JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — China sedang menggambar ulang peta perdagangan dunia lewat ambisi raksasanya, Belt and Road Initiative (BRI). Jalur sutra modern ini membentang dari Asia hingga Afrika lewat pembangunan pelabuhan, jalan tol, dan rel kereta.
Banyak negara berkembang menyambut hangat kucuran dana segar dari Beijing. Namun, di balik kemegahan beton dan aspal, muncul tuduhan serius dari negara Barat.
Mereka menyebut strategi ini sebagai “Diplomasi Jebakan Utang” atau Debt-Trap Diplomacy. Intinya, China dituduh sengaja meminjamkan uang ke negara yang tidak mampu membayar. Tujuannya, Beijing bisa menyita aset strategis negara tersebut saat gagal bayar terjadi.
Mimpi Buruk Hambantota
Narasi ini menemukan contoh paling nyata di Sri Lanka. Negara pulau tersebut meminjam dana besar untuk membangun Pelabuhan Hambantota yang megah. Sayangnya, proyek tersebut sepi kapal dan merugi.
Sri Lanka akhirnya gagal membayar cicilan utang mereka. Akibatnya, pada tahun 2017, pemerintah Kolombo terpaksa menyerahkan pengelolaan pelabuhan tersebut kepada perusahaan China selama 99 tahun.
Kasus ini menjadi “poster” peringatan bagi dunia. Seketika, ketakutan akan hilangnya kedaulatan nasional menyebar ke negara-negara penerima utang lainnya, mulai dari Pakistan hingga Kenya.
Mitos atau Kelalaian Peminjam?
Meskipun demikian, banyak ekonom berpendapat bahwa narasi “jebakan” ini terlalu menyederhanakan masalah. Kita perlu melihat data dengan lebih jernih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Studi dari Chatham House menunjukkan fakta menarik. Masalah utang Sri Lanka sebenarnya bukan hanya karena China. Faktanya, porsi utang Sri Lanka ke pasar modal Barat dan bank pembangunan multilateral justru jauh lebih besar.
China sering kali datang sebagai pemberi pinjaman terakhir saat negara tersebut sudah “sakit” secara fiskal. Selain itu, kita tidak boleh melupakan peran agensi negara peminjam.
Korupsi domestik dan perencanaan proyek yang buruk oleh elit politik lokal sering kali menjadi biang kerok utama. Jadi, menyalahkan China sepenuhnya mungkin kurang tepat.
Infrastruktur vs Krisis Fiskal
Dampak ekonomi dari BRI memang bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, negara miskin sangat membutuhkan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi. China menawarkan solusi cepat tanpa syarat politik yang rumit seperti IMF.
Namun, risiko krisis fiskal jangka panjang sangatlah nyata. Suku bunga pinjaman komersial China sering kali lebih tinggi daripada pinjaman lunak lembaga dunia.
Jika proyek infrastruktur tersebut tidak menghasilkan keuntungan ekonomi (seperti kasus Hambantota), negara peminjam akan terjebak dalam lubang defisit yang dalam.
Transparansi adalah Kunci
Pada akhirnya, perdebatan ini mengajarkan satu hal krusial. Negara berkembang harus cerdas dalam mengelola utang. Transparansi kontrak menjadi harga mati.
Pemerintah tidak boleh menandatangani kesepakatan rahasia yang merugikan anak cucu. Sebaliknya, mereka harus memastikan studi kelayakan proyek berjalan objektif.
Utang bisa menjadi alat pembangunan yang ampuh jika kita mengelolanya dengan benar. Tetapi, utang akan berubah menjadi tali gantungan jika kita menggunakannya secara serampangan, entah pemberi pinjamannya dari Timur atau Barat.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
