KemenHAM Tegaskan Pasien BPJS Berhak Dapat Layanan Kesehatan Setara

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 06:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). (Posnews/KemenHAM)

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). (Posnews/KemenHAM)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang setara, bermutu, dan bebas diskriminasi.

Karena itu, kepesertaan BPJS Kesehatan tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan layanan yang berbeda di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya.

Dirjen PDK HAM KemenHAM Munafrizal Manan menegaskan pasien BPJS memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan negara.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Hak atas kesehatan adalah hak dasar setiap manusia. Pasien BPJS bukan warga negara kelas dua. Mereka memiliki hak yang sama dan wajib dilindungi sepenuhnya oleh negara,” tegas Munafrizal, Jumat (7/8/2026).

Baca Juga :  Musim Hujan 2025/2026 Diprediksi Lebih Cepat, BMKG Minta Waspada Banjir

Layanan Kesehatan Harus Berkeadilan

Untuk memperkuat perlindungan hak pasien, KemenHAM telah menerbitkan Surat Edaran Nomor PDK-HA.02.01.01-14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah Terkait Hak Kesehatan sejak Maret 2025.

Melalui surat edaran tersebut, seluruh unit pelayanan kesehatan diwajibkan menerapkan empat prinsip utama HAM, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas.

Artinya, layanan kesehatan harus tersedia secara memadai, mudah diakses tanpa diskriminasi, menghormati martabat pasien, serta diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan beretika.

Baca Juga :  Sempat Dicoret, 11 Juta PBI BPJS Aktif Lagi - DPR Pastikan Warga Tetap Bisa Berobat

Dorong Perubahan Budaya Pelayanan

KemenHAM meminta Kementerian Kesehatan dan manajemen rumah sakit segera mengusut dugaan pelanggaran hak pasien secara transparan.

Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan juga dinilai penting agar praktik diskriminasi tidak kembali terulang.

Munafrizal mengapresiasi respons cepat Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Namun, ia menegaskan bahwa perbaikan sistem dan perubahan budaya pelayanan harus menjadi prioritas utama.

“Kepatuhan terhadap HAM di sektor kesehatan bukan sekadar aturan administratif, melainkan cermin kehadiran negara dalam menjaga martabat setiap warga. Rumah sakit harus memberi harapan, bukan membedakan pasien karena status jaminan kesehatannya,” pungkasnya. **

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

UMK 2027 Segera Ditetapkan, Ini Pesan Menaker Yassierli kepada Bupati dan Wali Kota
Gerbong Mutasi Polri Bergerak! 6 Kapolda dan 6 Wakapolda Berganti, Ini Daftarnya
Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk
6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko
Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya
Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi
Kemendag Temukan 96 Pelaku Usaha Bermasalah dalam Pengawasan Impor

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 17:09 WIB

UMK 2027 Segera Ditetapkan, Ini Pesan Menaker Yassierli kepada Bupati dan Wali Kota

Minggu, 22 November 2026 - 14:08 WIB

Gerbong Mutasi Polri Bergerak! 6 Kapolda dan 6 Wakapolda Berganti, Ini Daftarnya

Sabtu, 21 November 2026 - 16:27 WIB

Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk

Jumat, 20 November 2026 - 17:18 WIB

6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko

Jumat, 20 November 2026 - 06:13 WIB

Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Berita Terbaru