BEIJING, POSNEWS.CO.ID – Tiongkok mempertegas ambisinya guna mendominasi wilayah perairan global. Pemerintah Beijing secara resmi mengonfirmasi rencana pembangunan infrastruktur. Rencana ini mencakup lebih dari 11.000 pulau klaim nasional.
Dalam konteks ini, langkah tersebut merupakan bagian dari kampanye jangka panjang. Tujuannya adalah memperkuat status Tiongkok sebagai “Kekuatan Maritim Besar”. Oleh karena itu, otoritas di Beijing kini mulai memacu pemutakhiran fasilitas fisik. Langkah ini menjamin akses terhadap sumber daya laut dalam pada tahun 2026.
Pulau sebagai Garis Depan Strategis Sumber Daya
Pilar utama kebijakan ini adalah pemanfaatan pulau sebagai kunci kekayaan samudra. Harian People’s Daily menegaskan posisi strategis pulau-pulau tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Tiongkok menilai negara-negara besar kini berebut mengalihkan fokus ke laut. Oleh sebab itu, Beijing meningkatkan perlindungan terhadap pulau-pulau yang merupakan klaim mereka. Caranya adalah melalui peningkatan infrastruktur, konektivitas, dan akses fisik sistemik. Sejak Xi Jinping memimpin pada 2012, Tiongkok telah mengucurkan miliaran dolar untuk modernisasi AL. Proyek ini mencakup pembangunan kapal induk dan kapal selam nuklir.
Militerisasi dan Pengawasan Laut China Selatan
Selama bertahun-tahun, Tiongkok secara konsisten membangun pulau buatan dan landasan pacu. Mereka juga mendirikan fasilitas militer di sengketa Laut China Selatan. Akibatnya, fasilitas tersebut memungkinkan armada laut Tiongkok melakukan patroli harian. Jangkauan patroli milisi mencapai 1.000 mil laut dari garis pantai daratan.
Terlebih lagi, pada September lalu, Beijing mendeklarasikan cagar alam di Scarborough Shoal. Otoritas menilai langkah ini memperkuat cengkeraman hukum atas atol tersebut. Atol ini merupakan titik panas konflik dengan Filipina. Namun demikian, agresivitas ini tidak menyurutkan langkah diplomatik pihak lain. Pejabat senior Taiwan baru-baru ini mengunjungi pulau Itu Aba di Kepulauan Spratly. Pulau tersebut kini memiliki dermaga baru untuk kapal patroli seberat 4.000 ton.
Front Multinasional dan “Titik Balik” Beijing
Situasi keamanan regional memanas seiring mulainya latihan militer Balikatan. Latihan ini melibatkan Filipina, Amerika Serikat, dan negara mitra lainnya. Dalam hal ini, latihan bertujuan memproyeksikan front persatuan melawan dominasi Tiongkok. Kawasan ini merupakan jalur perdagangan senilai $3 triliun per tahun.
Gregory Poling, pengamat dari lembaga pemikir CSIS, memberikan penilaian kritis. Ia menyebut Beijing mulai mencapai titik jenuh dalam strategi tekanannya. Menurutnya, Tiongkok gagal menghentikan proyek energi di Asia Tenggara dalam empat tahun terakhir. “Beijing tampaknya telah mencapai titik di mana hasil intervensinya mulai berkurang,” ujar Poling.
Menuju Persaingan Kedaulatan Permanen
Masa depan stabilitas maritim Asia bergantung pada kelanjutan pembangunan fisik tersebut. Pada akhirnya, kedaulatan sumber daya laut tetap menjadi inti perselisihan geopolitik 2026.
Dengan demikian, masyarakat internasional memantau dampak pembangunan infrastruktur massal ini. Publik mewaspadai potensi respons militer yang lebih keras dari blok Barat. Di tengah ketidakpastian dunia, Tiongkok bersikeras bahwa penguatan pulau adalah hak kedaulatan. Langkah ini bertujuan menjamin keamanan energi nasional di masa depan.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
