Letjen Susan Coyle Jadi Kepala Angkatan Darat Perempuan Pertama Australia

Selasa, 14 April 2026 - 06:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pecah rekor kepemimpinan. Australia menunjuk Letnan Jenderal Susan Coyle sebagai Kepala Angkatan Darat perempuan pertama guna memimpin reformasi budaya. Dok: Istimewa.

Pecah rekor kepemimpinan. Australia menunjuk Letnan Jenderal Susan Coyle sebagai Kepala Angkatan Darat perempuan pertama guna memimpin reformasi budaya. Dok: Istimewa.

CANBERRA, POSNEWS.CO.ID – Struktur militer Australia mencatatkan tonggak sejarah baru dalam keadilan gender. Pemerintah menunjuk Letnan Jenderal Susan Coyle untuk memimpin Angkatan Darat Australia mulai bulan Juli mendatang.

Dalam konteks ini, Coyle menjadi perempuan pertama yang memegang posisi pimpinan tertinggi di salah satu cabang militer nasional. Oleh karena itu, penunjukan ini merupakan bagian dari perombakan besar-besaran di pucuk pimpinan Pasukan Pertahanan Australia (ADF) di tahun 2026.

Karier Susan Coyle: Dari 1987 Hingga Kursi Pimpinan

Letjen Susan Coyle (55) memiliki rekam jejak militer yang sangat panjang. Ia memulai pengabdiannya di militer pada tahun 1987. Selanjutnya, ia berhasil menduduki berbagai posisi komando senior, termasuk jabatan terakhirnya sebagai Kepala Kapabilitas Gabungan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan bahwa kehadiran Coyle di pucuk pimpinan Angkatan Darat adalah momen yang sangat bersejarah. “Mulai Juli, kami akan memiliki Kepala Angkatan Darat perempuan pertama dalam 125 tahun,” tegas Albanese. Menteri Pertahanan Richard Marles menambahkan bahwa pencapaian Coyle menjadi inspirasi nyata bagi seluruh prajurit perempuan saat ini.

Baca Juga :  Viral, Dua Wanita di Lebak Jadi Tersangka Usai Injak Al-Qur’an, DPR Desak Tindakan Tegas

Agenda Reformasi Budaya dan Target Inklusivitas

Penunjukan Coyle terjadi di tengah tekanan publik terhadap budaya kerja di internal militer. Akibatnya, ADF kini fokus meningkatkan jumlah perwira perempuan guna memperbaiki citra institusi. Saat ini, perempuan hanya mencakup sekitar 21 persen dari total personel ADF dan 18,5 persen dari peran kepemimpinan senior.

Oleh sebab itu, militer menetapkan target partisipasi perempuan sebesar 25 persen pada tahun 2030. Langkah ini dianggap mendesak setelah munculnya gugatan hukum perwakilan (class action) pada Oktober lalu. Gugatan tersebut menuduh ADF gagal melindungi ribuan personel perempuan dari serangan seksual dan diskriminasi sistemik selama bertahun-tahun.

Perombakan Struktur Kepemimpinan ADF

Selain posisi Kepala Angkatan Darat, pemerintah juga meresmikan pergantian pimpinan tertinggi angkatan bersenjata. Wakil Laksamana Mark Hammond akan naik jabatan menjadi Kepala ADF, menggantikan Laksamana David Johnston.

Baca Juga :  Trump Rebut Kendali Venezuela Lewat Operasi Militer Kilat

Dalam hal ini, posisi yang Hammond tinggalkan akan diisi oleh Laksamana Muda Matthew Buckley. Buckley secara resmi menjabat sebagai Kepala Angkatan Laut yang baru. Sebagai hasilnya, restrukturisasi ini diharapkan mampu membawa penyegaran taktis dan manajerial bagi kedaulatan pertahanan Australia di tahun 2026.

Menanti Transformasi Militer

Masa depan profesionalisme militer Australia kini bergantung pada kepemimpinan baru di bawah Hammond dan Coyle. Pada akhirnya, tantangan terbesar bagi Coyle adalah memulihkan kepercayaan publik dan menuntaskan masalah pelecehan di barak militer.

Dengan demikian, dunia internasional memantau bagaimana Australia menyeimbangkan penguatan militer di Indo-Pasifik dengan pembersihan moral internal. Susan Coyle kini memegang mandat besar untuk membuktikan bahwa inklusivitas adalah kunci kekuatan pertahanan modern.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mengurus Amdal dan IPLC Agar Pabrik Tidak Disegel
Perlindungan Tenaga Kerja dalam Rantai Pasok TBS
Aturan Hukum Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Sawit
Payung Hukum Pendirian dan Operasional Pabrik Sawit
Kejar-kejaran di Bangli, BNN Ringkus Dua WN Rusia Pembawa 7,8 Kg Hashish
Standar Baku ISPO: Menakar Kepatuhan Teknis Penanaman Sawit
Revisi UU Polri, Pigai Dorong Kalangan Sipil Isi Jabatan Non-Operasional di Kepolisian
Sertifikat Hak Milik Kebun Harus Sinkron dengan RTRW

Berita Terkait

Sabtu, 6 Juni 2026 - 16:06 WIB

Mengurus Amdal dan IPLC Agar Pabrik Tidak Disegel

Sabtu, 6 Juni 2026 - 14:50 WIB

Perlindungan Tenaga Kerja dalam Rantai Pasok TBS

Sabtu, 6 Juni 2026 - 12:42 WIB

Aturan Hukum Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Sawit

Sabtu, 6 Juni 2026 - 12:01 WIB

Payung Hukum Pendirian dan Operasional Pabrik Sawit

Sabtu, 6 Juni 2026 - 11:31 WIB

Kejar-kejaran di Bangli, BNN Ringkus Dua WN Rusia Pembawa 7,8 Kg Hashish

Berita Terbaru

Pilar kepatuhan ekologi pabrik sawit. Pentingnya mengurus izin Amdal dan dokumen IPLC guna menghindari sanksi penutupan paksa operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Mengurus Amdal dan IPLC Agar Pabrik Tidak Disegel

Sabtu, 6 Jun 2026 - 16:06 WIB

Pilar hukum hilirisasi kelapa sawit. Pentingnya mengurus Izin Usaha Industri (IUI) dan menjamin kemitraan pasokan tandan buah segar demi kelangsungan operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Perlindungan Tenaga Kerja dalam Rantai Pasok TBS

Sabtu, 6 Jun 2026 - 14:50 WIB

Pilar ekologi hulu kelapa sawit. Pentingnya mematuhi batas kedalaman lahan gambut serta tata kelola air guna menghindari sanksi hukum karhutla. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Aturan Hukum Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Sawit

Sabtu, 6 Jun 2026 - 12:42 WIB

Pilar hukum hilirisasi kelapa sawit. Pentingnya mengurus Izin Usaha Industri (IUI) dan menjamin kemitraan pasokan tandan buah segar demi kelangsungan operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Payung Hukum Pendirian dan Operasional Pabrik Sawit

Sabtu, 6 Jun 2026 - 12:01 WIB