WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Amerika Serikat akhirnya membatalkan rencana pembentukan dana kompensasi kontroversial senilai USD 1,8 miliar. Hal ini terjadi setelah kebijakan tersebut menghadapi perlawanan politik yang sangat hebat dari berbagai faksi di Kongres.
Jaksa Agung Sementara Todd Blanche menyampaikan keputusan pembatalan permanen tersebut pada hari Selasa. Secara spesifik, ia menegaskan sikap pemerintah dalam rapat dengar pendapat anggaran bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS.
“Kami tidak akan melanjutkan program dana kompensasi tersebut,” ujar Blanche secara langsung menjawab pertanyaan anggota dewan. Dengan demikian, pernyataan ini mengakhiri spekulasi mengenai kelanjutan proyek yang sempat menjadi prioritas Gedung Putih tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tekanan Politik dan Penolakan Keras Kongres
Keputusan ini menandai perubahan sikap yang sangat drastis bagi pemerintahan Donald Trump. Padahal, kementerian terkait sebelumnya bersikeras menyebut dana tersebut sangat penting untuk membantu korban penyalahgunaan wewenang hukum.
Namun, para senator dari Partai Republik justru melayangkan protes keras dan mengancam akan memblokir anggaran imigrasi. Sebagai contoh, mereka menolak mengesahkan rancangan undang-undang pendanaan untuk badan keamanan ICE dan Patroli Perbatasan. Akibatnya, perpecahan internal ini memaksa pemerintah untuk segera mengalah demi mengamankan anggaran keamanan nasional.
Kekhawatiran Payout untuk Perusuh Capitol
Rencana dana kompensasi ini awalnya lahir dari kesepakatan damai gugatan pajak antara Trump dan Departemen Kehakiman. Meskipun demikian, program ini langsung memicu kemarahan publik yang luar biasa setelah pengumuman resminya.
Para kritikus mengkhawatirkan para perusuh penyerangan Gedung Capitol pada 6 Januari 2021 akan menerima santunan tersebut. Sebab, Blanche sebelumnya menolak mengecualikan kelompok perusuh tersebut dari daftar calon penerima bantuan finansial. Oleh karena itu, publik mengecam keras dan menuduh program tersebut sebagai dana taktis politik ilegal.
Meskipun membatalkan dana tersebut, pemerintah tetap mempertahankan kesepakatan pembebasan audit pajak untuk keluarga besar Donald Trump. Sebab, kesepakatan dengan IRS tersebut tetap berlaku sah secara hukum.
Sidang Tertutup yang Memanas
Senator Republikan asal Texas, Ted Cruz, menyinggung adanya ketegangan hebat dalam pertemuan tertutup sebelumnya bersama Blanche. Menurutnya, para senator secara terbuka memarahi sang jaksa agung akibat buruknya strategi komunikasi publik terkait dana tersebut.
“Pertemuan tersebut berjalan sangat kasar dan penuh dengan kemarahan,” ungkap Cruz dalam siaran podcast pribadinya. Meskipun begitu, Blanche kabarnya sempat menegaskan bahwa ia tidak akan pernah memberikan sepeser pun uang kepada penyerang polisi.
Di sisi lain, hakim federal di Virginia dan Florida juga telah mengeluarkan putusan hukum untuk membekukan program tersebut. Pada akhirnya, rentetan hambatan hukum dan politik ini memaksa Blanche untuk menutup buku proyek kontroversial ini secara permanen.
Penulis : Alifa Latifa
Editor : Alifa Latifa
