LONDON, POSNEWS.CO.ID – Otoritas hukum Inggris mengirimkan pesan keras terhadap praktik penindasan transnasional. Pengadilan London secara resmi menghukum dua pria berkewarganegaraan ganda China-Inggris karena terbukti membantu dinas intelijen asing menjalankan operasi ilegal di wilayah Britania Raya.
Peter Wai dan Bill Yuen menghadapi dakwaan pelanggaran Undang-Undang Keamanan Nasional. Dalam hal ini, pengadilan menyimpulkan bahwa keduanya secara sengaja melakukan pengawasan tanpa izin terhadap para pendukung demokrasi asal Hong Kong yang kini menetap di Inggris.
Operasi “Shadow Policing” dan Penyamaran Ilegal
Jaksa penuntut memaparkan bahwa kedua terdakwa menggunakan identitas palsu sebagai petugas polisi atau intelijen yang sah. Taktik ini bertujuan untuk mempermudah pengumpulan data pribadi para disiden Hong Kong. Selain itu, keterlibatan Peter Wai menjadi sangat krusial karena posisinya sebagai pejabat aktif di U.K. Border Force.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wai terbukti menyalahgunakan sistem komputer kepolisian saat sedang tidak bertugas guna melacak pergerakan target. Oleh karena itu, juri juga menjatuhinya hukuman atas pelanggaran jabatan publik. Sementara itu, Bill Yuen—seorang mantan inspektur polisi Hong Kong—memanfaatkan jabatannya di Kantor Dagang dan Ekonomi Hong Kong di London untuk mendanai aktivitas Wai melalui rekening resmi kantor tersebut.
Target Elit: Dari Aktivis hingga Anggota Parlemen
Penyelidikan mengungkap skala pengawasan yang mengejutkan. Pesan-pesan telepon menunjukkan bahwa keduanya memantau ketat mantan legislator Hong Kong, Nathan Law, serta sejumlah aktivis yang mereka sebut dengan istilah menghina.
Bahkan, jaringan mata-mata ini merambah ke sektor pemerintahan Inggris. Yuen memerintahkan Wai untuk memberikan perhatian khusus kepada anggota parlemen dan pegawai pemerintah. Pada tahun 2023, Yuen menyerahkan daftar nama politisi menonjol kepada Wai, termasuk anggota parlemen Konservatif Iain Duncan Smith. Smith sendiri dikenal luas sebagai ketua organisasi internasional yang vokal mengkritik kebijakan Beijing.
Penggagalan Rencana di West Yorkshire
Aksi ilegal ini mulai terendus setelah polisi antiteror mengganggu operasi yang melibatkan sembilan orang di wilayah Inggris Utara pada Mei 2024. Kelompok tersebut mencoba membobol rumah Monica Kwong, seorang wanita asal Hong Kong yang sedang bersengketa hukum dengan pengusaha asal Beijing, Tina Zou.
Polisi menangkap sekelompok orang di lokasi kejadian, termasuk Peter Wai dan dua mantan polisi Hong Kong lainnya. Selanjutnya, penyidik berhasil menyambungkan bukti komunikasi yang menunjukkan bahwa Yuen merupakan otak di balik penugasan spionase tersebut. Kasus ini juga sempat diwarnai tragedi saat terdakwa lainnya, Matthew Trickett, ditemukan tewas yang polisi duga sebagai tindakan bunuh diri sebelum persidangan dimulai.
Respon Keras Inggris dan Bantahan Hong Kong
Vonis bersalah ini segera memicu ketegangan di level diplomatik tertinggi. Menteri Keamanan Inggris, Dan Jarvis, menyatakan bahwa aktivitas mata-mata tersebut merupakan pelanggaran kedaulatan yang tidak dapat diterima. “Kami akan terus menuntut pertanggungjawaban China atas tindakan yang membahayakan warga di negara kami,” tegas Jarvis.
Sebaliknya, pemerintah Hong Kong membantah terlibat dalam kasus ini. Otoritas Hong Kong mengecam apa yang mereka sebut sebagai “tuduhan tidak berdasar” terhadap kantor dagang mereka di London. Duta Besar China, Zheng Zeguang, juga memberikan pembelaan serupa setelah mendapat panggilan resmi dari Kantor Luar Negeri Inggris pada Kamis malam.
Menegakkan Kedaulatan di Tahun 2026
Kasus ini menjadi preseden penting bagi penegakan hukum terhadap campur tangan asing di Inggris. Singkatnya, keberhasilan jaksa membuktikan koordinasi sengit antara pejabat domestik dan intelijen asing menunjukkan peningkatan kemampuan deteksi kontraspionase Inggris di tahun 2026.
Dengan demikian, komunitas internasional kini memantau bagaimana Inggris akan memperketat pengawasan terhadap kantor perwakilan asing guna mencegah terulangnya operasi “polisi bayangan”. Perlindungan terhadap pengungsi politik tetap menjadi pilar utama kedaulatan hukum Inggris di tengah gejolak persaingan kekuatan global.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
