CANBERRA, POSNEWS.CO.ID – Duka mendalam di Australia kini berubah menjadi tuntutan keras. Keluarga para korban penembakan massal Pantai Bondi secara resmi mendesak pemerintah federal pada Senin (29/12/2025).
Sebanyak 17 keluarga bersatu mengirimkan surat terbuka kepada Perdana Menteri Anthony Albanese. Intinya, mereka menuntut pembentukan “Commonwealth Royal Commission” atau komisi penyelidikan kerajaan tingkat nasional.
Mereka bertujuan menyelidiki lonjakan antisemitisme yang cepat di Australia. Selain itu, keluarga korban meminta evaluasi menyeluruh. Mereka menyoroti dugaan kegagalan penegakan hukum, intelijen, dan kebijakan yang memicu pembantaian tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menuntut jawaban dan solusi,” tegas keluarga korban dalam surat itu.
Tanda Peringatan yang Diabaikan?
Keluarga korban mempertanyakan kinerja aparat keamanan. Pasalnya, mereka menduga aparat mengabaikan tanda-tanda peringatan yang jelas.
Pelaku serangan adalah ayah dan anak, Sajid (50) dan Naveed Akram (24). Mereka menargetkan acara Hanukkah di pantai ikonik Sydney pada 14 Desember lalu. Akibatnya, serangan teror antisemit ini menewaskan 15 orang dan melukai puluhan lainnya.
“Kami perlu tahu alasan kebencian antisemit dan ekstremisme Islam tumbuh tanpa kendali,” tambah surat tersebut.
Menurut keluarga, respons pemerintah federal sejauh ini “belum cukup”. Mereka menegaskan bahwa pemerintah berutang kebenaran dan akuntabilitas kepada seluruh rakyat Australia.
Albanese Menolak: “Jangan Tunggu Bertahun-tahun”
Merespons desakan tersebut, PM Albanese mengambil sikap defensif. Ia menolak mentah-mentah seruan penyelidikan federal. Alasannya, Australia membutuhkan tindakan segera, bukan proses birokrasi yang memakan waktu lama.
“Kita perlu melanjutkan perubahan yang diperlukan,” ujar Albanese kepada wartawan.
Ia berdalih bahwa tugasnya adalah membangun persatuan dan kohesi sosial. Oleh karena itu, ia menilai komisi kerajaan tingkat negara bagian New South Wales (NSW) sudah cukup memadai. Ia pun menjanjikan dukungan penuh untuk itu.
Menteri Dalam Negeri Tony Burke menambahkan peringatan lain. Menurutnya, komisi nasional justru berisiko memberikan panggung bagi “suara-suara terburuk”. Ia khawatir forum tersebut akan menghidupkan kembali contoh antisemitisme yang merusak persatuan nasional.
Komunitas Yahudi: Pemerintah Tidak Mendengar
Sebaliknya, komunitas Yahudi dan pakar hukum mendukung penuh tuntutan keluarga. Alex Ryvchin, co-CEO Dewan Eksekutif Yahudi Australia, menilai pemerintah mengabaikan aspirasi korban.
“Hanya komisi kerajaan yang memiliki kekuatan koersif untuk mengungkap masalah sampai ke akarnya,” tegas Ryvchin kepada ABC.
Kini, nasib penanganan kasus ini masih menjadi perdebatan politik. Naveed Akram, warga negara kelahiran Australia, masih mendekam di tahanan. Ia menghadapi dakwaan terorisme dan 15 pembunuhan. Sementara itu, polisi menembak mati ayahnya, warga negara India, di lokasi kejadian.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
