BGN Diultimatum! Mitra MBG Siap Hentikan Operasional Dapur Nasional

Rabu, 15 Juli 2026 - 09:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng, menyampaikan ultimatum kepada BGN dan mengancam menggembok dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional jika tuntutan mitra tidak dipenuhi. (Posnews/DPR/MPR)

Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng, menyampaikan ultimatum kepada BGN dan mengancam menggembok dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional jika tuntutan mitra tidak dipenuhi. (Posnews/DPR/MPR)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Gejolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian memanas. Asosiasi Mitra Strategis Program MBG melayangkan ultimatum kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Mereka mengancam menyegel atau menggembok dapur penyelenggara MBG di seluruh Indonesia jika pemerintah tidak segera menyelesaikan persoalan kemitraan.

Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan aksi “gembok nasional” akan dilakukan apabila BGN tetap mengabaikan prinsip kesetaraan antara pemerintah dan mitra penyelenggara.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pernyataan itu disampaikan usai rapat bersama DPR, Selasa (14/7/2026).

“Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional,” tegas Syawaludin, Rabu (15/7/2026).

Mitra Merasa Hanya Jadi Penyandang Modal

Syawaludin menilai selama ini mitra hanya dibebani menyediakan modal dan membangun infrastruktur dapur, tetapi tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan operasional.

Baca Juga :  TNI Bantah Anggota BAIS Jadi Provokator Saat Demo Pejompongan, Jakarta

Padahal, para mitra telah menggelontorkan investasi besar untuk mendukung pelaksanaan Program MBG.

Menurutnya, pengelolaan dapur sepenuhnya berada di bawah Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), sedangkan seluruh risiko justru ditanggung oleh mitra.

“Posisi mitra hanya menyediakan modal dan fasilitas infrastruktur dapur. Sementara pengelolaan penuh di dalam dapur diatur oleh SPPG,” ujarnya.

Ia juga mengkritik mekanisme pemberian sanksi. Menurutnya, ketika terjadi persoalan di lapangan, dapur milik mitra yang dikenai sanksi, bukan SPPG sebagai pihak yang menjalankan operasional.

Ultimatum hingga 17 Agustus 2026

Syawaludin meminta BGN segera menjalankan ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Baca Juga :  Bos Narkoba Klub Malam Bali Diburu! Bareskrim Tetapkan DPO I Dewa Ketut Wiranida

Aturan tersebut mengatur kapasitas penerima manfaat setiap dapur, yakni minimal 1.000 penerima di wilayah aglomerasi dan maksimal 1.000 penerima di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), dengan kebutuhan sekitar 8.000 dapur di wilayah terpencil.

Ia memberi tenggat waktu hingga 17 Agustus 2026. Jika tidak ada penyelesaian, seluruh mitra mengaku siap menghentikan operasional dapur MBG secara serentak.

“Kalau sampai 17 Agustus proses ini tidak selesai, kami akan lakukan gembok nasional,” tegasnya.

Saat ini, Presidium Mitra MBG terdiri atas Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Asosiasi Pangan Gizi Terdepan, Terluar, Tertinggal (APGI 3T), dan Gabungan Pengusaha Makan Bergizi (Gapembi).

Mereka mendesak BGN membuka ruang dialog dan memperbaiki pola kemitraan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan tanpa mengorbankan para investor dan penyedia dapur. **

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menag Nasaruddin: Semakin Dekat Al-Qur’an, Semakin Mulia Akhlak
Kapal Virgo Transport 8 Kecelakaan di Laut Jawa, 140 Orang Masih Hilang
Gempa M5,9 Guncang DKI Jakarta, Getaran Terasa hingga Jawa dan Sumatra
Jaket Pelampung Ditemukan di Laut, Ternyata Bukan Milik Jurnalis Hilang
BMKG Ungkap Banyak Sensor Gempa Hilang, Peringatan Dini Bisa Terganggu
KemenHAM Desak Penembakan 3 ASN Jayawijaya Diusut Tuntas
Anwar Abbas Minta Kasus Abah Setu Tetap Diproses Polisi
8 Orang Hilang di Anak Krakatau, SAR Belum Temukan Titik Terang

Berita Terkait

Minggu, 13 September 2026 - 21:17 WIB

Menag Nasaruddin: Semakin Dekat Al-Qur’an, Semakin Mulia Akhlak

Minggu, 13 September 2026 - 15:53 WIB

Kapal Virgo Transport 8 Kecelakaan di Laut Jawa, 140 Orang Masih Hilang

Sabtu, 12 September 2026 - 06:31 WIB

Gempa M5,9 Guncang DKI Jakarta, Getaran Terasa hingga Jawa dan Sumatra

Jumat, 11 September 2026 - 17:24 WIB

Jaket Pelampung Ditemukan di Laut, Ternyata Bukan Milik Jurnalis Hilang

Jumat, 11 September 2026 - 09:32 WIB

BMKG Ungkap Banyak Sensor Gempa Hilang, Peringatan Dini Bisa Terganggu

Berita Terbaru

Presiden Xi Jinping menyerukan blok BRICS menjadi juru damai konflik Timur Tengah pada KTT New Delhi serta mempererat hubungan diplomatik dengan India. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Presiden Xi Jinping Dorong Blok BRICS Jadi Juru Damai Konflik

Minggu, 13 Sep 2026 - 20:57 WIB

2.713 penari dari 12 negara membawakan Tari Semarak Jali-Jali Betawi di Ancol. (Posnews/Ancol)

JABODETABEK

Budaya Betawi Mendunia, 2.713 Penari Pecahkan Rekor MURI di Ancol

Minggu, 13 Sep 2026 - 20:41 WIB

Hakim federal AS membatalkan rencana pemangkasan 50% staf FEMA era pemerintahan Trump. Keputusan ini dinilai menegakkan undang-undang perlindungan FEMA. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Hakim Federal Batalkan Rencana Pemangkasan Staf FEMA 50%

Minggu, 13 Sep 2026 - 19:56 WIB