China dan Eropa Desak Jalur Diplomasi Akhiri Krisis Selat Hormuz

Selasa, 14 April 2026 - 11:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Negosiasi yang masih alot. Presiden Donald Trump menegaskan draf damai sepihak Iran belum memuaskan Washington, meski Tehran mendesak pencabutan blokade laut di Selat Hormuz. Dok: Istimewa.

Negosiasi yang masih alot. Presiden Donald Trump menegaskan draf damai sepihak Iran belum memuaskan Washington, meski Tehran mendesak pencabutan blokade laut di Selat Hormuz. Dok: Istimewa.

BEIJING, POSNEWS.CO.ID – Tekanan internasional terhadap kebijakan militer Amerika Serikat di Timur Tengah semakin menguat. Pemerintah Tiongkok secara resmi menyatakan bahwa blokade maritim di Selat Hormuz bukan merupakan solusi bagi keamanan global.

Dalam konteks ini, Menteri Luar Negeri Wang Yi menyampaikan keberatan tersebut saat bertemu Utusan Khusus Presiden UEA di Beijing. Tiongkok memandang pencapaian gencatan senjata permanen melalui jalur politik sebagai satu-satunya jalan keluar yang logis di tahun 2026.

Tiongkok dan UEA: Arteri Energi Harus Terbuka

Juru bicara Kemenlu Tiongkok, Guo Jiakun, menekankan pentingnya menjaga keamanan koridor perdagangan internasional tersebut. Menurutnya, gangguan navigasi saat ini merupakan dampak langsung dari konflik berkepanjangan antara Washington dan Teheran.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tiongkok mendesak semua pihak untuk tetap tenang dan menahan diri. Oleh karena itu, Beijing siap terus memainkan peran konstruktif guna mencegah kelumpuhan logistik energi. Di saat yang sama, Komando Pusat AS (CENTCOM) dilaporkan mulai melakukan operasi pembersihan ranjau laut yang diduga milik Garda Revolusi Iran pada 11 April kemarin.

Baca Juga :  Uni Eropa Cari Jalur Alternatif guna Hindari Selat Hormuz

Perlawanan Diplomatik Eropa: Pirasi dan Hukum Internasional

Respon keras juga datang dari Teheran dan ibu kota negara-negara Eropa. Militer Iran melabeli rencana blokade Amerika Serikat sebagai bentuk “bajak laut” yang melanggar hukum internasional secara terang-terangan.

Selain itu, para pemimpin Eropa menunjukkan kekhawatiran yang serupa:

  1. Ursula von der Leyen (Uni Eropa): Menegaskan bahwa pemulihan navigasi bersifat “paramount” atau sangat mendesak bagi ekonomi kawasan.
  2. Keir Starmer (Inggris): Menyatakan Inggris tidak akan terseret ke dalam konflik dan tidak mendukung blokade apa pun.
  3. Emmanuel Macron (Perancis): Mengonfirmasi rencana konferensi bersama Inggris guna menjamin kebebasan navigasi dengan misi yang murni bersifat defensif.

Sebagai hasilnya, blok Barat kini tampak terbelah antara strategi tekanan maksimal Trump dengan pendekatan perlindungan maritim berbasis hukum yang diusung Eropa.

Tantangan Perundingan: Angka $\$27$ Miliar yang Membeku

Meskipun tensi militer meningkat, upaya mediasi di balik layar tetap berjalan intensif. Laporan The Wall Street Journal menyebutkan bahwa para mediator sedang mengupayakan putaran dialog baru dalam beberapa hari ke depan.

Baca Juga :  China Jegal Ambisi Jepang di PBB: Negara Tanpa Penyesalan

Namun, terdapat tiga batu sandungan utama yang sulit terjebak kesepakatan:

  • Biaya Transit: Iran menuntut legalitas biaya lintas di selat, sementara AS menolaknya.
  • Stok Uranium: Masa depan pengayaan uranium Iran yang telah mencapai tingkat tinggi.
  • Aset Beku: Tuntutan Teheran atas pelepasan pendapatan senilai $\$27$ miliar yang saat ini masih tertahan akibat sanksi.

Hitungan Mundur 22 April

Masa depan stabilitas energi dunia kini bergantung pada keberhasilan diplomasi di Islamabad atau Doha sebelum 22 April mendatang. Pada akhirnya, berakhirnya masa gencatan senjata sementara ini akan menentukan apakah Timur Tengah akan kembali jatuh ke dalam perang terbuka.

Dengan demikian, masyarakat internasional memantau seberapa jauh Amerika Serikat bersedia melunakkan posisi tawar mereka. Di tahun 2026 yang penuh gejolak ini, keberanian untuk berkompromi menjadi barang langka yang sangat dibutuhkan guna mencegah ledakan harga minyak yang dapat menghancurkan pasar global secara permanen.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Hakim AS Tunda Penyatuan Raksasa Paramount dan Warner Bros
Andy Burnham Resmi Mengambil Alih Kepemimpinan Inggris
Parlemen Jepang Gagal Sepakati Pemotongan Pajak Makanan
Menlu ASEAN Kumpul Bahas Tensi Hormuz dan South China Sea
9 Warga Sipil Gaza Tewas Akibat Gempuran Udara
Tensi Hormuz Membara: Gempuran Udara dan Rudal Iran
6 Warga Meninggal dan Puluhan Rumah Hancur di Chupaca
Rusia Gempur Kyiv dengan Rudal Balistik: Zelenskyy Desak Sekutu

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 11:29 WIB

Hakim AS Tunda Penyatuan Raksasa Paramount dan Warner Bros

Selasa, 21 Juli 2026 - 08:30 WIB

Andy Burnham Resmi Mengambil Alih Kepemimpinan Inggris

Senin, 20 Juli 2026 - 22:25 WIB

Parlemen Jepang Gagal Sepakati Pemotongan Pajak Makanan

Senin, 20 Juli 2026 - 21:17 WIB

Menlu ASEAN Kumpul Bahas Tensi Hormuz dan South China Sea

Senin, 20 Juli 2026 - 10:44 WIB

9 Warga Sipil Gaza Tewas Akibat Gempuran Udara

Berita Terbaru

Dominasi angka penjualan digital memperkuat alasan Sony menghentikan produksi kaset game fisik PlayStation mulai 2028. Dok: Istimewa.

TEKNOLOGI

Kaset Fisik PlayStation Segera Punah Mulai 2028

Rabu, 22 Jul 2026 - 08:30 WIB

Manipulasi digital di balik layar. Para penggemar mencurigai Marvel Studios sengaja menghapus sejumlah karakter penting dari adegan trailer Avengers: Doomsday. Dok: Istimewa.

TEKNOLOGI

Fans Yakin Trailer Avengers: Doomsday Sembunyikan Karakter

Rabu, 22 Jul 2026 - 07:47 WIB

Mantan direktur kreatif Forza Horizon menilai layanan Xbox Game Pass gagal meraih target pelanggan guna menutupi investasi raksasa Microsoft. Dok: Istimewa.

TEKNOLOGI

Kegagalan Game Pass Memicu Badai PHK dan Krisis Finansial

Rabu, 22 Jul 2026 - 06:38 WIB