JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Indonesia menggema di panggung dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi menunjuk Indonesia sebagai nominee kawasan Asia-Pasifik untuk posisi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB tahun 2026.
Penetapan ini jadi pukulan telak yang membanggakan bagi diplomasi HAM RI.
Penunjukan tersebut menandai lonjakan peran Indonesia dalam isu HAM global. Pasalnya, Presiden Dewan HAM PBB memegang kendali penting, mulai dari mengatur agenda sidang, memimpin forum internasional, hingga meredam konflik pandangan antarnegara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat ini, Indonesia juga masih duduk sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024–2026. Ini sekaligus menjadi keanggotaan keenam Indonesia sejak lembaga tersebut berdiri pada 2006.
Kementerian Hak Asasi Manusia menilai momentum ini sebagai modal besar Indonesia untuk tampil sebagai pemimpin HAM dunia.
Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan pemerintah tidak banyak bicara di publik, namun aktif melobi lewat jalur diplomasi yang terukur dan bersahabat.
“Kami memperkuat hubungan bilateral, dialog substantif, dan kepercayaan antarnegara,” ujar Pigai, Rabu (7/1/2026).
Ia mengungkapkan, lawatan ke Laos, Australia, Thailand, dan Qatar pada akhir 2025 menjadi senjata utama diplomasi Indonesia.
Pigai mengakui, jalan Indonesia tidak mulus. Thailand ikut maju sebagai kandidat dari Asia-Pasifik.
“Negosiasi kami lakukan. Namun, karena sama-sama bertahan, pemungutan suara jadi penentu akhir,” katanya.
Diplomasi Senyap Jadi Penentu
Tak hanya jalur resmi, Indonesia juga memainkan diplomasi senyap lewat diplomat kawakan. Salah satunya Makarim Wibisono, mantan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa.
Melalui pertemuan sela dan komunikasi informal, dukungan negara-negara anggota perlahan berhasil dikunci.
Puncaknya terjadi di Qatar, saat komunikasi tingkat tinggi melibatkan Perdana Menteri Qatar dan negara Asia-Pasifik lewat telekonferensi. Langkah ini mempertegas kesiapan Indonesia memimpin Dewan HAM PBB.
Hasilnya, dalam rapat Asia-Pacific Group di Jenewa, 23 Desember 2025, Indonesia menyapu 34 suara dari 47 negara. Thailand hanya mengantongi 7 suara. Sisanya abstain dan suara tak sah.
Dengan hasil itu, Indonesia resmi jadi kandidat tunggal kawasan Asia-Pasifik.
“Ini bukan sekadar menang angka, tapi bukti kepercayaan kawasan kepada Indonesia sebagai jembatan dialog di tengah dunia yang terbelah,” tegas Pigai.
Kini, Indonesia melangkah ke fase akhir pemilihan Presiden Dewan HAM PBB 2026.
Harapan besar pun mengiringi, agar Indonesia mampu memimpin secara tegas, adil, dan kredibel, sekaligus menjaga isu HAM tetap objektif di tengah panasnya politik global.
Penulis : Hadwan
Editor : Hadwan
