Tolak Lepas Greenland, Siap-Siap Kena Tarif Impor 25%

Sabtu, 17 Januari 2026 - 16:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Ancaman bagi penerbangan global. Pemerintah AS merancang rencana penghentian layanan imigrasi di beberapa bandara utama kota suaka menjelang Piala Dunia 2026. Dok: Istimewa.

Ilustrasi, Ancaman bagi penerbangan global. Pemerintah AS merancang rencana penghentian layanan imigrasi di beberapa bandara utama kota suaka menjelang Piala Dunia 2026. Dok: Istimewa.

KOPENHAGEN, POSNEWS.CO.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menaikkan tensi permainan geopolitiknya. Setelah ancaman militer tidak membuahkan hasil instan, ia kini beralih ke senjata ekonomi mematikan: tarif impor.

Dalam sebuah acara kesehatan di Gedung Putih, Jumat lalu, Trump memperingatkan sekutu-sekutunya. Ia mengancam akan menghukum negara-negara yang tidak “sejalan” dengan rencananya mengambil alih Greenland.

“Kami mungkin akan mengenakan tarif pada negara-negara yang tidak sejalan dengan Greenland karena kami membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional,” tegas Trump di hadapan para dokter dan politisi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia bahkan menyamakan taktik ini dengan tekanannya terhadap Prancis dan Jerman soal harga obat. “Saya mungkin melakukan itu untuk Greenland juga,” ancamnya. Ini adalah kedua kalinya dalam seminggu Trump menggunakan kartu tarif, setelah sebelumnya mengancam pajak 25% bagi negara yang berbisnis dengan Iran.

Perpecahan di Tubuh Amerika

Namun, kebijakan agresif Trump justru memicu perpecahan di dalam negeri AS sendiri. Sebuah delegasi bipartisan yang terdiri dari 11 anggota DPR dan Senat AS terbang ke Kopenhagen untuk menunjukkan solidaritas—bukan kepada Presiden mereka, melainkan kepada Denmark dan Greenland.

Baca Juga :  Biennale Venesia 2026 Dibuka Tanpa Juri Akibat Protes Geopolitik

Senator Demokrat Chris Coons dan Senator Republik Lisa Murkowski bertemu dengan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen.

“Ada banyak retorika tetapi tidak banyak realitas di Washington,” ujar Coons dalam konferensi pers bersama, mencoba mendinginkan suasana.

Sementara itu, Senator Murkowski menegaskan, “Greenland perlu dipandang sebagai sekutu kita, bukan sebagai aset.”

Di sisi lain, utusan khusus Trump, Jeff Landry, bersikeras di Fox News bahwa kesepakatan pengambilalihan “seharusnya dan akan dibuat”. Ia menegaskan bahwa Presiden sangat serius dan kini bola ada di tangan Wakil Presiden JD Vance untuk menuntaskan kesepakatan.

Kebingungan Diplomatik: Akuisisi atau Keamanan?

Ketegangan makin runyam akibat perbedaan klaim pasca-pertemuan tingkat tinggi hari Rabu. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengklaim bahwa delegasi Denmark dan Greenland setuju untuk “melanjutkan pembicaraan teknis tentang akuisisi Greenland”.

Baca Juga :  Polisi Bongkar Sindikat Perdagangan Bayi, Pasutri hingga Ibu Kandung Terlibat

Klaim ini langsung dibantah mentah-mentah. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen dan Menlu Greenland Vivian Motzfeldt menegaskan tidak ada kesepakatan semacam itu.

“Ada banyak pekerjaan di depan, situasinya masih sangat tidak pasti,” kata Motzfeldt kepada surat kabar Sermitsiaq. Ia menegaskan bahwa kelompok kerja yang dibentuk bertujuan membahas akomodasi keamanan AS di Arktik, bukan penjualan pulau.

Warga Nuuk Menatap Langit

Di lapangan, ketakutan mulai menjalar. Warga Greenland yang tinggal di ibu kota, Nuuk, melaporkan kecemasan yang mendalam. Tanpa panduan kesiapsiagaan darurat yang jelas dari otoritas, banyak warga mulai menyusun rencana evakuasi mandiri jika pasukan AS benar-benar mendarat. Mereka kini rutin mengamati langit dan laut, waspada terhadap tanda-tanda invasi.

Merespons ancaman ini, solidaritas Eropa mulai bergerak. Kementerian Pertahanan Jerman pada hari Jumat mengonfirmasi misi pengintaian untuk menilai kelayakan pengerahan jet tempur Eurofighter ke wilayah tersebut, sebagai bagian dari kontribusi NATO untuk mengamankan Arktik.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mengurus Amdal dan IPLC Agar Pabrik Tidak Disegel
Perlindungan Tenaga Kerja dalam Rantai Pasok TBS
Aturan Hukum Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Sawit
Payung Hukum Pendirian dan Operasional Pabrik Sawit
Kejar-kejaran di Bangli, BNN Ringkus Dua WN Rusia Pembawa 7,8 Kg Hashish
Standar Baku ISPO: Menakar Kepatuhan Teknis Penanaman Sawit
Revisi UU Polri, Pigai Dorong Kalangan Sipil Isi Jabatan Non-Operasional di Kepolisian
Sertifikat Hak Milik Kebun Harus Sinkron dengan RTRW

Berita Terkait

Sabtu, 6 Juni 2026 - 16:06 WIB

Mengurus Amdal dan IPLC Agar Pabrik Tidak Disegel

Sabtu, 6 Juni 2026 - 14:50 WIB

Perlindungan Tenaga Kerja dalam Rantai Pasok TBS

Sabtu, 6 Juni 2026 - 12:42 WIB

Aturan Hukum Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Sawit

Sabtu, 6 Juni 2026 - 12:01 WIB

Payung Hukum Pendirian dan Operasional Pabrik Sawit

Sabtu, 6 Juni 2026 - 11:31 WIB

Kejar-kejaran di Bangli, BNN Ringkus Dua WN Rusia Pembawa 7,8 Kg Hashish

Berita Terbaru

Pilar kepatuhan ekologi pabrik sawit. Pentingnya mengurus izin Amdal dan dokumen IPLC guna menghindari sanksi penutupan paksa operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Mengurus Amdal dan IPLC Agar Pabrik Tidak Disegel

Sabtu, 6 Jun 2026 - 16:06 WIB

Pilar hukum hilirisasi kelapa sawit. Pentingnya mengurus Izin Usaha Industri (IUI) dan menjamin kemitraan pasokan tandan buah segar demi kelangsungan operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Perlindungan Tenaga Kerja dalam Rantai Pasok TBS

Sabtu, 6 Jun 2026 - 14:50 WIB

Pilar ekologi hulu kelapa sawit. Pentingnya mematuhi batas kedalaman lahan gambut serta tata kelola air guna menghindari sanksi hukum karhutla. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Aturan Hukum Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Sawit

Sabtu, 6 Jun 2026 - 12:42 WIB

Pilar hukum hilirisasi kelapa sawit. Pentingnya mengurus Izin Usaha Industri (IUI) dan menjamin kemitraan pasokan tandan buah segar demi kelangsungan operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Payung Hukum Pendirian dan Operasional Pabrik Sawit

Sabtu, 6 Jun 2026 - 12:01 WIB