LONDON, POSNEWS.CO.ID – Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengambil langkah drastis untuk menghadapi krisis kekerasan berbasis gender di dunia digital. Starmer secara resmi menetapkan penyebaran gambar intim non-konsensual, baik nyata maupun buatan AI, sebagai ancaman serius terhadap keamanan masyarakat.
Selanjutnya, Starmer menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi menoleransi kelalaian perusahaan teknologi. Melalui artikel di The Guardian, ia menyatakan bahwa beban penanganan pelecehan tidak boleh lagi menimpa korban, melainkan harus berada di tangan pelaku dan perusahaan yang memfasilitasi kerusakan tersebut.
Ancaman Blokir dan Denda Fantastis
Pemerintah Inggris berencana memberikan kekuatan hukum penuh kepada regulator media, Ofcom, pada musim panas mendatang. Oleh karena itu, perusahaan media sosial dan situs pornografi akan terikat kewajiban hukum untuk menghapus konten yang dilaporkan dalam waktu maksimal 48 jam.
Jika perusahaan tersebut gagal bertindak, mereka menghadapi konsekuensi finansial yang sangat berat. Pasalnya, denda dapat mencapai 10 persen dari total pendapatan kualifikasi di seluruh dunia. Bahkan, pemerintah memiliki wewenang untuk memblokir akses terhadap platform tersebut secara permanen di wilayah Inggris jika mereka terus membiarkan konten berbahaya tersebar.
Regulasi Chatbot AI dan Kasus Grok
Kebijakan ini juga menyasar teknologi kecerdasan buatan (AI) yang semakin tidak terkendali. Perubahan pada RUU Kejahatan dan Kepolisian akan mengatur fungsi chatbot seperti Grok milik X (dahulu Twitter). Sebelumnya, alat tersebut sempat memicu kemarahan publik karena menghasilkan ribuan gambar seksual perempuan dalam posisi tidak pantas setiap jamnya.
Selain itu, Ofcom akan mengeksplorasi penggunaan teknologi “watermark digital” untuk menandai konten revenge porn. Teknologi ini memungkinkan sistem untuk secara otomatis mendeteksi dan menghapus kembali gambar yang telah korban tandai sebelumnya. Meskipun begitu, para ahli memperingatkan bahwa sistem pencocokan data (hash matching) tidaklah sempurna dan masih bisa pelaku siasati melalui sedikit modifikasi gambar.
Melawan Misogini Struktural di Pemerintahan
Starmer menghubungkan kebijakan digital ini dengan upayanya untuk mentransformasi budaya internal di Downing Street. PM Inggris tersebut mengakui bahwa misogini institusional telah lama terabaikan di berbagai lembaga negara.
Sebagai tindak lanjut, Starmer berkomitmen untuk menempatkan lebih banyak perempuan dalam peran kepemimpinan senior di pemerintahan. Ia ingin memastikan bahwa pandangan perempuan memiliki bobot nyata dalam pengambilan keputusan. Langkah ini muncul sebagai bagian dari upaya pemulihan citra pemerintah pasca-skandal penunjukan Peter Mandelson yang kontroversial. Melalui penegakan hukum yang tegas terhadap “darurat nasional” ini, Starmer berharap dapat mengirimkan pesan kuat bahwa perempuan bukan lagi komoditas yang bisa diperjualbelikan di ruang digital.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
