NAYPYIDAW, POSNEWS.CO.ID – Myanmar tengah bersiap menuju kotak suara pada Minggu (28/12/2025). Ini adalah pemilihan umum pertama sejak militer merebut kekuasaan lewat kudeta berdarah tahun 2021. Namun, alih-alih pesta demokrasi, banyak pihak menyebutnya sebagai sandiwara belaka.
Para jenderal berharap pemungutan suara ini akan melegitimasi cengkeraman kekuasaan mereka. Tujuannya, mereka ingin memperbaiki citra sebagai pariah internasional.
Padahal, realitas di lapangan sangat kontras. Mantan pemimpin Aung San Suu Kyi masih mendekam di balik jeruji besi. Sementara itu, partai politiknya yang paling sukses, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), telah dibubarkan paksa karena menolak mendaftar ke komisi pemilihan bentukan junta.
“Ini bukan untuk rakyat, ini untuk mereka sendiri,” ujar Pai (25), warga yang melarikan diri dari rezim militer.
China Dukung, Barat Mengecam
Dunia internasional terbelah menyikapi pemilu ini. Banyak pemerintah Barat dan PBB telah menolak pemilu ini sebagai penipuan (sham). Sebaliknya, sekutu terpenting junta, China, justru memberikan dukungan penuh.
Beijing memandang pemungutan suara ini sebagai jalan terbaik bagi negara itu untuk kembali ke stabilitas. Bahkan, bantuan China telah membantu militer bangkit kembali dari kekalahan di medan perang melawan pemberontak etnis.
Juru bicara junta, Zaw Min Tun, menepis kritik asing dengan dingin. “Apakah komunitas internasional puas atau tidak, itu tidak relevan,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Teror Wajib Militer dan Serangan Udara
Situasi keamanan justru semakin memburuk jelang hari pencoblosan. Data konflik menunjukkan eskalasi kekerasan yang tajam.
Serangan udara dan drone militer meningkat sekitar 30 persen dibandingkan tahun lalu. Parahnya lagi, penculikan terkait wajib militer melonjak 26 persen. Tentara menculik orang dari jalanan dan rumah untuk menutupi kekurangan pasukan yang menipis.
Akibatnya, banyak anak muda melarikan diri dari wilayah yang dikuasai militer seperti Yangon. Mereka takut dipaksa menjadi tameng hidup di garis depan perang saudara.
Kritik Berujung Penjara
Paranoia rezim militer terlihat jelas dari aturan hukum baru. Mereka mengesahkan undang-undang perlindungan pemilu yang kejam. Siapa pun yang mengkritik pemilu bisa menghadapi hukuman penjara minimal tiga tahun hingga hukuman mati.
Tercatat, lebih dari 200 orang telah ditangkap sejak Juli hanya karena menyukai postingan kritik di media sosial. Di Yangon, warga melaporkan aparat mendatangi rumah-rumah untuk memaksa orang memilih.
“Siapa pun yang terlihat tidak menyetujui pemilu palsu junta berada dalam risiko yang sangat tinggi,” peringat Khin Ohmar, aktivis pro-demokrasi.
Wilayah Konflik Dikecualikan
Pemilu ini juga tidak mencakup seluruh negeri. Militer membatalkan pemungutan suara di 56 dari 330 kota praja. Artinya, sekitar sepertiga wilayah Myanmar tidak akan ikut serta.
Wilayah-wilayah tersebut berada di bawah kendali kelompok pemberontak atau menjadi medan tempur aktif. Meskipun militer telah merebut kembali beberapa wilayah berkat bantuan China, mereka masih menghadapi perlawanan sengit dari Pasukan Pertahanan Rakyat dan kelompok etnis bersenjata.
Pada akhirnya, pemilu hari Minggu nanti hanyalah upaya junta untuk memperkuat posisi taktis mereka. Analis memperingatkan bahwa perdamaian sejati masih jauh dari jangkauan selama militer terus menggunakan kekerasan untuk membungkam aspirasi rakyat.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
