Donald Trump Batal Tandatangani RUU Perumahan

Kamis, 25 Juni 2026 - 12:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Donald Trump memerintahkan Pentagon mengurangi skala latihan militer gabungan dengan Korea Selatan. Dok: REUTERS/Christian Hartmann

Presiden Donald Trump memerintahkan Pentagon mengurangi skala latihan militer gabungan dengan Korea Selatan. Dok: REUTERS/Christian Hartmann

WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengejutkan para politisi Republik di Capitol Hill hari Rabu kemarin.

Trump membatalkan upacara penandatanganan paket undang-undang perumahan murah secara mendadak.

Padahal, upacara itu menjadi peluang bagi faksi Republik untuk memamerkan prestasi ekonomi menjelang pemilu paruh waktu November.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, Trump membatalkan acara itu dua jam sebelum jadwal pelaksanaan.

Ia menegaskan tidak akan menandatangani undang-undang perumahan sebelum Kongres meloloskan SAVE America Act.

“Saya membatalkan upacara penandatanganan hari ini,” tulis Trump melalui akun media sosial Truth Social miliknya.

Ia menganggap paket undang-undang pemilu baru itu sebagai urusan darurat nasional yang sangat penting.

Tuntutan Bukti Kewarganegaraan Pemilih

Rancangan undang-undang SAVE America Act mewajibkan bukti kewarganegaraan bagi setiap warga yang mendaftar pemilu.

Aturan itu juga mengharuskan pemilih menunjukkan kartu identitas berfoto saat memberikan suara di tempat pemungutan suara.

Kubu Demokrat mengecam keras rancangan undang-undang itu sebagai bentuk penindasan terhadap hak pilih warga.

Baca Juga :  Pesona Abadi Game Retro: Kenapa Kita Terus Kembali ke Masa Lalu di Era Teknologi Tinggi?

Sebaliknya, Trump bersikeras bahwa aturan ketat itu sangat penting untuk melindungi integritas pemilu Amerika Serikat.

Rancangan undang-undang pemilu itu saat ini masih belum lolos di tingkat Senat Amerika Serikat.

Para pemimpin Republik bahkan telah memperingatkan Trump bahwa rancangan itu kekurangan dukungan suara di Senat.

Meskipun demikian, Trump terus memaksakan isu itu saat menghadiri acara makan siang bersama para senator Republik.

Bentrok Rahasia dengan Senator Pembangkang

Pertemuan rahasia itu berlangsung sangat tegang dan penuh amarah karena Trump menantang para senator pembangkang.

Ia mempertanyakan keputusan empat senator Republik yang menyetujui resolusi pembatasan wewenang perang terhadap Iran.

Senator Bill Cassidy asal Louisiana berdiri dan memberikan tanggapan keras secara langsung kepada Trump di dalam ruangan.

Cassidy memprotes ketiadaan informasi transparan dari pemerintah mengenai perkembangan perang yang kini telah berlangsung selama empat bulan.

“Perang ini seharusnya selesai dalam empat minggu, tetapi sekarang sudah berjalan empat bulan,” tegas Cassidy kepada media.

Ia menilai militer belum mewujudkan tujuan awal sehingga ia menuntut penjelasan yang jujur dari presiden.

Baca Juga :  Presiden Rodrigo Paz Perintahkan Pembongkaran Blokade Jalan

Cassidy sendiri baru saja kalah dalam pemilu primer di Louisiana melawan kandidat usulan Donald Trump.

Akibat kekalahan itu, Cassidy tidak dapat mencalonkan diri kembali pada pemilu paruh waktu November mendatang.

Dampak Penolakan Terhadap RUU Perumahan

Usai meninggalkan ruang rapat, wajah Trump tampak masih kesal dan ia menolak menjawab pertanyaan mengenai undang-undang perumahan.

Ia memilih memamerkan kemajuan perang di Timur Tengah dan mengeklaim bahwa Iran mulai memberikan konsesi besar.

Padahal, paket undang-undang perumahan itu mendapatkan dukungan bipartisan yang sangat luas dari kedua faksi di Kongres.

Undang-undang itu bertujuan mendongkrak pasokan rumah baru serta memangkas berbagai aturan konstruksi yang rumit bagi pengembang.

Kebijakan ini menjadi harapan warga untuk menurunkan biaya sewa rumah di tengah krisis inflasi nasional.

Namun, Trump meremehkan undang-undang perumahan itu dan menyebutnya sebagai hal yang kurang penting saat ini.

Penolakan Trump kemungkinan hanya bersifat simbolis karena konstitusi AS memiliki aturan penandatanganan otomatis sepuluh hari.

Sebelumnya, Trump juga membatalkan sidang konfirmasi calon direktur intelijen nasional demi memprioritaskan pembahasan undang-undang pemilu itu.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Serangan Kapal Tanker Dan Fasilitas Energi Di Selat Hormuz
Ukraina Mendesak AS Mempercepat Pengiriman Rudal
Pemerintahan Trump Dikecam Terkait Penanganan Epstein
Partai Republik Memilih Jim Jordan Sebagai Pemimpin Oposisi
Menhan AS Pete Hegseth Mengecam Upaya Pemakzulan
Badan Siber Inggris Peringatkan Serangan Siber Berbasis AI
AS Mengizinkan Kelanjutan Pembangunan Tembok Texas
Komedian Russell Brand Dijatuhi Hukuman Penjara

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 12:04 WIB

Serangan Kapal Tanker Dan Fasilitas Energi Di Selat Hormuz

Kamis, 12 November 2026 - 11:03 WIB

Ukraina Mendesak AS Mempercepat Pengiriman Rudal

Kamis, 12 November 2026 - 10:00 WIB

Pemerintahan Trump Dikecam Terkait Penanganan Epstein

Kamis, 12 November 2026 - 08:58 WIB

Partai Republik Memilih Jim Jordan Sebagai Pemimpin Oposisi

Kamis, 12 November 2026 - 07:57 WIB

Menhan AS Pete Hegseth Mengecam Upaya Pemakzulan

Berita Terbaru

INTERNASIONAL

Serangan Kapal Tanker Dan Fasilitas Energi Di Selat Hormuz

Kamis, 12 Nov 2026 - 12:04 WIB

Menlu Ukraina Andrii Sybiha mendesak Menlu AS Marco Rubio mempercepat pengiriman rudal pertahanan udara dan bantuan energi. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Ukraina Mendesak AS Mempercepat Pengiriman Rudal

Kamis, 12 Nov 2026 - 11:03 WIB

Komite Pengawasan DPR AS mengritik penanganan berkas Jeffrey Epstein oleh pemerintahan Donald Trump dan Departemen Kehakiman. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Pemerintahan Trump Dikecam Terkait Penanganan Epstein

Kamis, 12 Nov 2026 - 10:00 WIB