Tolak Lepas Greenland, Siap-Siap Kena Tarif Impor 25%

Sabtu, 17 Januari 2026 - 16:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Teheran secara resmi menolak berpartisipasi dalam putaran kedua perundingan damai di Pakistan, menuduh Amerika Serikat. Dok: Istimewa.

Ilustrasi, Teheran secara resmi menolak berpartisipasi dalam putaran kedua perundingan damai di Pakistan, menuduh Amerika Serikat. Dok: Istimewa.

KOPENHAGEN, POSNEWS.CO.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menaikkan tensi permainan geopolitiknya. Setelah ancaman militer tidak membuahkan hasil instan, ia kini beralih ke senjata ekonomi mematikan: tarif impor.

Dalam sebuah acara kesehatan di Gedung Putih, Jumat lalu, Trump memperingatkan sekutu-sekutunya. Ia mengancam akan menghukum negara-negara yang tidak “sejalan” dengan rencananya mengambil alih Greenland.

“Kami mungkin akan mengenakan tarif pada negara-negara yang tidak sejalan dengan Greenland karena kami membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional,” tegas Trump di hadapan para dokter dan politisi.

Ia bahkan menyamakan taktik ini dengan tekanannya terhadap Prancis dan Jerman soal harga obat. “Saya mungkin melakukan itu untuk Greenland juga,” ancamnya. Ini adalah kedua kalinya dalam seminggu Trump menggunakan kartu tarif, setelah sebelumnya mengancam pajak 25% bagi negara yang berbisnis dengan Iran.

Perpecahan di Tubuh Amerika

Namun, kebijakan agresif Trump justru memicu perpecahan di dalam negeri AS sendiri. Sebuah delegasi bipartisan yang terdiri dari 11 anggota DPR dan Senat AS terbang ke Kopenhagen untuk menunjukkan solidaritas—bukan kepada Presiden mereka, melainkan kepada Denmark dan Greenland.

Baca Juga :  Amarah di Tengah Abu: Hong Kong Berduka, Beijing Bungkam Protes Pasca-Kebakaran Maut

Senator Demokrat Chris Coons dan Senator Republik Lisa Murkowski bertemu dengan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen.

“Ada banyak retorika tetapi tidak banyak realitas di Washington,” ujar Coons dalam konferensi pers bersama, mencoba mendinginkan suasana.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, Senator Murkowski menegaskan, “Greenland perlu dipandang sebagai sekutu kita, bukan sebagai aset.”

Di sisi lain, utusan khusus Trump, Jeff Landry, bersikeras di Fox News bahwa kesepakatan pengambilalihan “seharusnya dan akan dibuat”. Ia menegaskan bahwa Presiden sangat serius dan kini bola ada di tangan Wakil Presiden JD Vance untuk menuntaskan kesepakatan.

Kebingungan Diplomatik: Akuisisi atau Keamanan?

Ketegangan makin runyam akibat perbedaan klaim pasca-pertemuan tingkat tinggi hari Rabu. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengklaim bahwa delegasi Denmark dan Greenland setuju untuk “melanjutkan pembicaraan teknis tentang akuisisi Greenland”.

Baca Juga :  Visi Pertahanan Keir Starmer: Eropa adalah Raksasa Tidur

Klaim ini langsung dibantah mentah-mentah. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen dan Menlu Greenland Vivian Motzfeldt menegaskan tidak ada kesepakatan semacam itu.

“Ada banyak pekerjaan di depan, situasinya masih sangat tidak pasti,” kata Motzfeldt kepada surat kabar Sermitsiaq. Ia menegaskan bahwa kelompok kerja yang dibentuk bertujuan membahas akomodasi keamanan AS di Arktik, bukan penjualan pulau.

Warga Nuuk Menatap Langit

Di lapangan, ketakutan mulai menjalar. Warga Greenland yang tinggal di ibu kota, Nuuk, melaporkan kecemasan yang mendalam. Tanpa panduan kesiapsiagaan darurat yang jelas dari otoritas, banyak warga mulai menyusun rencana evakuasi mandiri jika pasukan AS benar-benar mendarat. Mereka kini rutin mengamati langit dan laut, waspada terhadap tanda-tanda invasi.

Merespons ancaman ini, solidaritas Eropa mulai bergerak. Kementerian Pertahanan Jerman pada hari Jumat mengonfirmasi misi pengintaian untuk menilai kelayakan pengerahan jet tempur Eurofighter ke wilayah tersebut, sebagai bagian dari kontribusi NATO untuk mengamankan Arktik.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BMKG Warning Cuaca Banten, Hujan Lebat dan Angin Kencang 3-8 Mei 2026
Zelenskyy Rombak Struktur Tentara dan Naikkan Gaji Prajurit
Pemerintahan Trump Tuduh Era Biden Targetkan Umat Beriman
10 Tewas dalam Serangan Israel di Lebanon Selatan, Hezbollah Balas dengan Drone
Trump Klaim Permusuhan Berakhir Guna Hindari Izin Kongres
AS Tarik 5.000 Pasukan dari Jerman Setelah Perselisihan Trump-Merz
Viral Dosen UIN Jambi Digerebek Istri di Kos Bersama Mahasiswi, Jabatan Dicopot
Pria di Pool Bus MGI Sukabumi Tewas Ditusuk dan Dikeroyok, Polisi Buru Pelaku

Berita Terkait

Minggu, 3 Mei 2026 - 12:40 WIB

BMKG Warning Cuaca Banten, Hujan Lebat dan Angin Kencang 3-8 Mei 2026

Minggu, 3 Mei 2026 - 12:12 WIB

Zelenskyy Rombak Struktur Tentara dan Naikkan Gaji Prajurit

Minggu, 3 Mei 2026 - 11:08 WIB

Pemerintahan Trump Tuduh Era Biden Targetkan Umat Beriman

Minggu, 3 Mei 2026 - 09:59 WIB

10 Tewas dalam Serangan Israel di Lebanon Selatan, Hezbollah Balas dengan Drone

Minggu, 3 Mei 2026 - 08:57 WIB

Trump Klaim Permusuhan Berakhir Guna Hindari Izin Kongres

Berita Terbaru

Transformasi di garis depan. Presiden Volodymyr Zelenskyy mengumumkan reformasi sistemik militer Ukraina mulai Juni 2026 guna mengatasi kekurangan personel dan meningkatkan kesejahteraan pasukan infanteri. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Zelenskyy Rombak Struktur Tentara dan Naikkan Gaji Prajurit

Minggu, 3 Mei 2026 - 12:12 WIB

Ketegangan agama dan politik. Satuan Tugas Penghapusan Bias Anti-Kristen merilis laporan 200 halaman yang menuduh pemerintahan Joe Biden melakukan diskriminasi sistemik terhadap umat Kristen melalui kebijakan pendidikan, hukum, dan simbol negara. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Pemerintahan Trump Tuduh Era Biden Targetkan Umat Beriman

Minggu, 3 Mei 2026 - 11:08 WIB

Ketegangan agama dan politik. Satuan Tugas Penghapusan Bias Anti-Kristen merilis laporan 200 halaman yang menuduh pemerintahan Joe Biden melakukan diskriminasi sistemik terhadap umat Kristen melalui kebijakan pendidikan, hukum, dan simbol negara. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Trump Klaim Permusuhan Berakhir Guna Hindari Izin Kongres

Minggu, 3 Mei 2026 - 08:57 WIB