Krisis Taiwan: Beijing Pertegas Dukungan Unifikasi

Selasa, 10 Februari 2026 - 17:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Peringatan keamanan di Pasifik. Laporan terbaru Lowy Institute memperingatkan lompatan ancaman militer Tiongkok terhadap Australia lewat taktik siber dan potensi pangkalan militer baru. Dok: Istimewa.

Peringatan keamanan di Pasifik. Laporan terbaru Lowy Institute memperingatkan lompatan ancaman militer Tiongkok terhadap Australia lewat taktik siber dan potensi pangkalan militer baru. Dok: Istimewa.

BEIJING, POSNEWS.CO.ID – Tiongkok akan memberikan dukungan tegas bagi kekuatan “pro-reunifikasi patriotik” di Taiwan. Selain itu, Beijing berjanji akan menindak keras para kelompok “separatis” yang mendukung kemerdekaan pulau tersebut.

Pernyataan ini muncul dari Wang Huning, pejabat peringkat keempat dalam jajaran pemimpin Partai Komunis Tiongkok, pada Selasa (10/2/2026). Dalam pidatonya di “Konferensi Kerja Taiwan” tahunan, Wang menekankan bahwa para pejabat harus memajukan tujuan besar reunifikasi nasional. Beijing terus meningkatkan tekanan militer dan politik terhadap Taiwan guna menegaskan klaim kedaulatan mereka.

Penindakan Terhadap Separatisme dan Intervensi Asing

Xinhua melaporkan bahwa Wang menginstruksikan jajarannya untuk mendukung kekuatan patriotik di pulau tersebut. Namun demikian, Tiongkok akan secara tegas melawan kekuatan separatis “kemerdekaan Taiwan”. Ia juga menekankan pentingnya menentang campur tangan kekuatan eksternal demi menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Meskipun laporan Wang tidak menyebutkan penggunaan kekerasan secara spesifik, Kementerian Pertahanan Tiongkok menyuarakan nada yang lebih keras. Juru bicara kementerian, Jiang Bin, memperingatkan konsekuensi fatal bagi militer Taiwan. “Jika pasukan bersenjata ‘kemerdekaan Taiwan’ berani memicu konflik, mereka pasti akan musnah,” tegas Jiang di Beijing.

Kritik Terhadap Model “Satu Negara, Dua Sistem”

Tiongkok telah lama menawarkan model otonomi “Satu Negara, Dua Sistem” kepada Taiwan, serupa dengan model di Hong Kong. Namun, hingga kini, hampir tidak ada partai politik besar di Taiwan yang mendukung model tersebut. Pemerintah Taiwan menegaskan bahwa hanya rakyat pulau tersebut yang memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka.

Presiden Taiwan, Lai Ching-te, justru menyoroti penindasan hak asasi manusia di Hong Kong sebagai bukti kegagalan model tersebut. Ia merujuk pada vonis 20 tahun penjara bagi taipan media Jimmy Lai sebagai bentuk penganiayaan politik. “Vonis Jimmy Lai menunjukkan bahwa hukum keamanan nasional Hong Kong adalah alat penindasan yang menginjak-injak kebebasan pers,” tulis Lai melalui platform X.

Baca Juga :  Dunia Anarki: Mengapa Perang Tak Terhindarkan

Hubungan AS-China dan Isu Taiwan

Beijing telah berulang kali memperingatkan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, agar tidak ikut campur dalam masalah Taiwan. Mereka menganggap isu ini sebagai urusan internal Tiongkok yang sangat sensitif.

Dalam pembicaraan telepon dengan Presiden AS Donald Trump pekan lalu, Presiden Xi Jinping menegaskan posisi Beijing. Ia menyebut masalah Taiwan sebagai isu terpenting dalam hubungan China-AS. Oleh karena itu, Xi mendesak Washington untuk menangani masalah penjualan senjata ke Taiwan dengan sangat bijaksana. Hingga saat ini, Tiongkok tetap menolak berkomunikasi langsung dengan Presiden Lai Ching-te karena menganggapnya sebagai sosok “separatis” yang berbahaya bagi stabilitas kawasan.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Polisi Bongkar Kasus Bom Molotov di Koja, Dua Pelaku Ditangkap Satu Buron
Cuaca Jabodetabek 30 Juni 2026, Jakarta Cerah Berawan – Bogor Berpotensi Hujan
Mobil Boks Hilang Kendali Tabrak Pembatas Tol Cakung-Cilincing, 2 Orang Terluka
Kasus Dugaan Ijazah Jokowi, Polda Metro Jaya Siap Hadapi Praperadilan Roy Suryo
Pramono Anung Hormati Langkah Hukum Keluarga Korban Balita di Proyek Manggarai
Hajime Moriyasu Optimistis Jepang Mampu Tumbangkan Brasil
Soal LGBT, Natalius Pigai: Hak Warga Negara Tetap Harus Dijamin
Bulog Tarik Minyakita Bermasalah di Jateng, Dugaan Bau Solar Jadi Sorotan

Berita Terkait

Selasa, 30 Juni 2026 - 05:41 WIB

Polisi Bongkar Kasus Bom Molotov di Koja, Dua Pelaku Ditangkap Satu Buron

Selasa, 30 Juni 2026 - 05:24 WIB

Cuaca Jabodetabek 30 Juni 2026, Jakarta Cerah Berawan – Bogor Berpotensi Hujan

Senin, 29 Juni 2026 - 20:17 WIB

Mobil Boks Hilang Kendali Tabrak Pembatas Tol Cakung-Cilincing, 2 Orang Terluka

Senin, 29 Juni 2026 - 20:01 WIB

Kasus Dugaan Ijazah Jokowi, Polda Metro Jaya Siap Hadapi Praperadilan Roy Suryo

Senin, 29 Juni 2026 - 19:37 WIB

Pramono Anung Hormati Langkah Hukum Keluarga Korban Balita di Proyek Manggarai

Berita Terbaru