AS Jatuhkan Sanksi Baru ke Kuba, Perparah Krisis Energi

Sabtu, 5 September 2026 - 10:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

AS jatuhkan sanksi baru ke Kuba untuk perparah krisis energi dan ekonomi, picu kecaman keras dari pejabat Kuba. Dok: Istimewa.

AS jatuhkan sanksi baru ke Kuba untuk perparah krisis energi dan ekonomi, picu kecaman keras dari pejabat Kuba. Dok: Istimewa.

POSNEWS.CO.ID, HAVANA — Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru terhadap Kuba pada Kamis. Langkah ini menjadi upaya terbaru mencekik ekonomi Kuba dan memperdalam berbagai krisis yang melanda negara tersebut.

Sanksi ini menyasar Fidel Ernesto Castro, cucu mantan Presiden Raúl Castro. Selain itu, sanksi juga menargetkan Abapet, perusahaan impor peralatan minyak Kuba yang bertanggung jawab memasok suku cadang untuk jaringan listrik negara tersebut.

Sanksi Bertujuan Perparah Krisis Energi

Brett Erickson, pakar sanksi dari Obsidian Risk Advisors, menyebut sanksi ini bertujuan melumpuhkan mesin krusial Kuba. Ia menegaskan AS berupaya mengencangkan tekanan sebesar mungkin terhadap negara tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Erickson, pemerintahan Trump tidak menunjukkan keseriusan menerima perubahan apa pun dari Kuba. Ia menyebut hanya penggulingan rezim yang bisa memuaskan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.

Erickson memperkirakan pemerintah Kuba akan berupaya menyiasati sanksi ini karena keterpaksaan. Namun, ia memperingatkan cara-cara alternatif tersebut justru akan menaikkan inflasi dan semakin merugikan ekonomi Kuba.

Baca Juga :  Empat Tahun Perang Ukraina: Antara Ambisi Gencatan Senjata Juni dan Kebuntuan Struktural

Pemadaman Listrik Kian Meluas di Seluruh Kuba

Pemadaman listrik menyeluruh kini semakin sering terjadi di seluruh Kuba. Bahkan, pemadaman harian kini melampaui 24 jam akibat jaringan listrik yang menua dan cadangan bahan bakar yang terus menipis.

Kondisi ini memburuk sejak Presiden Donald Trump mengancam tarif bagi negara mana pun yang menjual minyak ke Kuba pada akhir Januari. Erickson menyebut tujuan sebenarnya adalah menciptakan penderitaan sipil hingga mendorong rakyat menggulingkan pemerintahannya sendiri.

Perundingan antara AS dan Kuba awal tahun ini sudah terhenti. Sementara itu, sanksi justru terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Pejabat Kuba Kecam Sanksi Sebagai Hukuman Kolektif

Departemen Luar Negeri AS mengumumkan sanksi ini beberapa jam usai konferensi pers pejabat Kuba soal reformasi ekonomi bersejarah pada Juni. Wakil Perdana Menteri Kuba Oscar Pérez-Oliva Fraga menyalahkan pemerintah AS atas kondisi negaranya saat itu.

Baca Juga :  Donald Trump Nominasikan Jay Clayton Jadi Direktur Intelijen Nasional

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodríguez mengecam sanksi terbaru ini lewat platform X. Ia menyebut hukuman kolektif sebagai kejahatan yang sengaja memicu krisis kemanusiaan bagi seluruh rakyat Kuba.

Duta Besar Kuba untuk Meksiko, Eugenio Martínez Enríquez, bahkan menyebut Rubio sebagai pembohong tanpa nurani. Sebaliknya, Rubio menegaskan pihak yang disanksi merupakan bagian dari jaringan finansial dan intelijen korup keluarga Castro.

Warga Kuba Hadapi Kesulitan Hidup Tanpa Listrik

Yaqueline Bernal, warga Kuba berusia 49 tahun, mengaku belum mendapat aliran listrik sejak Minggu. Ia mengkhawatirkan dampak kondisi ini bagi delapan cucunya yang masih kecil.

“Kalau tidak ada listrik, kami juga tidak punya air,” ujar Bernal. Ia menambahkan warga sungguh tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya bagi kehidupan mereka.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

USS Abraham Lincoln Tinggalkan Thailand Usai Kunjungan
Takaichi Bantah Revisi UU Rumah Kekaisaran Halangi Suksesi
Petugas Imigrasi AS Didakwa Berbohong soal Penembakan Warga
Andy Burnham dan Macron Gelar Pertemuan Resmi Pertama
Kesepakatan Minyak Venezuela-AS Picu Perdebatan
Norwegia Sita Kapal Rusia di Svalbard atas Permintaan Naftogaz
Putin Sebut Ada Peluang Capai Kesepakatan Akhiri Perang
Pemerintahan Trump Kembali Ajukan Banding ke MA

Berita Terkait

Minggu, 6 September 2026 - 13:30 WIB

USS Abraham Lincoln Tinggalkan Thailand Usai Kunjungan

Minggu, 6 September 2026 - 13:07 WIB

Takaichi Bantah Revisi UU Rumah Kekaisaran Halangi Suksesi

Sabtu, 5 September 2026 - 13:35 WIB

Petugas Imigrasi AS Didakwa Berbohong soal Penembakan Warga

Sabtu, 5 September 2026 - 12:31 WIB

Andy Burnham dan Macron Gelar Pertemuan Resmi Pertama

Sabtu, 5 September 2026 - 11:26 WIB

Kesepakatan Minyak Venezuela-AS Picu Perdebatan

Berita Terbaru

USS Abraham Lincoln meninggalkan Thailand usai kunjungan pelabuhan pertama, di tengah laporan kondisi buruk. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

USS Abraham Lincoln Tinggalkan Thailand Usai Kunjungan

Minggu, 6 Sep 2026 - 13:30 WIB

PM Sanae Takaichi membantah revisi UU Rumah Kekaisaran menghalangi suksesi perempuan, menegaskan tujuannya menjaga jumlah anggota. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Takaichi Bantah Revisi UU Rumah Kekaisaran Halangi Suksesi

Minggu, 6 Sep 2026 - 13:07 WIB

Ilustrasi, Pesawat BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menangani sebaran abu vulkanik Anak Krakatau. (Posnews/BPBD DKI)

JABODETABEK

Abu Anak Krakatau Ganggu Jakarta, OMC Dikerahkan Hari Ini

Minggu, 6 Sep 2026 - 12:00 WIB