LONDON, POSNEWS.CO.ID – Perdana Menteri Inggris Keir Starmer secara resmi membela sikap pemerintahannya terkait konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Ia menepis kritik Presiden Donald Trump dengan menegaskan bahwa setiap tindakan militer Inggris harus memiliki landasan hukum yang “kokoh”.
Berbicara di hadapan parlemen yang hening, Starmer menjelaskan bahwa Inggris tidak terlibat dalam serangan awal terhadap Iran pada hari Sabtu. Meskipun demikian, ia berkomitmen untuk melindungi warga Inggris di wilayah Teluk dari hujan misil dan drone Iran yang ia sebut sebagai tindakan “serampangan”.
Menghindari “Kesalahan Irak” dan Rezim Change
Sebagai mantan pengacara hak asasi manusia, Starmer menonjolkan komitmennya terhadap hukum internasional. Ia secara eksplisit merujuk pada invasi Irak tahun 2003 sebagai pelajaran pahit yang tidak boleh Inggris ulangi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita semua ingat kesalahan di Irak. Setiap tindakan Inggris harus selalu memiliki basis hukum dan rencana yang matang,” tegas Starmer. Ia juga menambahkan bahwa pemerintahannya saat ini tidak percaya pada konsep pergantian rezim (regime change) melalui serangan udara. Pernyataan ini merupakan respon langsung terhadap strategi agresif Washington yang bertujuan menggulingkan kepemimpinan di Teheran.
Ketegangan dengan Donald Trump dan Isu Diego Garcia
Perselisihan ini menciptakan ketegangan langka antara dua sekutu transatlantik tersebut. Presiden Donald Trump sebelumnya melontarkan kritik melalui Daily Telegraph, menuduh Starmer terlalu lama memberikan izin penggunaan pangkalan militer AS di wilayah Inggris.
Trump merasa kecewa karena Starmer tampak terlalu “khawatir dengan legalitas” serangan tersebut. Namun, pada Minggu malam, Starmer akhirnya menyetujui permintaan AS untuk menggunakan pangkalan udara strategis Diego Garcia. Izin ini hanya berlaku untuk misi yang bersifat “defensif”. Starmer menilai langkah ini sangat esensial guna melindungi sekitar 300.000 warga Inggris yang saat ini menetap di kawasan Timur Tengah.
Tekanan Politik Dalam Negeri dan Krisis Chagos
Kebijakan Starmer ini memicu serangan dari berbagai spektrum politik di dalam negeri. Kelompok sayap kiri mendesaknya untuk mengecam aksi militer AS-Israel, sementara pemimpin Reform UK, Nigel Farage, melabeli respon awal Starmer sebagai hal yang “menyedihkan”.
Selain itu, hubungan kedua pemimpin semakin memanas terkait kesepakatan kedaulatan Kepulauan Chagos. Trump menyatakan “sangat kecewa” atas keputusan Starmer yang menyerahkan kedaulatan kepulauan tersebut kepada Mauritius. Trump mengkhawatirkan masa depan pangkalan Diego Garcia di bawah pengaturan baru tersebut. Meskipun begitu, juru bicara Downing Street menegaskan bahwa hubungan bilateral Inggris-AS tetap kuat sebagai sekutu setia selama puluhan tahun.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
