Dugaan Pungli dan Perundungan PPDS Mata Unsri, Kemenkes Ambil Tindakan Tegas

Rabu, 14 Januari 2026 - 15:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Penganiayaan.(Posnews/Ist)

Ilustrasi, Penganiayaan.(Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membekukan sementara Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Ilmu Kesehatan Mata di RSUP M. Hoesin Palembang.

Langkah keras ini diambil setelah terungkap dugaan bullying atau perundungan sistematis terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri).

Keputusan tersebut menjadi sinyal keras pemerintah terhadap praktik menyimpang yang mencoreng dunia pendidikan kedokteran.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selanjutnya, Kemenkes mengungkap penghentian program dilakukan usai tim investigasi menemukan praktik tidak sehat dalam pelaksanaan PPDS.

Dugaan perundungan itu tidak hanya bersifat verbal dan psikologis, tetapi juga menjurus pada pungutan liar yang dilakukan sesama peserta PPDS.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menegaskan investigasi menemukan indikasi kuat praktik perundungan berupa permintaan pembayaran di luar ketentuan resmi, Rabu (14/1/2026).

Baca Juga :  9 Tahun Menanti, Pasangan Ini Akhirnya Punya Anak Lewat Program Bayi Tabung

Institusi Diminta Bertanggung Jawab

Sementara itu, Kemenkes menuntut RSUP M. Hoesin dan Fakultas Kedokteran Unsri bertanggung jawab penuh atas kasus ini.

Selama masa pembekuan, seluruh aktivitas yang berpotensi mengandung perundungan wajib dihentikan dan dilaporkan secara resmi kepada pimpinan institusi.

Selain itu, Kemenkes mendesak pemberian sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk aktor senior yang diduga menjadi pelaku utama dalam kasus mahasiswa berinisial OA.

Korban Diduga Alami Tekanan Mental Berat

Fakta mencengangkan terungkap di balik kasus ini. Seorang mahasiswa PPDS Ilmu Kesehatan Mata FK Unsri diduga mengalami tekanan psikologis berat akibat perlakuan tidak manusiawi dari seniornya.

Baca Juga :  Polda Metro Jaya Gelar Pendampingan Psikososial untuk Keluarga dan Masyarakat Pasca Aksi Massa

Korban dilaporkan dipaksa membiayai berbagai kebutuhan pribadi senior, mulai dari uang semester, pesta, perlengkapan olahraga, produk kecantikan, hingga konsumsi harian—di luar kewajiban akademik.

Bahkan, informasi yang beredar menyebut korban sempat mengalami gangguan mental serius hingga diduga melakukan percobaan bunuh diri dan akhirnya mengundurkan diri dari program pendidikan tersebut.

Kasus ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan kedokteran nasional. Pemerintah menilai praktik perundungan dan pungutan liar tidak boleh ditoleransi karena merusak integritas profesi medis dan membahayakan keselamatan mental peserta didik.

Kemenkes menegaskan pembenahan total sistem PPDS harus dilakukan agar praktik serupa tidak kembali terjadi dan keadilan bagi korban benar-benar ditegakkan.

Penulis : Hadwan

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PDIP Sentil Pengakuan Gibran soal Kecewakan Partai
Kementerian HAM Raih Terbaik Siaran Pers di Anugerah Media Humas 2026
Dukungan untuk Dasco Jadi Wapres Menguat, PAN hingga Golkar
Dua Jenderal Dipecat, Bareskrim Geledah Rumah Posko di Cipete
MPR Tetapkan Pemilihan Wapres Pengganti pada 9 Desember
Jelang Nataru 2026, Polri-Bakom Siapkan Penguatan Informasi Publik
Yusril Buka Peluang Tersangka Baru Kasus Penyadapan Prabowo, Dugaan Makar Disidik
Kasus Penyadapan Prabowo, Listyo Sigit Segera Jalani Sidang Etik Polri

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 16:29 WIB

PDIP Sentil Pengakuan Gibran soal Kecewakan Partai

Rabu, 18 November 2026 - 15:47 WIB

Kementerian HAM Raih Terbaik Siaran Pers di Anugerah Media Humas 2026

Rabu, 18 November 2026 - 12:40 WIB

Dua Jenderal Dipecat, Bareskrim Geledah Rumah Posko di Cipete

Rabu, 18 November 2026 - 10:17 WIB

MPR Tetapkan Pemilihan Wapres Pengganti pada 9 Desember

Selasa, 17 November 2026 - 20:58 WIB

Jelang Nataru 2026, Polri-Bakom Siapkan Penguatan Informasi Publik

Berita Terbaru

PDIP menyentil pengakuan Gibran soal mengecewakan partai usai mundur dari kursi wapres. Komarudin Watubun mempertanyakan. Dok; Istimewa.

NASIONAL

PDIP Sentil Pengakuan Gibran soal Kecewakan Partai

Rabu, 18 Nov 2026 - 16:29 WIB