Tragedi Banjir Sumatera: 1.072 Tewas, 186 Hilang – Pemerintah Kucurkan Rp 268 Miliar

Jumat, 19 Desember 2025 - 21:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Petugas evakuasi korban banjir dan longsor di Aceh usai BNPB mencatat ribuan korban terdampak bencana Sumatera.(Posnews/Ist)

Petugas evakuasi korban banjir dan longsor di Aceh usai BNPB mencatat ribuan korban terdampak bencana Sumatera.(Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan data terbaru korban banjir dan longsor yang menerjang 3 provinsi sekaligus, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dampak bencana ini tercatat sangat parah dan memicu duka mendalam.

Hingga Jumat malam (19/12/2025) pukul 19.30 WIB, BNPB mencatat 1.072 orang meninggal dunia dan 186 orang masih hilang. Data tersebut dihimpun langsung dari Dashboard Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera BNPB.

“Update per 19 Desember 2025, korban meninggal mencapai 1.072 jiwa, hilang 186 jiwa, dan luka-luka sekitar 7.000 orang,” tulis BNPB dalam laporan resminya.

Tak hanya menelan korban jiwa, bencana ini juga meluluhlantakkan infrastruktur. BNPB mencatat 1.600 fasilitas umum rusak, terdiri dari 434 rumah ibadah, 219 fasilitas kesehatan, 290 gedung perkantoran, 967 fasilitas pendidikan, serta 145 jembatan terdampak.

Selain itu, 157.900 rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan.

Sementara itu, pemerintah pusat bergerak cepat dengan menyalurkan bantuan presiden senilai Rp 268 miliar melalui Dana Kemasyarakatan Presiden.

Baca Juga :  Ledakan Pipa Gas PT TGI di Riau Semburkan Api 15 Meter, Arus Lalu Lintas Ditutup

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bantuan tersebut masuk ke APBD tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak guna mempercepat penanganan darurat.

“Beberapa hari lalu Presiden telah menyalurkan Rp 268 miliar ke APBD 3 provinsi dan 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan setiap kabupaten/kota menerima Rp 4 miliar, sedangkan masing-masing provinsi memperoleh Rp 20 miliar.

Skema ini dirancang agar pemerintah daerah segera memiliki ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.

“Dana tersebut langsung masuk ke APBD agar daerah bisa bergerak cepat tanpa menunggu proses tambahan,” tegasnya.

Akses Terbuka Bertahap

Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melaporkan perkembangan penanganan pascabencana.

Ia menegaskan Aceh menjadi wilayah dengan kerusakan terparah, bahkan sejumlah daerah sempat terisolasi akibat akses jalan terputus.

Baca Juga :  Banjir Kota Serang Rendam 1.579 Rumah, 501 Warga Mengungsi - Air Capai 120 Cm

Namun demikian, Dody memastikan akses darat menuju Aceh Tengah dan Bener Meriah mulai terbuka. Kendaraan roda dua dan roda empat khusus 4×4 kini sudah dapat melintas, meski distribusi logistik belum sepenuhnya optimal.

“Kemarin sore jalur Aceh Tengah dan Bener Meriah sudah bisa ditembus, meski masih terbatas. Logistik belum 100 persen,” ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta.

Sebagai langkah lanjutan, Kementerian PU bersama TNI membuka empat jalur alternatif menuju wilayah terisolasi agar distribusi bantuan semakin lancar.

“Kami terus bekerja sama dengan TNI karena kondisi lapangan memang cukup berat,” imbuhnya.

Dody menambahkan, seluruh jalur lintas kabupaten di Aceh kini sudah terbuka. Meski begitu, beberapa jalan lintas kecamatan dan desa masih belum dapat diakses sepenuhnya.

“Antarkabupaten sudah aman, tetapi masih ada beberapa desa dan kecamatan yang terisolasi. Data detailnya ada di BNPB,” pungkasnya.

Penulis : Hadwan

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mendorong Ecocide ke Dalam Statuta Roma dan Memburu Korporasi Perusak Alam
Mengapa Keadilan Iklim Adalah Isu Etika Paling Krusial Tahun 2026?
Sekuritisasi Perubahan Iklim: Ketika Kerusakan Alam Menjadi Ancaman Militer
Menakar Kritik Negara Selatan terhadap Standar Lingkungan Global
Membedah Geopolitik Sungai Lintas Batas di Abad ke-21
Mengapa Isu Perubahan Iklim Menjadi Alat Tawar Politik Baru?
Kematian Dunia Menurun, Namun Nigeria dan Kongo Catat Rekor Kelam
ICE Tahan Ibu dan Anak Autis Kanada Meski Dokumen Legal

Berita Terkait

Senin, 23 Maret 2026 - 15:11 WIB

Mendorong Ecocide ke Dalam Statuta Roma dan Memburu Korporasi Perusak Alam

Senin, 23 Maret 2026 - 14:22 WIB

Mengapa Keadilan Iklim Adalah Isu Etika Paling Krusial Tahun 2026?

Senin, 23 Maret 2026 - 13:23 WIB

Sekuritisasi Perubahan Iklim: Ketika Kerusakan Alam Menjadi Ancaman Militer

Senin, 23 Maret 2026 - 12:20 WIB

Menakar Kritik Negara Selatan terhadap Standar Lingkungan Global

Senin, 23 Maret 2026 - 11:12 WIB

Membedah Geopolitik Sungai Lintas Batas di Abad ke-21

Berita Terbaru

Lebih dari sekadar emisi. Perspektif Teori Kritis memandang krisis iklim sebagai manifestasi ketidakadilan sejarah, di mana negara berkembang menanggung beban bencana atas kemakmuran yang dinikmati negara maju. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Mengapa Keadilan Iklim Adalah Isu Etika Paling Krusial Tahun 2026?

Senin, 23 Mar 2026 - 14:22 WIB

Ilustrasi, Wajah baru kolonialisme? Perspektif Marxisme memandang agenda lingkungan global sebagai alat tawar negara maju (Utara) untuk menghambat industrialisasi dan memperpanjang ketergantungan negara berkembang (Selatan). Dok: Istimerwa.

INTERNASIONAL

Menakar Kritik Negara Selatan terhadap Standar Lingkungan Global

Senin, 23 Mar 2026 - 12:20 WIB

Perebutan urat nadi kehidupan. Geopolitik air kini menjadi medan tempur baru bagi negara-negara yang bersaing memperebutkan kedaulatan sumber daya di tengah ancaman kekeringan global 2026. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Membedah Geopolitik Sungai Lintas Batas di Abad ke-21

Senin, 23 Mar 2026 - 11:12 WIB