Usulan Provinsi Sunda Menguat, DPR Minta Kajian Menyeluruh

Rabu, 8 Juli 2026 - 10:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung DPR/MPR RI. (Posnews/DPR RI)

Gedung DPR/MPR RI. (Posnews/DPR RI)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali memicu perhatian publik.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menegaskan perubahan nama provinsi tidak bisa dilakukan secara sepihak karena harus melalui perubahan undang-undang dan melibatkan pemerintah pusat serta DPR RI.

Ujang Bey mengapresiasi usulan tersebut sebagai bagian dari aspirasi masyarakat. Namun, ia menilai hal terpenting bukan sekadar pergantian nama, melainkan menjaga identitas, budaya, dan nilai-nilai luhur masyarakat Sunda.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sebagai warga Jawa Barat, saya mengapresiasi aspirasi tersebut. Namun, perubahan nama provinsi harus melalui proses perubahan undang-undang,” kata Ujang Bey, Rabu (8/7/2026).

Baca Juga :  Prakiraan Cuaca Hari Ini, Jabodetabek Berawan dan Hujan Ringan-Sedang

Identitas Budaya Sunda Harus Tetap Dijaga

Menurut legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat itu, masyarakat perlu terus melestarikan nilai-nilai budaya Sunda, seperti silih asah, silih asih, silih asuh, silih wawangi, serta semangat sabilulungan atau gotong royong.

Ia menilai nilai-nilai tersebut menjadi fondasi persatuan, kebersamaan, dan keharmonisan masyarakat Jawa Barat yang harus dipertahankan, terlepas dari berkembangnya wacana pergantian nama provinsi.

Perubahan Nama Butuh Proses Panjang

Ujang Bey menjelaskan, perubahan nama daerah merupakan kewenangan pemerintah pusat dan harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Karena itu, usulan tersebut memerlukan kajian menyeluruh, mulai dari aspek hukum, administrasi, sejarah, budaya, hingga dampaknya terhadap masyarakat.

Menurutnya, keputusan apakah usulan tersebut menjadi prioritas atau tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bersama DPR RI.

Baca Juga :  BPOM Bongkar Fakta Dapur SPPG Polri, Makanan Bergizi Anak Diuji Layaknya Makanan Presiden

DPRD Jabar: Baru Tahap Pembahasan

Sebelumnya, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat.

Ia menegaskan DPRD belum menyetujui perubahan nama Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda.

Menurut Buky, DPRD hanya menyetujui pembahasan usulan, bukan menyetujui pergantian nama provinsi.

Selain itu, ia mengungkapkan pembahasan masih berada pada tahap awal.

Bahkan, naskah akademik yang diajukan tim pengusul masih akan dikaji lebih lanjut, termasuk aspek sosiologis yang dinilai menjadi salah satu faktor penting sebelum usulan tersebut dapat diproses lebih jauh.

Dengan demikian, wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda masih sebatas usulan dan belum menghasilkan keputusan resmi. **

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk
6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko
Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya
Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi
Kemendag Temukan 96 Pelaku Usaha Bermasalah dalam Pengawasan Impor
KPK Telusuri Dugaan Suap HGB Summarecon, Tiga Pejabat Tinggi ATR/BPN Diperiksa
BNPB Catat Banjir di 8 Daerah, Cuaca Ekstrem Tewaskan Satu Orang

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:27 WIB

Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk

Jumat, 20 November 2026 - 17:18 WIB

6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko

Jumat, 20 November 2026 - 06:13 WIB

Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Jumat, 20 November 2026 - 05:38 WIB

Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya

Kamis, 19 November 2026 - 19:48 WIB

Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi

Berita Terbaru

Negosiator perundingan iklim PBB COP31 di Antalya, Turki menambah waktu diskusi sehari tanpa kepastian rencana pemangkasan bahan bakar fosil. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

COP31 Di Turki Tambah Waktu Demi Kesepakatan Iklim

Sabtu, 21 Nov 2026 - 21:39 WIB

 Perundingan PBB di Jenewa soal senjata otonom berakhir dengan janji diskusi lanjutan dalam 2 tahun tanpa aturan hukum mengikat. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Perundingan PBB Soal Senjata Otonom Berakhir

Sabtu, 21 Nov 2026 - 21:00 WIB