60.000 Orang Super Kaya Kuasai Kekayaan Setara Separuh Penduduk Bumi

Rabu, 10 Desember 2025 - 16:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Mobil mewah yang biasanya menjadi simbol kekayaan bagi para konglomerat. Dok: Istimewa.

Ilustrasi, Mobil mewah yang biasanya menjadi simbol kekayaan bagi para konglomerat. Dok: Istimewa.

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Dunia sedang menghadapi krisis ketimpangan yang mencapai titik ekstrem. Sebuah laporan otoritatif terbaru, World Inequality Report 2026, menampar kita dengan data statistik yang mencengangkan.

Laporan yang disusun oleh 200 peneliti ini mengungkap konsentrasi kekayaan yang tidak masuk akal. Tercatat, kurang dari 60.000 orang—atau hanya 0,001 persen populasi dunia—memegang kendali atas harta yang luar biasa besar.

Nilai kekayaan kelompok elit super kecil ini setara dengan tiga kali lipat gabungan kekayaan seluruh separuh penduduk terbawah di bumi. Artinya, segelintir orang memiliki kuasa finansial yang jauh melampaui miliaran manusia lainnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Piramida Terbalik: 10% Kuasai 75%

Struktur ekonomi global kini menyerupai piramida terbalik yang rapuh. Faktanya, 10 persen orang terkaya di dunia menguasai 75 persen dari total kekayaan global.

Sebaliknya, nasib miris menimpa separuh populasi termiskin. Mereka harus berebut sisa kue ekonomi yang sangat kecil, yakni hanya 2 persen dari total kekayaan dunia.

Baca Juga :  Krisis Identitas di Dapur: Pisang Itu Beri, Tapi Stroberi Bukan?

Ricardo Gómez-Carrera, peneliti dari Paris School of Economics, memimpin penyusunan laporan ini. “Hasilnya adalah dunia di mana minoritas kecil memegang kekuatan finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya,” tulis tim penulis.

Sementara itu, miliaran orang lainnya tersingkir. Mereka bahkan tidak memiliki stabilitas ekonomi paling dasar sekalipun.

Tumbuh Dua Kali Lebih Cepat

Kesenjangan ini tidak menyusut, melainkan melebar dengan kecepatan tinggi. Kekayaan para multijutawan telah tumbuh sekitar 8 persen setiap tahunnya sejak 1990-an.

Padahal, laju pertumbuhan kekayaan 50 persen penduduk terbawah hanya setengah dari angka tersebut. Akibatnya, yang kaya berlari kencang meninggalkan yang miskin jauh di belakang.

Ekonom Prancis ternama, Thomas Piketty, turut memberikan peringatan keras. Menurutnya, ketimpangan pada tahun 2025 telah mencapai level yang menuntut perhatian mendesak. Hal ini bukan lagi sekadar fitur ekonomi, tetapi ancaman bagi stabilitas demokrasi.

Ketimpangan Peluang dan Pajak Miliarder

Laporan tersebut juga menyoroti akar masalah lain, yakni ketimpangan peluang. Contohnya, pengeluaran pendidikan per anak di Eropa dan Amerika Utara mencapai 40 kali lipat lebih tinggi daripada di Afrika Sub-Sahara.

Baca Juga :  Kutub Utara yang Mencair: Arena Baru Perebutan Sumber Daya dan Kekuasaan

Oleh karena itu, para peneliti mengajukan solusi konkret. Mereka mendesak penerapan pajak global sebesar 3 persen bagi centi-milioner dan miliarder.

Jika diterapkan pada kurang dari 100.000 orang super kaya, pajak ini bisa menghasilkan dana segar $750 miliar per tahun. Jumlah tersebut setara dengan anggaran pendidikan seluruh negara berpendapatan rendah dan menengah.

Jejak Karbon Si Kaya

Di sisi lain, ketimpangan juga terjadi dalam perusakan lingkungan. Kelompok kaya memegang peran utama dalam krisis iklim melalui investasi mereka.

Data global menunjukkan fakta pahit. Separuh penduduk termiskin hanya menyumbang 3 persen emisi karbon dari kepemilikan modal. Sebaliknya, 10 persen teratas bertanggung jawab atas 77 persen emisi tersebut.

Pada akhirnya, mengurangi ketimpangan adalah pilihan politik. Joseph Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi, menyerukan pembentukan panel internasional untuk melacak masalah ini. Tujuannya, agar dunia bisa bergerak dari sekadar wacana menuju redistribusi yang adil.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemerintah Inggris Gandakan Waktu Tunggu Izin Tinggal
Donald Trump Fokus Renovasi Kolam Menjelang Pemilu
Mahkamah Agung AS Menolak Gugatan Pemerintah Trump
Korea Utara Bantah Tuduhan Amerika Serikat Terkait Pencurian
Presiden Pengadilan Internasional Merespons Sanksi
Ribuan Warga India Protes Kebijakan Penghapusan Daftar Pemilih
PM Kanada Dan Presiden AS Bahas Kesepakatan Perdagangan
Polisi Israel Bebaskan Tersangka Suap Pemilih, Upaya Likud

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 14:52 WIB

Donald Trump Fokus Renovasi Kolam Menjelang Pemilu

Kamis, 5 November 2026 - 13:49 WIB

Mahkamah Agung AS Menolak Gugatan Pemerintah Trump

Kamis, 5 November 2026 - 13:41 WIB

Korea Utara Bantah Tuduhan Amerika Serikat Terkait Pencurian

Kamis, 5 November 2026 - 10:38 WIB

Presiden Pengadilan Internasional Merespons Sanksi

Rabu, 4 November 2026 - 06:25 WIB

Ribuan Warga India Protes Kebijakan Penghapusan Daftar Pemilih

Berita Terbaru

Ilustrasi, Penyadapan. (Magnific)

NASIONAL

Viral 64 Nama Diduga Disadap, Benarkah Sudah Terverifikasi?

Kamis, 5 Nov 2026 - 17:23 WIB

Petugas gabungan melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan menggunakan helikopter water bombing.

NASIONAL

1.468 Titik Panas Karhutla, Kalteng Paling Mengkhawatirkan

Kamis, 5 Nov 2026 - 17:04 WIB

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. (Posnews/Gerindra)

NASIONAL

DPR Dorong RUU Penyadapan, Privasi Warga Jadi Sorotan

Kamis, 5 Nov 2026 - 16:55 WIB

Kapolri Suyudi Ario Seto bersama Ketua Komisi Yudisial Abdul Chair Ramadhan membahas pengamanan hakim dan pengadilan. (Posnews/Humas Polri)

NASIONAL

Komisi Yudisial dan Polri Bahas Polisi Khusus Pengadilan

Kamis, 5 Nov 2026 - 16:44 WIB

PP Polri mendukung Kapolri Suyudi menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit dan dua pejabat Polri. (Posnews/Humas Polri)

NASIONAL

Purnawirawan Polri Dukung Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan

Kamis, 5 Nov 2026 - 16:13 WIB