LONDON, POSNEWS.CO.ID – Kebijakan luar negeri Inggris terkait Kepulauan Chagos kini berada dalam pusaran kebingungan. Pemerintah pusat menghadapi tantangan serius untuk meratifikasi perjanjian kedaulatan setelah muncul pernyataan kontradiktif dari lingkaran internal kabinet.
Menteri Kantor Luar Negeri, Hamish Falconer, memicu polemik saat berbicara di hadapan Majelis Rendah (House of Commons). Ia mengisyaratkan bahwa pemerintah sedang menangguhkan langkah-langkah hukum guna menuntaskan pengalihan kepulauan strategis di Samudra Hindia tersebut.
Kontradiksi Internal di Downing Street
Falconer menjelaskan bahwa penundaan ini bertujuan untuk memfasilitasi diskusi lebih mendalam dengan pemerintah Amerika Serikat. Namun, kebingungan segera melanda setelah pejabat pemerintah lainnya secara tegas menyangkal adanya jeda dalam proses tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Laporan dari BBC menyebutkan bahwa sumber internal pemerintah menganggap Falconer telah “salah bicara” selama pidatonya di parlemen. “Tidak ada penundaan. Kami tidak pernah menetapkan tenggat waktu dan jadwal akan kami umumkan dengan cara biasa,” tegas sumber tersebut. Oleh karena itu, ketidaksinkronan informasi ini menciptakan citra manajemen krisis yang kurang solid di mata publik.
Intervensi Trump dan Kepentingan Pangkalan Militer
Kegaduhan diplomatik ini meletus hanya seminggu setelah Presiden AS Donald Trump meluncurkan kritik tajam. Melalui platform Truth Social, Trump mendesak Perdana Menteri Keir Starmer untuk membatalkan rencana penyerahan kedaulatan Chagos sepenuhnya.
Trump menilai wilayah tersebut tidak seharusnya lepas dari kendali Inggris. Ia melabeli kesepakatan itu sebagai “noda bagi sekutu besar kita”. Bahkan, Trump secara eksplisit mengaitkan nilai strategis kepulauan tersebut dengan ketegangan di Timur Tengah. Menurutnya, Amerika Serikat mungkin membutuhkan pangkalan Diego Garcia jika negosiasi nuklir dengan Iran menemui kegagalan.
Detail Perjanjian dan Beban Anggaran
Kepulauan Chagos telah berada di bawah kendali Inggris sejak awal abad ke-19. Berdasarkan draf perjanjian yang ada, Inggris akan menyerahkan kedaulatan kepada Mauritius, namun tetap mempertahankan kontrol atas pangkalan militer gabungan Inggris-AS di Diego Garcia.
Inggris berencana menyewa kembali pangkalan tersebut dengan biaya rata-rata 101 juta poundsterling per tahun. Meskipun begitu, parlemen kini menuntut kejelasan mengenai progres legislasi ratifikasi yang sedang berjalan. Pada akhirnya, kemampuan pemerintahan Starmer untuk menavigasi tekanan antara tuntutan dekolonisasi dan kepentingan strategis Washington akan menentukan kredibilitas diplomasi Inggris di kawasan tersebut.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
