Pengawasan Polri Diperketat, Kompolnas Tingkatkan Sistem Pengaduan Digital

Rabu, 6 Mei 2026 - 10:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Kompolnas Mohammad Choirul Anam menjelaskan penguatan pengawasan Polri dan layanan pengaduan digital di Jakarta. (Posnews/Ist)

Anggota Kompolnas Mohammad Choirul Anam menjelaskan penguatan pengawasan Polri dan layanan pengaduan digital di Jakarta. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Mohammad Choirul Anam, menegaskan lembaganya terus memperkuat profesionalisme dan integritas dalam mengawasi kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Anam mengatakan penguatan pengawasan menjadi fokus utama Kompolnas di tengah tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian.

“Tema kami jelas, yakni profesionalisme dan integritas. Kompolnas harus bekerja profesional dan berintegritas, sekaligus memastikan Polri berjalan di jalur yang sama,” kata Anam kepada wartawan, Rabu (6/5/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kompolnas Perkuat Sistem Aduan Digital

Selain memperkuat pengawasan, Kompolnas juga mengembangkan sistem pengaduan berbasis digital agar masyarakat lebih mudah menyampaikan laporan.

Baca Juga :  Kuasa Emansipasi: Menakar Ulang Keamanan Global Lewat Kacamata Feminisme HI

Meski begitu, Anam memastikan layanan pengaduan secara langsung tetap dibuka agar seluruh lapisan masyarakat tetap terlayani.

“Kami terus meningkatkan sistem pengaduan digital, tetapi layanan konvensional tetap tersedia agar masyarakat bisa memilih jalur pengaduan yang paling mudah,” ujarnya.

Langkah ini dilakukan untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik maupun pelayanan kepolisian.

Kantor Baru Kompolnas Resmi Beroperasi

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sekaligus Ketua Kompolnas, Djamari Chaniago, meresmikan kantor baru Kompolnas di Graha Sentana, Selasa (5/5/2026).

Djamari berharap lokasi kantor baru yang tidak lagi berada di kawasan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian membuat masyarakat lebih nyaman datang untuk melapor.

Baca Juga :  Cuaca Ekstrem Hantam Gowa, Lumajang, dan Pati, Ratusan Rumah Rusak

“Tujuannya agar masyarakat tidak ragu datang ke Kompolnas saat ingin menyampaikan laporan atau pengaduan,” kata Djamari.

Pengawasan Polri Jadi Sorotan

Penguatan pengawasan Kompolnas menjadi perhatian publik di tengah agenda reformasi Polri yang sedang dibahas pemerintah.

Sebelumnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri juga menyerahkan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk penguatan pengawasan eksternal terhadap institusi kepolisian.

Langkah itu diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri sekaligus memperkuat akuntabilitas aparat di lapangan. (red)

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Penyelundupan 1,3 Ton Ketamin Digagalkan di Bintan, 8 ABK Ditangkap
Bareskrim Sita Aset Rp425 Miliar dalam Kasus PT Dana Syariah Indonesia
Kasus TPPU Febrie Adriansyah, Kejagung Telusuri Keterkaitan 7 Perusahaan
KemenHAM Tegaskan Pasien BPJS Berhak Dapat Layanan Kesehatan Setara
MUI Kritik Maraknya OTT Korupsi, Sistem Dinilai Gagal Bikin Koruptor Jera
UNMA dan BNN Perkuat Kolaborasi Cegah Narkotika, Mahasiswa Didorong Jadi Agen Perubahan
War Ticket Istana Merdeka Diserbu, 128.331 Orang Berebut Undangan HUT ke-81 RI
Praperadilan Febrie Adriansyah Disidangkan 18 Agustus, PN Jaksel Tunjuk Hakim Tunggal

Berita Terkait

Minggu, 9 Agustus 2026 - 06:31 WIB

Penyelundupan 1,3 Ton Ketamin Digagalkan di Bintan, 8 ABK Ditangkap

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 07:28 WIB

Bareskrim Sita Aset Rp425 Miliar dalam Kasus PT Dana Syariah Indonesia

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 06:38 WIB

Kasus TPPU Febrie Adriansyah, Kejagung Telusuri Keterkaitan 7 Perusahaan

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 06:08 WIB

KemenHAM Tegaskan Pasien BPJS Berhak Dapat Layanan Kesehatan Setara

Jumat, 7 Agustus 2026 - 07:32 WIB

MUI Kritik Maraknya OTT Korupsi, Sistem Dinilai Gagal Bikin Koruptor Jera

Berita Terbaru

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Posnews/Ist)

JABODETABEK

HUT RI ke-81, Tarif MRT, LRT, dan Transjakarta di Jakarta Cuma Rp1

Minggu, 9 Agu 2026 - 15:57 WIB