JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Saat ini, kita menyaksikan sebuah paradoks dalam demokrasi modern. Di satu sisi, pemilihan umum (pemilu) berjalan secara rutin dan prosedural. Rakyat datang ke bilik suara, mencoblos, dan pemenang diumumkan. Akan tetapi, di sisi lain, semakin banyak warga merasa tidak memiliki pilihan kebijakan yang substantif. Mereka merasa terjebak dalam siklus yang seolah hanya mengganti wajah, bukan arah kebijakan.
Tesis utamanya adalah demokrasi sedang mengalami regresi. Ia bergeser dari “pemerintahan oleh rakyat” menjadi sekadar mekanisme pembagian kekuasaan antar-elit. Ironisnya, demokrasi justru terancam oleh “konsensus” elit itu sendiri.
Teori Partai Kartel (Cartel Party Theory)
Untuk memahami fenomena ini, kita bisa merujuk pada “Teori Partai Kartel” (Cartel Party Theory) yang para ahli politik seperti Katz & Mair populerkan. Teori ini menjelaskan fenomena di mana partai-partai politik besar tidak lagi bersaing secara ideologis (misalnya, visi ekonomi kiri vs. kanan).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebaliknya, mereka secara diam-diam bekerja sama (berkolusi) mirip seperti kartel bisnis. Tujuan utama mereka bukan lagi memenangkan perdebatan ideologi, melainkan membatasi kompetisi dari partai-partai baru (pendatang) dan mengamankan akses bersama ke sumber daya negara (seperti anggaran, BUMN, dan lisensi proyek).
Akibatnya, fungsi partai bergeser drastis. Mereka tidak lagi bertindak sebagai “wakil masyarakat” (yang membawa aspirasi rakyat ke negara). Justru, mereka berubah menjadi “agen negara” (yang membawa kebijakan negara ke rakyat).
Fenomena “Koalisi Tenda Besar” (Big Tent Coalition)
Di tingkat praktis, kita sering melihat ini dalam bentuk “Koalisi Tenda Besar” (Big Tent Coalition) pasca-pemilu.
Mekanismenya terlihat mulia. Pemenang pemilu mengajak lawan-lawan politiknya untuk bergabung dengan kabinet atas nama “stabilitas nasional” atau “persatuan”. Mereka beralasan bahwa negara perlu bersatu untuk membangun.
Namun, dampak sebenarnya sangat merusak. Ketika mayoritas (atau bahkan semua) partai masuk ke dalam pemerintahan, fungsi check and balances langsung mati. Parlemen kehilangan taringnya. Alih-alih mengawasi eksekutif, parlemen justru menjadi “tukang stempel” kebijakan pemerintah, karena mereka adalah bagian dari pemerintah itu sendiri.
Bahaya Konsensus Elit
Konsensus elit yang gemuk ini menciptakan dua bahaya besar:
- Keseragaman Kebijakan: Pertama, ketika tidak ada oposisi yang vokal, pemerintah bisa meloloskan undang-undang kontroversial (seperti UU Cipta Kerja, revisi UU KPK, atau UU Minerba) dengan sangat cepat. Akibatnya, tidak ada lagi perdebatan publik yang memadai atau penyeimbang yang efektif.
- Ilusi Pilihan (Oligarki): Kedua, pemilih dihadapkan pada ilusi pilihan. Mungkin ada kandidat A, B, dan C. Akan tetapi, jika ketiganya mendapat dukungan dari kepentingan ekonomi-politik (oligarki) yang serupa, maka siapapun yang menang, kebijakan dasar (terutama di bidang ekonomi dan sumber daya alam) tidak akan berubah.
Konsekuensi Jangka Panjang
Dalam jangka panjang, fenomena ini mengikis fondasi demokrasi:
- Krisis Representasi: Rakyat merasa suara mereka tidak lagi berarti melalui jalur formal (pemilu atau parlemen). Mereka merasa terasing dari proses politik.
- Apatisme & Ekstremisme: Krisis ini bermuara pada dua hal. Sebagian masyarakat menjadi apatis (misalnya, angka golput meningkat). Sementara itu, sebagian lainnya menjadi semakin ekstrem. Karena saluran formal tersumbat, satu-satunya saluran protes yang tersisa adalah gerakan jalanan (“parlemen jalanan”).
Demokrasi Membutuhkan Oposisi
Pada akhirnya, artikel ini menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan “konflik” yang terlembagakan—yaitu oposisi yang sehat, kritis, dan substantif. Konflik ideologi adalah darah dari demokrasi.
Ketika semua elit berpelukan atas nama “stabilitas”, mereka mungkin sedang menciptakan stabilitas bagi oligarki. Namun, pada saat yang sama, mereka sedang membunuh demokrasi secara perlahan. Mereka mengubahnya menjadi sekadar fasad oligarki yang terselubung.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
