JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, mendesak pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk melindungi ribuan jemaah umrah asal Indonesia yang terdampak eskalasi konflik Timur Tengah (Timteng).
Konflik memanas setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu penutupan wilayah udara di sejumlah negara.
Akibatnya, jalur penerbangan menuju Arab Saudi maupun rute kepulangan ke Indonesia terganggu, sehingga banyak jemaah tertahan di bandara transit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sangat prihatin. Keselamatan dan perlindungan WNI harus menjadi prioritas utama. Negara wajib hadir memastikan jemaah aman, mendapat logistik cukup, serta kepastian informasi,” tegas Maman, Minggu (1/3/2026).
Minta Mitigasi Cepat dan Terukur
Maman meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian, mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, hingga Kementerian Perhubungan.
Ia menekankan pentingnya skema mitigasi konkret, termasuk pengalihan rute penerbangan dan penyediaan akomodasi sementara bagi jemaah yang telantar.
“Kami minta pendataan jemaah terdampak dilakukan cepat, siapkan akomodasi, dan susun skema pemulangan aman. Jangan biarkan jemaah tanpa kepastian di bandara,” ujarnya.
Selain itu, ia mendesak pemerintah membentuk pusat informasi resmi satu pintu. Langkah ini penting untuk mencegah kepanikan keluarga di Tanah Air dan menekan penyebaran hoaks di media sosial.
“Pemerintah harus menjadi rujukan utama informasi. Travel umrah juga wajib aktif berkoordinasi dengan KBRI agar pendampingan maksimal,” tambahnya.
Pemerintah Bentuk Tiga Tim di Bandara
Sementara itu, pemerintah melalui Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah bergerak cepat.
KUH membentuk tiga tim yang bekerja dalam tiga shift dan disebar di tiga titik bandara, yakni Terminal 1, Terminal 2 (eks Saudia), dan Terminal Haji.
Staf Teknis KUH Jeddah, Muhammad Ilham Effendy, menegaskan tim tersebut fokus melakukan pendampingan dan koordinasi bagi jemaah yang terdampak perubahan jadwal penerbangan.
“Langkah ini untuk memastikan pendampingan dan koordinasi berjalan optimal bagi jemaah yang terdampak,” ujarnya.
Komisi VIII Kawal Hingga Tuntas
Maman memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal situasi hingga seluruh WNI berada dalam kondisi aman.
Ia juga mengimbau jemaah tetap tenang dan mengikuti arahan otoritas setempat maupun perwakilan RI.
“Kami berharap jemaah tetap tenang dan memprioritaskan keselamatan diri,” pungkasnya.
Hingga kini, pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik dan membuka opsi penyesuaian rute penerbangan jika kondisi keamanan belum stabil. (red)
Editor : Hadwan
