JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah memperkuat aturan perdagangan digital.
Menteri Perdagangan Budi Santoso resmi menandatangani rancangan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) baru tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang akan menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023.
Melalui aturan baru ini, pemerintah ingin menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih sehat, adil, dan transparan sekaligus memperkuat daya saing produk lokal serta perlindungan konsumen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Permendag ini mendukung peningkatan daya saing produk dalam negeri, khususnya UMK, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen di tengah perkembangan teknologi digital yang sangat cepat,” kata Budi Santoso usai menandatangani rancangan aturan tersebut, Kamis (4/6/2026).
Fokus pada Produk Lokal dan UMKM
Kemendag memusatkan penyempurnaan regulasi PMSE pada lima aspek utama, yakni peningkatan visibilitas produk lokal, kemudahan legalitas pelaku usaha, transparansi kemitraan platform digital, perlindungan konsumen, serta penguatan tata kelola teknologi digital.
Selanjutnya, pemerintah mewajibkan platform digital memprioritaskan produk UMKM dan produk dalam negeri agar lebih mudah ditemukan konsumen.
Selain itu, platform wajib menerapkan transparansi biaya layanan, kebijakan promosi, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi konsumen.
Kemendag juga memasukkan pengaturan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam promosi dan pemasaran produk digital.
Di sisi lain, pemerintah mewajibkan platform memberikan ruang promosi dan insentif bagi pelaku UMKM agar mampu bersaing dengan produk impor maupun pelaku usaha besar.
Aturan tersebut juga memperkuat pengawasan terhadap praktik perdagangan tidak sehat yang berpotensi merugikan pelaku usaha maupun konsumen.
Ride-Hailing dan OTA Resmi Masuk Regulasi
Menariknya, Permendag baru ini menambah dua model bisnis PMSE yang sebelumnya belum diatur secara spesifik, yakni ride-hailing dan online travel agent (OTA).
Untuk ride-hailing, Kemendag hanya mengatur aktivitas perdagangan barang yang berlangsung melalui fitur niaga di dalam aplikasi, bukan layanan transportasinya.
Sementara itu, OTA mencakup penjualan dan pemesanan tiket transportasi, akomodasi, atraksi wisata, hingga paket perjalanan secara digital.
Menurut Budi, penambahan dua model bisnis tersebut memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di sektor ekonomi digital yang terus berkembang.
Semua Pedagang Online Wajib Berizin
Lebih lanjut, Kemendag mewajibkan seluruh pedagang yang berjualan melalui platform digital memiliki perizinan berusaha.
Pemerintah menilai langkah ini penting untuk menciptakan perdagangan digital yang tertib, meningkatkan perlindungan konsumen, serta membuka akses UMKM terhadap berbagai program pemerintah.
Dengan memiliki izin usaha, pelaku UMKM dapat memperoleh akses pelatihan, pembiayaan, pendampingan, hingga fasilitas promosi dari pemerintah.
Meski demikian, pemerintah tidak langsung memberlakukan aturan tersebut secara penuh. Kemendag menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan diri dengan kewajiban baru tersebut.
Karena itu, pemerintah akan memperkuat sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan agar proses adaptasi berjalan bertahap tanpa membebani pelaku usaha.
Budi menegaskan regulasi ini menjadi langkah awal membangun perdagangan digital yang transparan, kompetitif, dan berpihak pada produk lokal serta UMKM. **
Editor : Hadwan
