ISLAMABAD, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Pakistan menegaskan tidak akan bergabung dalam kesepakatan apa pun untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Menteri Pertahanan Khawaja Asif menyampaikan keputusan tersebut pada hari Selasa.
Asif menyatakan bahwa Islamabad akan menolak setiap perjanjian yang bertentangan dengan ideologi dasar mereka. Pernyataan ini merespons langsung tekanan diplomatik dari Gedung Putih.
Tekanan Diplomatik dari Donald Trump
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunggah pernyataan tegas di media sosial. Ia menuntut beberapa negara mediator perundingan AS-Iran untuk segera mengambil tindakan nyata.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Negara-negara tersebut meliputi Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, Turkiye, dan Pakistan. Trump mendesak mereka untuk segera bergabung dalam Abraham Accords. Jika menolak, ia meminta mereka mundur dari upaya mediasi konflik tersebut.
Trump juga menambahkan satu poin penting lainnya dalam kesepakatan potensial ini. Menurutnya, Iran harus ikut bergabung dalam kesepakatan normalisasi jika Washington dan Tehran mencapai kesepakatan damai.
Sikap Ideologis dan Kebijakan Paspor Pakistan
Khawaja Asif secara tegas mempertanyakan kredibilitas untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Ia meragukan komitmen perdamaian pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
“Bagaimana Anda bisa duduk bersama dengan pihak yang tidak bisa dipercaya ucapannya bahkan untuk satu hari saja?” ujar Asif dalam sebuah wawancara televisi.
Ia juga merujuk pada kebijakan paspor nasional sebagai bukti penolakan tersebut. Pakistan memiliki aturan unik yang melarang warga negaranya menggunakan paspor tersebut untuk bepergian ke Israel.
Islamabad secara historis tetap memegang teguh syarat perdamaian di Timur Tengah. Mereka hanya akan mengakui Israel setelah pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan batas wilayah tahun 1967.
Sejarah Singkat Abraham Accords
Pemerintah Amerika Serikat memprakarsai Abraham Accords pada tahun 2020. Langkah ini berhasil memicu normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab.
Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko telah menandatangani kesepakatan tersebut. Sebelum konflik Gaza pecah pada Oktober 2023, Washington juga gencar membujuk Arab Saudi. Namun, Riyadh langsung menangguhkan pembicaraan tersebut setelah pertempuran meletus.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
