JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM kembali memicu kemarahan publik.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan langsung mengecam keras dugaan keterlibatan empat anggota TNI dalam penyerangan terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.
Koalisi pun mendesak agar para pelaku tidak “berlindung” di peradilan militer dan segera diproses melalui jalur hukum pidana umum secara transparan.
Selanjutnya, Koalisi menilai langkah TNI yang cenderung membawa kasus ini ke peradilan militer sebagai respons yang keliru.
Mereka menegaskan, selama ini peradilan militer kerap dikritik karena rawan impunitas dan minim akuntabilitas.
Akibatnya, banyak kasus pidana umum yang melibatkan aparat justru berakhir tanpa kejelasan hukum yang tegas.
Dugaan Keterlibatan Sistematis Menguat
Lebih lanjut, Koalisi mencurigai adanya pola sistematis dalam serangan terhadap Andrie Yunus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka khawatir, jika kasus ini hanya diadili di peradilan militer, fakta penting—termasuk rantai komando—tidak akan terungkap.
Sebaliknya, kasus ini berpotensi berhenti pada pelaku lapangan tanpa menyentuh aktor intelektual di baliknya.
Karena itu, Koalisi mendesak aparat penegak hukum membongkar kasus ini hingga ke akar. Mereka meminta proses hukum dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan independen melalui peradilan umum.
Tak hanya itu, Koalisi juga menyoroti tanggung jawab pejabat tinggi, termasuk Kepala BAIS, Panglima TNI, dan Menteri Pertahanan untuk tidak lepas tangan.
Ancaman Serius bagi HAM dan Demokrasi
Di sisi lain, Koalisi menilai serangan ini bukan sekadar tindak kriminal biasa. Mereka menyebut kasus ini sebagai ancaman nyata terhadap pembela HAM serta masa depan demokrasi di Indonesia.
Oleh sebab itu, penanganan serius dan tegas dinilai menjadi kunci untuk mencegah terulangnya aksi teror serupa.
Selain peradilan umum, Koalisi juga membuka opsi penanganan melalui mekanisme Pengadilan HAM jika ditemukan unsur pelanggaran berat.
Langkah ini dianggap penting untuk menjamin efek jera sekaligus memastikan tidak ada lagi kekerasan terhadap masyarakat sipil di masa depan.
Puspom TNI Tetapkan 4 Prajurit Terduga Pelaku
Sementara itu, Puspom TNI mengungkap empat prajurit BAIS TNI sebagai terduga pelaku. Mereka berinisial NDP, SL, BWH, dan ES.
Danpuspom TNI Yusri Nuryanto menyebut keempatnya berasal dari Denma BAIS TNI, gabungan matra Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Saat ini, seluruhnya telah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan intensif.
Di sisi lain, Polda Metro Jaya juga bergerak cepat. Polisi telah mengidentifikasi dua eksekutor utama berinisial BHC dan MAK.
Namun demikian, Direktur Reserse Kriminal Umum Iman Imannudin menegaskan jumlah pelaku kemungkinan lebih dari empat orang.
Artinya, penyelidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh jaringan di balik aksi brutal tersebut. (red)
Editor : Hadwan
