BRUSSELS, POSNEWS.CO.ID – Negara-negara Uni Eropa menyepakati pembukaan negosiasi keanggotaan dengan Ukraina pada hari Jumat. Sebab, koalisi Eropa ingin memberikan kepastian masa depan bagi negara yang sedang menghadapi perang tersebut.
Para duta besar dari 27 negara anggota Uni Eropa berkumpul di Brussels untuk mengambil keputusan bersejarah ini. Sementara itu, mereka juga membuka jalur negosiasi serupa untuk Moldova guna membendung pengaruh Rusia di kawasan Eropa Timur.
Pertemuan resmi para delegasi akan berlangsung pada hari Senin pekan depan di Luxembourg. Oleh karena itu, momentum ini menandai langkah awal yang sangat krusial bagi integrasi politik kedua negara tetangga tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jaminan Keamanan Pascaperang dan Sengketa NATO
Ukraina memandang keanggotaan Uni Eropa sebagai jaminan keamanan yang sangat penting pascaperang. Namun, pemerintah Ukraina masih menghadapi jalan buntu untuk bergabung dengan aliansi pertahanan NATO.
Pemerintahan Donald Trump saat ini menolak keras rencana keanggotaan Ukraina di dalam pakta pertahanan tersebut. Selain itu, beberapa negara sekutu juga menolak proses bergabungnya Ukraina selama pertempuran fisik masih berlangsung aktif.
Rusia sendiri menolak keras rencana perluasan wilayah pertahanan NATO di dekat perbatasan mereka. Meskipun begitu, pihak Kremlin secara konsisten menyatakan tidak keberatan terhadap rencana bergabungnya Kyiv dengan Uni Eropa.
Proses Alot 35 Bab Kebijakan
Setiap calon anggota Uni Eropa wajib merampungkan negosiasi pada 35 area kebijakan secara menyeluruh. Akibatnya, proses panjang yang meliputi sektor pertanian hingga perdagangan ini biasanya memakan waktu bertahun-tahun.
Konferensi antarpemerintah pada hari Senin akan membuka klaster bab kebijakan pertama mengenai nilai dasar organisasi. Dengan demikian, Uni Eropa ingin menguji komitmen reformasi hukum dan demokrasi di Ukraina secara langsung.
Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menyampaikan apresiasi tinggi terhadap tekad kuat rakyat Ukraina dan Moldova. Selain itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut keputusan ini sebagai langkah taktis yang sangat berani.
Sorotan Korupsi dan Usulan Jalur Alternatif
Ukraina mengajukan permohonan resmi hanya beberapa hari setelah invasi militer Rusia pada tahun 2022 kemarin. Namun, Uni Eropa tetap mengkhawatirkan tingginya tingkat korupsi serta buruknya standar peradilan di negara tersebut.
Kanselir Jerman Friedrich Merz sebelumnya mengusulkan skema keanggotaan asosiasi untuk mempercepat proses perdamaian dengan Rusia. Sebaliknya, Prancis dan Belanda mengusulkan jalur alternatif lain tanpa memberikan hak suara penuh kepada Ukraina.
Langkah berani ini bergulir saat Uni Eropa mulai merancang jalur komunikasi mandiri dengan Vladimir Putin. Sebab, perundingan damai perantara Amerika Serikat kini berjalan sangat lambat akibat fokus mereka pada perang Iran.
Sistem pengambilan keputusan Uni Eropa mewajibkan persetujuan bulat dari seluruh 27 negara anggota tanpa kecuali. Pada akhirnya, pergantian kepemimpinan pemerintah baru di Hongaria berhasil melunakkan sikap keras mereka selama ini.
