Jusuf Kalla Minta Pemerintah Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dan Belanja Negara

Sabtu, 7 Maret 2026 - 20:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Jusuf Kalla memberikan pernyataan terkait program pemerintah Prabowo Subianto dan anggaran negara. (Posnews/Ist)

Jusuf Kalla memberikan pernyataan terkait program pemerintah Prabowo Subianto dan anggaran negara. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pernyataan mengejutkan datang dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla. Ia membongkar isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara yang membahas berbagai program besar pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memaparkan sejumlah program prioritas yang sedang digencarkan pemerintah.

Mulai dari program makan bergizi gratis untuk masyarakat hingga rencana besar memperkuat kekuatan militer Indonesia. Namun, program ambisius itu dinilai membutuhkan anggaran raksasa.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menanggapi hal itu, JK langsung menyoroti besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan seluruh program tersebut secara bersamaan.

Menurut Jusuf Kalla, pelaksanaan berbagai program besar membutuhkan biaya sangat besar. Sementara itu, penerimaan negara saat ini masih terbatas.

Ia mengingatkan, jika seluruh program dijalankan sekaligus, maka sektor pembangunan lain berpotensi terabaikan.

“Semua program itu membutuhkan biaya besar. Sementara penerimaan negara masih rendah. Jika dijalankan bersamaan, sektor lain bisa menyusut,” ujar JK di acara buka puasa bersama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam di kediamannya, Jumat (6/3/2026) malam.

Baca Juga :  Begal Golok Beraksi Pagi Buta di Tambora, Istri Pedagang Terpental dari Motor

Ia mencontohkan beberapa sektor penting yang berpotensi terdampak, seperti perbaikan lingkungan, pembangunan pelabuhan, hingga infrastruktur jalan.

Minta Pemerintah Evaluasi Anggaran

Selain itu, JK menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keuangan negara. Evaluasi tersebut mencakup sisi penerimaan maupun pengeluaran negara.

Langkah ini dinilai penting agar Indonesia tidak menghadapi risiko gagal bayar atau default yang dapat merusak kepercayaan dunia internasional terhadap perekonomian nasional.

“Seluruh sistem kegiatan, baik penerimaan maupun pengeluaran negara, harus dievaluasi ulang. Jika tidak, risikonya bisa terjadi default,” tegas JK.

Prioritas Program Harus Jelas

Lebih jauh, JK menekankan pemerintah harus menentukan prioritas program secara jelas. Ia menilai tidak semua program dapat dijalankan secara bersamaan dalam kondisi anggaran terbatas.

Baca Juga :  Keamanan JPO Diperketat, Pemprov DKI Pasang CCTV di Titik Rawan

Menurutnya, pemerintah harus memilih program yang benar-benar berdampak besar bagi penguatan ekonomi nasional.

“Pemerintah harus menentukan mana yang paling penting untuk dijalankan,” ujarnya.

Pendidikan dan Ekonomi Dasar Harus Tetap Kuat

Jusuf Kalla juga mengingatkan agar sektor pendidikan tidak dikorbankan demi program lain. Ia menilai pendidikan, teknologi, dan pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi.

Jika anggaran pendidikan terus menurun, maka dampaknya bisa serius bagi masa depan ekonomi Indonesia.

“Anggaran pendidikan sekarang menurun karena sebagian digunakan untuk program makan gratis. Jika itu terus terjadi, ekonomi bisa mengalami kemunduran,” kata JK.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara program sosial dan pembangunan sektor strategis agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil. (red)

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemilu Armenia Jadi Saksi Perjuangan Pashinyan Dekati Barat
Penjaga Pantai Taiwan Usir Empat Kapal Tiongkok
Mendang-Mending: Kenapa Vivo X300 Lebih Unggul dari Xiaomi 17T Pro?
Penolakan Keras Iran: Aset Negara Bukan Rampasan Perang
E3 dan Ukraina Sepakat Genjot Senjata Lawan Rudal Hipersonik
Xi Jinping Kunjungi Korea Utara demi Perkuat Aliansi
Pramono Anung Buka Ribuan Lowongan Kerja, Cukup Bermodal KTP Jakarta Gaji UMP
Trump Ngamuk dan Walk Out dari Wawancara NBC

Berita Terkait

Senin, 8 Juni 2026 - 17:26 WIB

Pemilu Armenia Jadi Saksi Perjuangan Pashinyan Dekati Barat

Senin, 8 Juni 2026 - 16:21 WIB

Penjaga Pantai Taiwan Usir Empat Kapal Tiongkok

Senin, 8 Juni 2026 - 15:02 WIB

Mendang-Mending: Kenapa Vivo X300 Lebih Unggul dari Xiaomi 17T Pro?

Senin, 8 Juni 2026 - 14:51 WIB

Penolakan Keras Iran: Aset Negara Bukan Rampasan Perang

Senin, 8 Juni 2026 - 12:39 WIB

Xi Jinping Kunjungi Korea Utara demi Perkuat Aliansi

Berita Terbaru

Ujian kedaulatan di Kaukasus. Rakyat Armenia memberikan suara dalam pemilu parlemen untuk menentukan arah masa depan geopolitik negara mereka antara Barat dan Rusia. Dok: AP Photo/Anthony Pizzoferrato)

INTERNASIONAL

Pemilu Armenia Jadi Saksi Perjuangan Pashinyan Dekati Barat

Senin, 8 Jun 2026 - 17:26 WIB

Ketegangan baru di Selat Taiwan. Penjaga pantai Taiwan mengusir empat kapal pemerintah Tiongkok yang menerobos wilayah perairan selatan mereka setelah aksi saling lempar peringatan keras. Dok: Britannica.

INTERNASIONAL

Penjaga Pantai Taiwan Usir Empat Kapal Tiongkok

Senin, 8 Jun 2026 - 16:21 WIB

Sikap tegas Tehran. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menegaskan aset negaranya bukan barang rampasan perang AS untuk membiayai ganti rugi sekutu Teluk. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Penolakan Keras Iran: Aset Negara Bukan Rampasan Perang

Senin, 8 Jun 2026 - 14:51 WIB