POSNEWS.CO.ID — Di seluruh dunia, dari Amerika Serikat hingga Eropa, dari Asia hingga Amerika Latin, kita menyaksikan sebuah pola yang mengkhawatirkan: politik menjadi semakin terpolarisasi, kasar, dan ekstrem. Di saat yang sama, data ekonomi global menunjukkan tren yang paralel: jurang antara 1% terkaya dan 99% sisanya melebar ke tingkat yang tidak pernah terlihat dalam satu abad terakhir.
Ini bukanlah dua fenomena yang terpisah. Kenaikan ekstremisme politik dan melebarnya ketimpangan ekonomi adalah dua sisi mata uang yang saling terkait erat. Kesenjangan yang membakar ini adalah bahan bakar utama bagi api populisme.
Perasaan Ditinggalkan oleh Sistem
Ini bukan sekadar masalah “iri hati”. Ini adalah masalah perasaan bahwa sistem telah “meninggalkan” dan “mengkhianati” mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketika ketimpangan menjadi ekstrem, sebagian besar masyarakat merasa bahwa sistem yang ada—baik itu demokrasi maupun kapitalisme—telah “mencurangi” mereka. Mereka bekerja lebih keras dengan upah yang stagnan, sementara sekelompok kecil elit ekonomi di puncak menikmati keuntungan yang melesat secara eksponensial.
Mereka mulai percaya bahwa para elit ekonomi telah “membajak” (state capture) demokrasi untuk kepentingan mereka sendiri. Ketika sistem yang ada tidak lagi memberikan harapan perbaikan hidup, kepercayaan terhadap institusi (pemerintah, parlemen, media) runtuh.
Lahan Subur Retorika Kambing Hitam
Masyarakat yang merasa frustrasi, terhina, dan terpinggirkan secara ekonomi ini menjadi lahan paling subur bagi retorika populis dan ekstremisme.
Kemudian, datanglah seorang pemimpin populis. Mereka tidak menawarkan analisis kebijakan yang rumit (yang seringkali gagal). Sebaliknya, mereka menawarkan dua hal yang jauh lebih kuat: solusi instan dan “kambing hitam”.
Para politisi ini menyalurkan kemarahan ekonomi yang abstrak menjadi kebencian yang konkret. Mereka berkata, “Sistem ini curang bukan karena struktur pajaknya, tapi karena para imigran mencuri pekerjaan Anda!” atau “Ekonomi Anda hancur bukan karena kegagalan kebijakan, tapi karena elit global dan minoritas tertentu yang berkonspirasi!”
Mereka membelokkan kemarahan ekonomi yang sah menjadi kemarahan identitas dan rasial. Ini adalah strategi politik klasik: ketika rakyat lapar, beri mereka musuh untuk mereka benci.
Demokrasi Butuh Keadilan Ekonomi
Kita tidak mungkin menjaga stabilitas demokrasi di atas fondasi ekonomi yang timpang. Kita tidak bisa mengharapkan masyarakat untuk percaya pada nilai-nilai moderasi, toleransi, dan proses demokrasi, jika proses tersebut secara konsisten gagal memberi mereka bagian yang adil dari kemakmuran.
Ketimpangan yang membakar pada akhirnya akan selalu menemukan politisi ekstrem yang siap menyiramkan bensin ke dalam api tersebut. Oleh karena itu, perjuangan untuk keadilan ekonomi distributif bukan hanya perjuangan ekonomi; itu adalah perjuangan untuk menyelamatkan demokrasi itu sendiri.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
