NEW YORK, POSNEWS.CO.ID – Ambisi Jepang untuk duduk sejajar dengan kekuatan besar dunia di Dewan Keamanan PBB mendapat pukulan telak. Hal ini terjadi setelah pada hari Rabu (21/1), seorang diplomat senior China menyatakan secara terbuka bahwa Tokyo “secara fundamental tidak memenuhi syarat” untuk mencari kursi permanen di badan keamanan tertinggi dunia tersebut.
Sun Lei, charge d’affaires Perutusan Tetap China untuk PBB, menyampaikan penolakan keras ini dalam pertemuan pertama negosiasi antar-pemerintah mengenai reformasi Dewan Keamanan selama sesi ke-80 Majelis Umum PBB.
Menurut pandangan Beijing, Dewan Keamanan adalah inti dari mekanisme keamanan kolektif internasional. Oleh karena itu, Sun menilai Jepang tidak mampu memikul tanggung jawab menjaga perdamaian dunia dan gagal memenangkan kepercayaan komunitas internasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Negara yang tidak menunjukkan penyesalan atas kejahatan historisnya… secara fundamental tidak memenuhi syarat untuk mencari kursi sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB,” tegas Sun.
Hantu Militerisme dan “Penyucian” Sejarah
Selanjutnya, Sun Lei menggunakan panggung PBB untuk mengungkit luka lama. Ia mengenang Pengadilan Tokyo 80 tahun lalu yang menghukum penjahat perang Jepang sebagai peringatan terhadap agresi. Meskipun demikian, ia menilai Jepang gagal memperhitungkan masa lalu militernya secara penuh.
“Sebaliknya, militerisme Jepang telah muncul kembali dalam bentuk yang berubah dan tumbuh dengan diam-diam,” tudingnya.
Lebih jauh lagi, China menuduh kekuatan sayap kanan di Jepang bekerja keras untuk “memutihkan” sejarah agresi. Sun menyoroti penyangkalan berulang terhadap kejahatan sejarah seperti Pembantaian Nanjing, perekrutan paksa “wanita penghibur” (jugun ianfu), dan kerja paksa.
Di samping itu, ia juga mengecam upaya revisi buku teks sejarah yang bertujuan membalikkan vonis atas agresi masa perang Jepang. Bahkan, kunjungan rutin para pemimpin Jepang ke Kuil Yasukuni—simbol spiritual militerisme tempat para penjahat perang Kelas-A dihormati—menjadi bukti tambahan bagi China bahwa Tokyo belum berubah.
Kritik Tajam untuk PM Sanae Takaichi
Serangan diplomatik ini tidak hanya membahas sejarah, tetapi juga menyasar kepemimpinan Jepang saat ini. Sun mengkritik serangkaian tindakan “kekuatan sayap kanan” di bawah Perdana Menteri Sanae Takaichi.
Secara spesifik, Sun mengecam:
- Pernyataan “keliru” Takaichi mengenai masalah Taiwan.
- Ancaman penggunaan kekuatan terhadap China.
- Pernyataan pro-nuklir dari pejabat senior.
- Upaya merevisi dokumen keamanan nasional.
- Klaim untuk mengubah Tiga Prinsip Non-Nuklir Jepang.
“Akibatnya, langkah-langkah ini mengekspos niat berbahaya untuk mempromosikan ‘re-militerisasi’ dan menghidupkan kembali militerisme,” ujar Sun. Kemudian, ia memperingatkan bahwa tindakan Tokyo menimbulkan ancaman baru bagi perdamaian regional dan global.
Sebagai penutup, selaku anggota tetap Dewan Keamanan, China menegaskan posisinya untuk bekerja sama dengan negara-negara pecinta damai lainnya guna menegakkan hasil kemenangan Perang Dunia II dan menjaga tatanan pasca-perang dari upaya revisi sejarah.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
