BEIJING, POSNEWS.CO.ID – Badan legislatif tertinggi Tiongkok secara resmi mengumumkan pencapaian besar dalam reformasi hukum nasional. Sepanjang tahun lalu, pemerintah telah meninjau total 40 instrumen hukum guna mendukung pembangunan ekonomi dan tata kelola sosial yang lebih modern.
Ketua Komite Tetap NPC, Zhao Leji, menyampaikan laporan kerja tersebut dalam sidang paripurna di Beijing pada Senin. Oleh karena itu, dokumen ini kini menjadi panduan strategis bagi arah kebijakan hukum Tiongkok di tengah tantangan pembangunan global yang dinamis.
Penguatan Ekonomi dan Perlindungan Sektor Swasta
Salah satu poin paling krusial dalam laporan tersebut adalah pengesahan Undang-Undang Promosi Sektor Swasta. Undang-undang ini secara eksplisit menetapkan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pelaku usaha.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selanjutnya, aturan baru ini menjamin persaingan yang sehat serta perlindungan yang setara bagi perusahaan swasta. “Kami ingin memastikan pembangunan bersama antara sektor negara dan swasta berjalan harmonis,” ujar Zhao Leji. Selain itu, NPC merevisi UU Persaingan Tidak Sehat guna membangun ekonomi berbasis kredit di bawah supremasi hukum yang ketat.
Penyelarasan Internasional dan Perdagangan
Tiongkok terus berupaya meningkatkan standar keterbukaan ekonominya di panggung dunia. Oleh sebab itu, parlemen melakukan revisi terhadap tiga undang-undang utama: UU Maritim, UU Arbitrase, dan UU Perdagangan Luar Negeri.
Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan regulasi domestik dengan aturan internasional yang telah mapan. Alhasil, Tiongkok berharap dapat memberikan layanan bisnis yang lebih berkualitas bagi investor asing. Selain urusan ekonomi, NPC juga menyetujui sembilan perjanjian internasional dan kesepakatan penting lainnya guna memperkuat posisi tawar diplomatik Beijing.
Ketahanan Kesehatan dan Keamanan Nasional
Di sektor sosial, pemerintah memperkuat sistem respons darurat pasca-pandemi. NPC mengesahkan UU Respons Darurat Kesehatan Masyarakat serta merevisi UU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Pasalnya, perlindungan terhadap kesejahteraan publik tetap menjadi prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan.
Terkait keamanan nasional, Tiongkok kini memiliki UU Energi Atom yang baru. Aturan ini mendukung riset dan pengembangan energi atom untuk tujuan damai secara legal. Selain itu, revisi UU Keamanan Siber dilakukan guna meningkatkan perlindungan informasi pribadi dan keamanan data warga di ruang digital.
Pengawasan Inovasi Teknologi
Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Komite Tetap NPC mendengarkan laporan Dewan Negara mengenai pengembangan “kekuatan produktif baru”. Fokus utamanya adalah mendorong aplikasi kemajuan ilmu pengetahuan ke dalam skala industri.
Dengan demikian, parlemen berupaya mendorong integrasi yang lebih dalam antara inovasi teknologi dan manufaktur. NPC juga memperketat pengawasan terhadap urusan fiskal dan melakukan inspeksi penegakan hukum secara berkala. Dunia internasional kini memantau bagaimana implementasi rangkaian hukum baru ini akan memengaruhi iklim investasi dan stabilitas politik Tiongkok di sisa tahun 2026.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
