JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah Republik Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) setelah eskalasi konflik Timur Tengah akibat serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026).
Dalam pernyataan tertulis tertanggal Minggu (1/3/2026), MUI menilai keikutsertaan Indonesia di BoP tidak efektif mewujudkan kemerdekaan Palestina.
“Untuk itu, kami mendesak pemerintah Indonesia mencabut keanggotaan dari BoP karena tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” tegas MUI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
MUI menuangkan sikap tersebut dalam Surat Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026 yang Ketua Umum Anwar Iskandar dan Sekjen Amirsyah Tambunan tandatangani.
MUI mempertanyakan komitmen Amerika Serikat dalam menciptakan perdamaian adil di Palestina melalui BoP.
Menurut MUI, Presiden AS Donald Trump justru memicu perang regional dengan melancarkan serangan bersama Israel terhadap Iran.
MUI menilai serangan tersebut berpotensi menyeret berbagai kekuatan global, baik secara langsung maupun melalui proksi, sehingga memperluas konflik di Timur Tengah.
Serukan Doa dan Tekan PBB-OKI
Selain mendesak pemerintah, MUI mengajak umat Islam di seluruh dunia memperbanyak qunut nazilah dan doa bagi umat Muslim yang terdampak konflik.
MUI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) segera mengambil langkah maksimal untuk menghentikan perang serta menegakkan hukum internasional.
MUI meyakini konflik bersenjata hanya akan memicu kemudharatan global dan memperluas instabilitas kawasan.
Dalam pernyataan yang sama, MUI menyampaikan duka mendalam atas gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, akibat serangan 28 Februari 2026.
MUI juga mengutuk keras serangan Israel yang didukung Amerika Serikat karena dinilai bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan amanat Pembukaan UUD 1945 tentang perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Selain itu, MUI menilai Iran memiliki hak membela diri melalui serangan balasan yang menyasar pangkalan militer.
Karena itu, MUI mendesak Amerika dan Israel segera menghentikan agresi guna mencegah eskalasi lebih luas yang berpotensi melanggar Pasal 2 Ayat (4) Piagam PBB.
Pemerintah Tegaskan BoP Jalur Diplomasi
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Indonesia bergabung di BoP sebagai langkah taktis agar suara pembelaan terhadap Palestina terdengar langsung di meja perundingan.
“Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog dan memberi masukan? Ini cara kita memastikan perjuangan agar bangsa Palestina diakui kemerdekaannya,” ujarnya pada awal Februari 2026.
Kini, polemik keanggotaan Indonesia di Board of Peace mengemuka dan menjadi sorotan publik di tengah memanasnya konflik Timur Tengah. (red)
Editor : Hadwan
