WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Kuba menolak keras sanksi baru serta dakwaan hukum Amerika Serikat terhadap mantan Presiden Raúl Castro. Sebab, duta besar Kuba menilai langkah tersebut hanya menjadi alasan bagi Washington untuk melancarkan intervensi militer.
Duta Besar Kuba untuk AS, Lianys Torres Rivera, menyampaikan tuduhan serius tersebut dalam wawancara khusus pada hari Selasa. Oleh karena itu, ia memprotes keras kebijakan blokade energi AS yang menyasar warga sipil Kuba secara langsung.
“Pihak Amerika Serikat sengaja merancang sanksi ini untuk membangun opini publik bahwa kami merupakan ancaman nyata,” tegas Torres. Meskipun demikian, ia memastikan Kuba tidak pernah menginginkan konflik bersenjata dengan negara tetangganya tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dakwaan Hukum Raúl Castro dan Perang Tanpa Bom
Torres menggambarkan situasi krisis ekonomi di Kuba saat ini sebagai bentuk perang tanpa bom yang sangat keji. Selain itu, ia menegaskan rakyat Kuba akan membela martabat Raúl Castro hingga titik darah penghabisan.
Pengadilan federal Amerika Serikat mendakwa mantan presiden berusia 95 tahun tersebut atas kasus penembakan pesawat sipil tahun 1996. Dengan demikian, pemerintah Kuba menganggap Raúl sebagai simbol suci revolusi sehingga mereka akan menjaga tokoh tersebut dari intimidasi asing.
Sinyal Agresi Militer Baru Donald Trump
Para analis melihat kesamaan pola dakwaan ini dengan strategi penggulingan mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro awal tahun lalu. Akibatnya, kekhawatiran mengenai agresi militer baru di kawasan Amerika Latin kini kembali memuncak dengan sangat cepat.
Presiden Donald Trump bahkan memberikan sinyal perang baru setelah kementerian keuangan AS menjatuhkan sanksi bagi Presiden Miguel Diaz-Canel. Sebab, Trump sesumbar akan segera menangani masalah Kuba pasca-merampungkan operasi militer di wilayah kedaulatan Iran.
Pemadaman Listrik dan Pembelaan Sosialis
Blokade pasokan bahan bakar dari AS memicu pemadaman listrik massal hingga mencapai 20 jam sehari di Kuba. Dengan demikian, kebijakan kejam ini melumpuhkan aktivitas harian serta meroketkan harga barang pokok, makanan, hingga obat-obatan.
Sebaliknya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menolak bertanggung jawab atas kehancuran ekonomi yang menimpa masyarakat Kuba. Sebab, Rubio mengklaim kegagalan sistem sosialis internal merupakan pemicu utama dari kesengsaraan rakyat Kuba saat ini.
Torres menjelaskan bahwa pemerintah Kuba bersedia melakukan reformasi asalkan proses tersebut berjalan dari dalam tanpa paksaan luar. Pada akhirnya, ia mendesak AS mencontoh hubungan positifnya dengan Vietnam yang menghormati kedaulatan pembangunan masing-masing negara.
Penulis : Alifa Latifa
Editor : Alifa Latifa
