JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Kita sering bertanya-tanya mengapa korupsi begitu sulit hilang dari bumi pertiwi. Kita menangkap tikus-tikus berdasi, tetapi tikus baru selalu muncul kembali.
Masalahnya ternyata bukan hanya pada individu jahat. Justru, persoalan utamanya terletak pada struktur sosial yang kita sebut sebagai hubungan “Patron-Klien”.
Konsep ini menggambarkan ikatan timbal balik antara dua pihak yang tidak setara. Sang Patron adalah pejabat atau pemilik sumber daya. Sementara itu, Klien adalah pendukung atau rakyat biasa. Sayangnya, hubungan ini bukan tentang pelayanan publik, melainkan tentang transaksi keuntungan pribadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Barter Suara dengan Proyek
Mekanisme transaksi ini berjalan sangat rapi. Patron membutuhkan legitimasi politik atau suara untuk berkuasa. Sebaliknya, Klien membutuhkan akses ekonomi atau perlindungan.
Lantas, terjadilah pertukaran gelap. Klien memberikan loyalitas politik mereka di kotak suara. Sebagai imbalan, Patron akan mengalirkan keuntungan material.
Keuntungan itu bisa berupa bantuan sosial (bansos) yang mereka politisasi, jabatan basah di pemerintahan, atau proyek infrastruktur bagi tim sukses. Akibatnya, kebijakan publik tidak lagi melayani kepentingan umum. Kebijakan hanya melayani kepentingan segelintir orang yang memiliki akses khusus kepada sang penguasa.
Budaya Feodal yang Melanggengkan
Mengapa praktik ini begitu awet? Jawabannya bersembunyi dalam budaya kita sendiri. Struktur sosial masyarakat kita masih sangat paternalistik atau kebapakan.
Kita cenderung memandang pemimpin sebagai “bapak” yang harus membagi-bagikan rezeki kepada “anak-anaknya”. Oleh karena itu, rakyat sering kali memaklumi jika pejabat mendahulukan kelompoknya sendiri.
Mentalitas feodal ini menganggap loyalitas kepada atasan jauh lebih penting daripada kepatuhan pada hukum. Seketika, korupsi tidak lagi terlihat sebagai kejahatan, melainkan sebagai bentuk “balas budi” atau solidaritas kelompok yang wajar.
Birokrasi “Orang Titipan”
Dampak paling merusak menghantam jantung pemerintahan, yaitu birokrasi. Hubungan Patron-Klien mematikan sistem meritokrasi.
Kompetensi dan prestasi tidak lagi menjadi ukuran utama dalam promosi jabatan. Faktanya, kedekatan dengan pimpinan atau “jalur orang dalam” menjadi penentu segalanya.
Maka, muncullah fenomena “orang titipan”. Posisi strategis diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten, namun loyal kepada Patron. Imbasnya, pelayanan publik menjadi lambat dan buruk. Pejabat birokrasi sibuk melayani atasan mereka demi mengamankan posisi, bukan melayani rakyat.
Memotong Rantai Patronase
Pada akhirnya, reformasi birokrasi hanyalah mimpi kosong jika kita tidak memotong rantai ini. Memberantas korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan hukum.
Kita harus mengubah budaya politik. Masyarakat harus berhenti mengharapkan imbalan instan dari pejabat. Di sisi lain, sistem rekrutmen jabatan publik harus transparan dan berbasis data kinerja.
Ingatlah, selama hubungan Patron-Klien masih menjadi napas politik kita, korupsi akan terus tumbuh subur, berganti wajah, dan mencekik kemajuan bangsa.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
