JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Partai politik sering kali berteriak paling lantang tentang demokrasi. Mereka menuntut transparansi dan pergantian kekuasaan di pemerintahan. Namun, jika kita menengok ke dalam “dapur” mereka sendiri, pemandangan yang kontras sering kali tersaji.
Struktur internal partai justru terlihat kaku, tertutup, dan feodal. Fenomena ini bukanlah sebuah kebetulan.
Seorang sosiolog Jerman bernama Robert Michels telah memprediksi hal ini lebih dari seabad lalu. Dalam bukunya yang legendaris, Political Parties (1911), ia memperkenalkan teori “Hukum Besi Oligarki” (Iron Law of Oligarchy). Teori ini menjelaskan paradoks abadi dalam organisasi manusia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Siapa Berkata Organisasi, Ia Berkata Oligarki”
Tesis utama Michels sangat provokatif namun realistis. Menurutnya, setiap organisasi yang kompleks pasti akan berakhir di bawah kendali segelintir elit penguasa (oligarki).
Hal ini berlaku mutlak. Tidak peduli seberapa demokratis atau revolusioner tujuan awal organisasi tersebut, hasil akhirnya tetap sama. Michels merangkumnya dalam satu kalimat sakti: “Siapa yang berkata organisasi, ia berkata oligarki.”
Demokrasi langsung, di mana semua anggota memutuskan segala hal, hanyalah mimpi di siang bolong. Faktanya, organisasi membutuhkan kepemimpinan agar bisa berfungsi.
Efisiensi Membunuh Partisipasi
Mengapa pergeseran ke arah oligarki ini tak terelakkan? Penyebab utamanya adalah kebutuhan akan efisiensi teknis.
Sebuah partai politik harus mengambil keputusan cepat di tengah situasi genting. Mustahil jika mereka harus mengumpulkan ribuan anggota untuk berdiskusi setiap saat. Oleh karena itu, mereka menyerahkan mandat kepada segelintir pemimpin.
Lantas, para pemimpin ini mengakumulasi keahlian khusus. Mereka menguasai seni berpidato, strategi lobi, dan administrasi birokrasi.
Lama-kelamaan, jurang pemisah pun muncul. Pemimpin menjadi profesional politik yang canggih, sementara anggota biasa tetap awam. Ketergantungan anggota kepada pemimpin menjadi semakin besar dan tak tergantikan.
Apatisme Anggota “Rank and File”
Faktor lain datang dari bawah. Michels menyoroti sifat alami massa atau anggota biasa (rank and file).
Kebanyakan anggota cenderung apatis dan pasif. Pasalnya, mereka sibuk dengan kehidupan pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Mereka merasa lega jika ada orang lain yang mau mengurus “pekerjaan kotor” politik.
Akibatnya, mereka membiarkan elit mengambil alih kendali penuh. Massa cenderung memuja pemimpin karismatik dan memberikan kesetiaan buta. Seketika, pemimpin merasa memiliki “hak milik” atas jabatan tersebut.
Relevansi Hari Ini: Ketum Seumur Hidup
Teori tahun 1911 ini terasa sangat relevan dengan kondisi politik modern, termasuk di Indonesia. Kita sering melihat ketua umum partai menjabat selama puluhan tahun tanpa tergantikan.
Bahkan, proses suksesi sering kali tidak berjalan lewat mekanisme meritokrasi. Sebaliknya, kekuasaan itu mereka wariskan kepada anak atau kerabat dalam skema dinasti politik.
Kongres atau musyawarah partai sering kali hanya menjadi panggung seremonial. Tujuannya, hanya untuk mengukuhkan kembali kekuasaan sang oligark, bukan untuk berdebat atau memilih pemimpin baru secara kompetitif.
Dilema Abadi Demokrasi
Pada akhirnya, Hukum Besi Oligarki menyajikan dilema yang pahit. Kita membutuhkan organisasi (partai) untuk menjalankan demokrasi negara. Akan tetapi, organisasi itu sendiri membawa benih-benih anti-demokrasi di dalam tubuhnya.
Kita mungkin tidak bisa menghapus oligarki sepenuhnya. Namun, dengan menyadari hukum besi ini, kita bisa terus waspada. Anggota partai harus berani menuntut akuntabilitas dan melawan kenyamanan apatisme agar demokrasi tidak mati di rumahnya sendiri.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
