JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kata “keamanan” memiliki kekuatan magis dalam dunia politik. Seketika seorang pemimpin negara mengucapkan kata tersebut, aturan main berubah total. Anggaran cair tanpa perdebatan panjang, dan hak sipil warga bisa hilang dalam sekejap.
Banyak orang mengira keamanan adalah kondisi objektif. Padahal, para pemikir dari Mazhab Kopenhagen (Copenhagen School), seperti Barry Buzan dan Ole Wæver, memiliki pandangan berbeda.
Mereka memperkenalkan konsep revolusioner bernama “Teori Sekuritisasi”. Menurut teori ini, keamanan bukanlah fakta fisik, melainkan hasil dari konstruksi sosial melalui “Tindakan Bicara” (Speech Act).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mantra “Ancaman Eksistensial”
Bagaimana proses ini bekerja? Mekanismenya sangat sederhana namun mematikan. Elit politik atau aktor keamanan menunjuk sebuah isu—misalnya imigran atau virus—dan melabelinya sebagai “ancaman eksistensial”.
Mereka meyakinkan publik bahwa jika kita tidak bertindak sekarang, maka negara akan hancur. Jika audiens (rakyat) menerima klaim tersebut, maka isu itu telah berhasil “disekuritisasi”.
Akibatnya, isu tersebut keluar dari ranah politik normal. Pemerintah mendapatkan legitimasi untuk mengambil tindakan darurat. Mereka bisa melangkahi hukum, mengabaikan prosedur demokrasi, atau menggunakan kekerasan atas nama keselamatan negara.
Dari Narkoba hingga Pandemi
Kita bisa melihat contoh nyata di depan mata. Perhatikan istilah “Perang Melawan Narkoba”. Penyalahgunaan narkoba sejatinya adalah masalah kesehatan dan sosial.
Namun, pemerintah melabelinya sebagai ancaman bagi kelangsungan bangsa. Lantas, polisi dan militer turun tangan dengan senjata lengkap. Penembakan di tempat atau hukuman mati menjadi sah, sesuatu yang tidak mungkin terjadi jika isu ini kita tangani sebagai masalah medis biasa.
Begitu pula dengan penanganan pandemi COVID-19. Virus corona berubah dari isu kesehatan menjadi isu keamanan nasional. Seketika, pemerintah di seluruh dunia membatasi kebebasan bergerak warganya.
Karantina wilayah (lockdown) dan pengawasan digital ketat diberlakukan. Rakyat menerimanya tanpa protes karena mereka percaya bahwa kelangsungan hidup mereka sedang terancam.
Bahaya Matinya Debat Publik
Meskipun terkadang perlu, sekuritisasi menyimpan bahaya besar bagi demokrasi. Pasalnya, proses ini mematikan debat publik yang sehat.
Saat sebuah isu sudah masuk kotak “keamanan”, kritik dianggap sebagai pengkhianatan. Misalnya, mempertanyakan anggaran militer saat perang dianggap tidak patriotik. Oposisi menjadi bungkam karena takut cap buruk.
Selain itu, terjadi militerisasi masalah sosial. Masalah yang seharusnya selesai lewat dialog atau kebijakan ekonomi, justru dihadapi dengan pendekatan keamanan yang represif.
Menolak atau Menerima?
Pada akhirnya, kita sebagai warga negara harus waspada. Tidak semua isu layak mendapatkan label “darurat”.
Kita harus kritis membedakan mana ancaman nyata yang membutuhkan respons cepat, dan mana manuver elit politik yang hanya ingin memperluas kekuasaan mereka tanpa pengawasan.
Ingatlah, sekuritisasi adalah pedang bermata dua. Ia bisa menyelamatkan negara dari kehancuran, tetapi ia juga bisa membunuh kebebasan yang susah payah kita bangun.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
