DAVOS, POSNEWS.CO.ID – Suasana di resor pegunungan Davos, Swiss, terasa mencekam di balik kemewahannya. “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump, yang banyak pihak lihat sebagai saingan PBB, telah menyudutkan para pejabat negara undangan.
Di sela-sela pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (WEF), para politisi dan delegasi dari negara Arab, Amerika Latin, hingga Eropa berbisik cemas secara tertutup. Bagi mereka, bergabung dengan dewan usulan Trump kini terasa bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keniscayaan.
Oleh karena itu, pemerintah negara-negara tersebut sibuk menimbang risiko: tetap berada di luar dan mengambil risiko murka Washington, atau masuk ke dalam ketidakpastian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Siapa yang bisa bilang tidak pada Trump?” ujar seorang pejabat Arab dengan nada pasrah.
Ketakutan ini beralasan. Sejak kembali ke Gedung Putih, Trump mengejar strategi unilateral yang agresif di berbagai front. Mulai dari negosiasi langsung dengan Rusia yang mengabaikan Ukraina, penahanan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, hingga peluncuran rudal ke fasilitas nuklir Iran dan ambisi mencaplok Greenland.
Mandat Meluas dan Tiket Masuk $1 Miliar
Seorang pejabat senior Gedung Putih mengklaim sekitar 35 pemimpin dunia telah berkomitmen sejauh ini. Rencananya, Trump sendiri akan meresmikan anggota-anggota tersebut dalam sebuah upacara di Davos, Kamis (22/1) ini.
Awalnya, Washington merancang dewan ini khusus untuk rencana pasca-perang Gaza. Namun, mandatnya kini meluas drastis. Trump menyatakan dewan ini mungkin akan menangani krisis global—peran yang secara tradisional PBB pegang.
“Saya suka PBB, tapi PBB tidak pernah memenuhi potensinya,” sindir Trump dalam konferensi pers Selasa lalu.
Syaratnya pun fantastis. Menurut piagam dewan, Trump mematok harga $1 miliar bagi negara yang ingin mengamankan kursi di meja tersebut.
Eropa Melawan, Anggur Prancis Jadi Sasaran
Meskipun demikian, tidak semua tunduk pada tekanan. Prancis memimpin perlawanan. Presiden Emmanuel Macron berniat menolak undangan tersebut. Menteri Luar Negeri Jean-Noel Barrot menegaskan bahwa piagam dewan itu tidak sesuai dengan komitmen internasional Prancis, terutama keanggotaannya di PBB.
Respons Trump sangat khas: ancaman dagang yang mematikan.
“Saya akan mengenakan tarif 200 persen pada anggur dan sampanye miliknya, dan dia akan bergabung,” ancam Trump. “Tapi dia (Macron) tidak harus bergabung.”
Selain Prancis, Norwegia dan Swedia juga menolak. Sementara itu, Italia dan Jerman masih mengkaji, sedangkan Inggris di bawah PM Keir Starmer mengambil pendekatan sangat hati-hati tanpa memberikan dukungan penuh.
Jabatan Seumur Hidup?
Seorang diplomat Eropa menggambarkan proses ini sebagai “mimpi buruk” birokrasi. Ia menyoroti aturan ketat dalam draf piagam mengenai pencopotan ketua. Tampaknya, perancang aturan tersebut sengaja memosisikan Trump dalam peran ketua seumur hidup.
Ketua hanya bisa mundur secara sukarela. Sebaliknya, dewan eksekutif baru bisa menggulingkannya dengan suara bulat jika ada alasan ketidakmampuan (incapacity).
Paul Salem dari Middle East Institute menilai inisiatif ini sebagai cara Trump mengelola “lingkup pengaruh Amerika”. Ambiguitas mandat dewan adalah strategi yang disengaja.
“Itu bukan hanya gayanya; itu strateginya. Dia tidak ingin orang tahu sebelumnya apa yang akan dia lakukan sebagai negara adidaya,” analisis Salem.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
