PHNOM PENH, POSNEWS.CO.ID – Kabar mengejutkan datang dari Kamboja. Pemimpin oposisi Kem Sokha mendapatkan pengampunan kerajaan pada Senin lalu. Dokumen tersebut membebaskan Sokha dari hukuman penjara 27 tahun atas dakwaan makar.
Keputusan ini hadir tepat sebulan setelah pengadilan banding menguatkan vonis dan hukuman penjara terhadap dirinya. Hun Sen, Presiden Senat yang bertindak sebagai kepala negara sementara, menandatangani surat pengampunan tersebut. Saat ini, Raja Norodom Sihamoni sedang berada di China untuk menjalani perawatan medis.
Langkah Strategis Hun Manet
Perdana Menteri Hun Manet mendukung penuh keputusan ini. Ia menyatakan bahwa pengampunan tersebut menjadi langkah nyata dalam memperkuat persatuan nasional. Di sisi lain, Kem Sokha belum memberikan komentar publik pasca-pembebasannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meskipun demikian, pengacara Sokha menegaskan bahwa pengampunan ini memiliki batasan ketat. Pemerintah tetap melarang kliennya untuk terjun ke dunia politik atau meninggalkan negara selama lima tahun. Oleh karena itu, meskipun bebas secara fisik, hak-hak politik Sokha tetap terbelenggu.
Analisis Dampak Politik
Banyak pengamat menilai keputusan ini tidak akan mengubah iklim politik Kamboja secara drastis. Tokoh oposisi lainnya saat ini masih berada dalam pengasingan di luar negeri. Selain itu, aktivis politik dan sosial di Kamboja terus menghadapi pembatasan ketat terkait kebebasan berpendapat.
“Keputusan Hun Sen untuk mengampuni Kem Sokha sedikit memperbaiki ketidakadilan yang terjadi,” ujar Elaine Pearson, Direktur Regional Human Rights Watch. Namun, ia sangat menyayangkan status Sokha yang masih dilarang terlibat dalam politik. Lebih lanjut, Pearson menuntut pemerintah untuk segera menghormati hak-hak politik seluruh warga negaranya.
Akar Konflik: Tuduhan Konspirasi 2017
Kem Sokha menerima vonis bersalah pada tahun 2023 setelah melewati masa tahanan pra-sidang yang sangat panjang. Pemerintah menuduhnya bersekongkol dengan Amerika Serikat untuk menggulingkan pemerintah Kamboja. Hingga kini, Sokha konsisten membantah seluruh tuduhan tersebut.
Bukti utama yang memberatkannya adalah sebuah video yang menunjukkan ia mendiskusikan nasihat politik dari kelompok pro-demokrasi berbasis di AS. Selanjutnya, pihak berwenang membubarkan partai populer Sokha, Cambodia National Rescue Party, tak lama setelah penangkapannya pada tahun 2017. Langkah ini memuluskan jalan bagi Partai Rakyat Kamboja untuk menyapu bersih kursi parlemen pada pemilu 2018.
Menatap Masa Depan Kamboja
Sebelum pengumuman pengampunan tersebut, Sokha sempat mengunjungi ibunya yang berusia 101 tahun dengan izin pengadilan. Sebuah video yang diunggah pengacaranya memperlihatkan momen haru saat ia memeluk ibunya. Dalam kesempatan itu, ia sempat berujar bahwa dirinya ingin menjadi biksu untuk menghormati sang ibu jika ia bebas.
Singkatnya, langkah pemerintah Kamboja ini merupakan upaya untuk menenangkan tekanan internasional tanpa harus melepaskan kendali politik sepenuhnya. Di tahun 2026 ini, masyarakat internasional tetap memantau apakah perubahan kepemimpinan dari Hun Sen ke putranya, Hun Manet, akan membawa demokrasi yang lebih inklusif bagi rakyat Kamboja.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
