JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong desa menjadi pusat pembangunan peradaban HAM di Indonesia.
Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, Thomas Harming Suwarta, menegaskan desa harus menjadi motor penggerak penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
Thomas menyampaikan hal itu saat menggelar sosialisasi penguatan kapasitas HAM bertajuk “Menuju Masyarakat Desa Berperadaban Hak Asasi Manusia” di tiga desa di wilayah Manggarai Raya, Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Desa Wajur, Desa Iteng, dan Desa Satar Punda Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Desa Jadi Ujung Tombak Pembangunan HAM
Menurut Thomas, pembangunan HAM di tingkat desa semakin penting karena pemerintah saat ini menempatkan masyarakat desa sebagai sasaran utama berbagai program nasional, seperti Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, Makan Bergizi Gratis, dan Cek Kesehatan Gratis.
“Bangsa yang maju menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan. Karena itu, desa juga harus menjadi motor penggerak pembangunan HAM,” kata Thomas, Kamis (25/6/2026).
Selain itu, ia menilai pendekatan berbasis desa akan membuat nilai-nilai HAM lebih mudah menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput.
Kementerian HAM Rekrut 200 Penggerak HAM
Untuk memperkuat program tersebut, Kementerian HAM menyiapkan perekrutan 200 Penggerak HAM di tingkat desa dan kelurahan pada tahun 2026.
Thomas menjelaskan para penggerak HAM akan menjadi ujung tombak edukasi, pendampingan, serta pengawasan penerapan nilai-nilai HAM di lingkungan masyarakat.
“Kami merekrut 200 Penggerak HAM agar aspek penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM hadir di seluruh desa dan kelurahan,” ujarnya.
Cegah Pelanggaran HAM dari Lingkungan Terdekat
Thomas menegaskan pemahaman HAM yang baik dapat membantu masyarakat mencegah berbagai pelanggaran sejak dari lingkungan keluarga hingga kehidupan sosial.
Menurutnya, masyarakat desa masih menghadapi berbagai persoalan HAM, mulai dari hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan hidup, rasa aman, hingga konflik lahan dan perlindungan kelompok rentan.
Karena itu, pemerintah terus memperluas edukasi HAM agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya secara seimbang.
HAM Jadi Dasar Pembangunan Desa
Lebih lanjut, Thomas berharap pemerintah desa menjadikan nilai-nilai HAM sebagai landasan dalam menyusun program pembangunan dan kebijakan melalui musyawarah desa.
Dengan demikian, setiap program pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak warga.
“Setiap kebijakan desa harus berpijak pada nilai dan prinsip HAM agar pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.
Bangun Indonesia dari Desa
Langkah Kementerian HAM ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan nasional dari tingkat desa.
Ketika masyarakat memahami dan menghormati HAM, desa tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi lahirnya masyarakat yang adil, aman, dan beradab.
Melalui penguatan peran desa dan hadirnya Penggerak HAM, pemerintah berharap nilai-nilai kemanusiaan semakin mengakar dan mendorong kemajuan Indonesia secara berkelanjutan. **
Editor : Hadwan
