Republik Memilih Jim Jordan Sebagai Pemimpin Oposisi
Menhan AS Pete Hegseth Mengecam Upaya Pemakzulan

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 11:06 WIB

JD Vance Mempertimbangkan Dialog Langsung Dengan Iran

Jumat, 13 November 2026 - 10:00 WIB

Pemerintah Indonesia Menawarkan 30 Proyek Karbon

Kamis, 12 November 2026 - 13:06 WIB

CEO Nvidia Jensen Huang Terjerat Atas Skandal Perselingkuhan

Kamis, 12 November 2026 - 12:04 WIB

Serangan Kapal Tanker Dan Fasilitas Energi Di Selat Hormuz

Kamis, 12 November 2026 - 11:03 WIB

Ukraina Mendesak AS Mempercepat Pengiriman Rudal

Berita Terbaru

Wakil Presiden AS JD Vance mempertimbangkan dialog tatap muka dengan Kepala Keamanan Iran Mohsen Rezaei guna meredakan ketegangan Timur Tengah. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

JD Vance Mempertimbangkan Dialog Langsung Dengan Iran

Jumat, 13 Nov 2026 - 11:06 WIB