WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Presiden Donald Trump memperkeras tekanan ekonominya terhadap para pendukung militer Iran. Trump mengumumkan rencana pemberlakuan tarif impor 50 persen terhadap barang dari negara yang memasok senjata ke Teheran.
Dalam konteks ini, langkah tersebut merupakan upaya strategis untuk menghalangi pemulihan kekuatan militer Iran pasca-gencatan senjata. Oleh karena itu, Washington berupaya memastikan Iran tidak mendapatkan pasokan rudal atau sistem pertahanan udara baru dari pihak luar.
Ancaman Tarif dan Hambatan Hukum Mahkamah Agung
Trump menyampaikan peringatan tersebut melalui platform media sosial Truth Social. Ia menegaskan bahwa tidak akan ada pengecualian bagi negara mana pun yang nekat membantu militer Iran. “Setiap negara yang menyuplai senjata militer ke Iran akan segera terkena tarif,” tulis Trump.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun demikian, kebijakan ini menghadapi hambatan hukum yang signifikan di dalam negeri. Pada Februari lalu, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatasi wewenang presiden dalam menetapkan tarif global secara sepihak. Akibatnya, penggunaan UU Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) tahun 1977 kini dinyatakan ilegal untuk tujuan tersebut. Oleh sebab itu, Gedung Putih harus mencari mekanisme hukum lain guna menjalankan ancaman tersebut di tahun 2026.
Tiongkok dan Rusia dalam Bidikan Washington
Analis ekonomi internasional menilai bahwa ancaman Trump ini secara khusus menyasar Tiongkok dan Rusia. Bahkan, laporan intelijen menyebutkan bahwa Teheran sedang mempertimbangkan pembelian rudal jelajah anti-kapal supersonik dari Beijing.
Selain itu, produsen semikonduktor terbesar Tiongkok, SMIC, diduga telah mengirimkan alat pembuatan cip ke militer Iran. Rusia juga tercatat sebagai sumber teknologi persenjataan utama bagi Teheran dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, baik Beijing maupun Moskow secara resmi membantah keterlibatan mereka dalam pengiriman senjata terbaru ke wilayah konflik tersebut.
Instrumen Pasal 301 dan Dampak pada Sektor Energi
Guna menghindari benturan hukum lebih lanjut, pemerintah AS kemungkinan akan menggunakan instrumen perdagangan alternatif. Josh Lipsky dari Atlantic Council memperkirakan penggunaan “Pasal 301” tentang praktik perdagangan tidak adil sebagai senjata utama. Selanjutnya, Pasal 232 juga dapat pemerintah gunakan untuk melindungi industri domestik atas dasar keamanan nasional.
Secara khusus, kedaulatan energi dan akses terhadap mineral kritis tetap menjadi pertimbangan utama. Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, menyatakan bahwa Trump tetap ingin menjaga stabilitas hubungan dengan Xi Jinping. Oleh karena itu, Washington berupaya menghindari konfrontasi massal yang dapat mengganggu akses Amerika terhadap mineral tanah jarang asal Tiongkok.
Impor Rusia: Paladium dan Uranium yang Diperkaya
Di sisi lain, perdagangan AS dengan Rusia justru menunjukkan dinamika yang unik. Impor barang dari Rusia melonjak 26,1 persen menjadi $3,8 miliar sepanjang tahun 2025. Bahkan, pasokan tersebut didominasi oleh komoditas vital seperti paladium, pupuk, dan uranium yang diperkaya untuk reaktor nuklir.
Pada akhirnya, keberhasilan ancaman tarif ini sangat bergantung pada keberanian administrasi Trump menghadapi risiko inflasi domestik. Dengan demikian, dunia kini memantau apakah kebijakan “America First” ini mampu melumpuhkan jalur logistik militer Iran tanpa merusak tatanan ekonomi global yang kian rapuh di tahun 2026 ini.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
