TEL AVIV, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Israel mulai merombak total arsitektur keamanan nasionalnya menyusul konflik yang tak kunjung usai. Langkah ini secara resmi menempatkan Israel dalam kondisi “perang abadi” melawan musuh-musuh regionalnya.
Dalam konteks ini, Israel kini fokus pada penyitaan dan penguasaan wilayah teritorial di negara-negara tetangga sebagai benteng perlindungan. Strategi ini merupakan pengakuan jujur dari para pejabat militer bahwa ancaman asimetris dari kelompok bersenjata tidak dapat pemerintah hilangkan sepenuhnya dalam waktu dekat.
Sabuk Keamanan: Dari Dataran Hermon hingga Gaza
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memberikan konfirmasi resmi mengenai pembentukan “sabuk keamanan” ini pada pesan video akhir Maret lalu. Israel berupaya menciptakan ruang hampa militer di luar perbatasan aslinya guna menjamin keselamatan warga sipil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Secara khusus, zona penyangga ini mencakup tiga front utama:
- Gaza: Israel mempertahankan kendali atas lebih dari separuh wilayah kantong tersebut pasca-gencatan senjata Oktober lalu.
- Suriah: Pembangunan sabuk keamanan yang membentang dari puncak Gunung Hermon hingga Sungai Yarmuch.
- Lebanon: Invasi darat untuk membersihkan area hingga Sungai Litani, yang mencakup sekitar 8 persen wilayah kedaulatan Lebanon.
Strategi Litani: Penghancuran Desa dan Pembersihan Area
Di front utara, militer Israel menargetkan pembersihan area sejauh 5 hingga 10 kilometer dari perbatasan. Tujuannya adalah untuk menjauhkan kota-kota perbatasan Israel dari jangkauan granat berpeluncur roket (RPG) dan rudal anti-tank milik Hezbollah.
Seorang perwira militer senior mengungkapkan bahwa hampir 90 persen rumah di beberapa desa Lebanon Selatan berafiliasi dengan infrastruktur senjata. Oleh karena itu, Israel memandang bangunan-bangunan tersebut sebagai target militer sah yang harus pemerintah ratakan dengan tanah. Langkah ini mengikuti model operasi di Rafah dan Khan Younis di Gaza, di mana kebijakan bumi hangus pemerintah terapkan guna melumpuhkan perlawanan gerilya.
Penolakan Peace Deal dan Skeptisisme Publik
Pergeseran strategi ini juga mencerminkan kegagalan upaya diplomasi jangka panjang selama beberapa dekade terakhir. Akibatnya, kepercayaan publik Israel terhadap perjanjian damai melalui negosiasi berada pada titik terendah di tahun 2026.
Jajak pendapat terbaru menunjukkan hanya 21 persen warga Israel yang percaya pada solusi dua negara dengan Palestina. Terlebih lagi, mayoritas warga mengekspektasikan dimulainya kembali pertempuran dalam waktu singkat meskipun gencatan senjata sedang berlangsung. “Israel tidak lagi menunggu serangan datang. Israel menyerang secara preventif saat melihat ancaman muncul,” tegas Brigadir Jenderal (Purn) Assaf Orion.
Risiko Hukum Internasional dan Beban Militer
Meskipun demikian, strategi zona penyangga ini mengundang kritik tajam dari para pakar hukum internasional. Penghancuran sistematis terhadap properti sipil tanpa analisis kasus per kasus dianggap melanggar norma hukum perang global. Selain itu, muncul kekhawatiran mengenai kedaulatan wilayah kedaulatan Lebanon yang kian tergerus oleh ambisi ekspansi teritorial tersebut.
Secara simultan, pengerahan ribuan personel untuk menjaga front di empat wilayah sekaligus mulai membebani kapasitas militer nasional. Analis keamanan Ofer Shelah memperingatkan bahwa mempertahankan pos-pos di luar perbatasan internasional akan menguras sumber daya manusia dan logistik secara signifikan. Pada akhirnya, kedaulatan informasi dan militer Israel akan diuji oleh seberapa lama mereka mampu menanggung beban “perang tanpa akhir” ini di tengah isolasi diplomatik global.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
