JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pernahkah Anda menyadari sebuah pola unik dalam sejarah perang modern? Negara demokrasi sering berperang melawan negara otoriter. Namun, sangat jarang kita melihat dua negara demokrasi saling mengangkat senjata secara terbuka.
Fenomena empiris ini melahirkan sebuah tesis besar dalam Hubungan Internasional yang bernama “Teori Perdamaian Demokratis” (Democratic Peace Theory).
Para pendukung teori ini percaya bahwa demokrasi adalah kunci perdamaian dunia. Oleh karena itu, jika seluruh dunia menganut demokrasi, perang akan punah dari muka bumi. Terdengar indah, bukan? Akan tetapi, realitas politik tidak sesederhana itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rem Pakem Bernama “Akuntabilitas”
Mengapa demokrasi cenderung lebih damai? Logika pertamanya bersifat institusional. Pemimpin negara demokrasi tidak memiliki kekuasaan mutlak.
Mereka harus menjawab kepada rakyat dan parlemen. Pasalnya, mereka membutuhkan persetujuan publik sebelum menyatakan perang. Mekanisme pengawasan dan keseimbangan (check and balances) ini bertindak sebagai rem pakem.
Akibatnya, pemimpin akan berpikir seribu kali sebelum mengirim tentara. Mereka takut kalah dalam pemilu berikutnya jika perang tersebut tidak populer atau memakan banyak korban jiwa. Sebaliknya, seorang diktator bisa mengobarkan perang kapan saja tanpa takut kehilangan jabatan.
Budaya Negosiasi
Logika kedua bersifat normatif atau budaya. Negara demokrasi terbiasa menyelesaikan konflik internal mereka melalui dialog, debat, dan hukum, bukan kekerasan.
Lantas, kebiasaan ini terbawa ke panggung internasional. Saat berselisih dengan sesama negara demokrasi, mereka akan mengedepankan negosiasi diplomatik. Mereka memandang negara lain sebagai mitra yang setara dan memiliki legitimasi yang sama.
Dengan begitu, kepercayaan terbangun lebih mudah. Mereka berasumsi bahwa negara demokrasi lain juga akan bertindak rasional dan tidak agresif.
Sisi Gelap: Operasi Intelijen
Meskipun demikian, teori ini memiliki lubang besar yang menganga. Kritikus menunjuk pada sejarah kelam intervensi terselubung. Negara demokrasi mungkin jarang berperang secara terbuka (open warfare), tetapi mereka sering melakukan penggulingan rezim lewat pintu belakang.
Amerika Serikat (AS) adalah contoh paling nyata. Faktanya, CIA terlibat aktif dalam penggulingan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh di Iran pada 1953. Padahal, Mossadegh adalah pemimpin yang terpilih secara demokratis.
Hal serupa terjadi di Chile pada 1973. AS mendukung kudeta militer untuk menjatuhkan Presiden Salvador Allende yang juga terpilih lewat pemilu sah. Alasannya murni kepentingan ekonomi dan ideologi anti-komunis, mengabaikan prinsip demokrasi itu sendiri.
Alat Politik Barat?
Pada akhirnya, banyak pengamat menilai teori ini sering menjadi alat justifikasi politik. Negara-negara Barat menggunakannya untuk membagi dunia menjadi dua blok: “Demokrasi vs Otokrasi”.
Narasi ini memberikan legitimasi moral bagi kebijakan luar negeri mereka. Jika musuh adalah negara otoriter, maka perang dianggap sah demi menyebarkan demokrasi dan perdamaian.
Maka, kita harus kritis. Demokrasi memang menawarkan mekanisme damai yang lebih baik. Akan tetapi, label “demokrasi” tidak serta-merta menyucikan sebuah negara dari dosa ambisi kekuasaan dan intervensi militer.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
